
Sign up to save your podcasts
Or


“Kasus kepala sekolah yang menampar siswa karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah tengah menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai tindakan itu sebagai upaya pendisiplinan, namun banyak pula yang menegaskan bahwa kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan.
Pakar pendidikan menilai, penyelesaian kasus semacam ini harus memisahkan antara pelanggaran siswa dan tindakan kekerasan. Siswa yang melanggar aturan perlu mendapat sanksi pembinaan, sementara pihak sekolah juga harus dievaluasi agar tindakan serupa tidak terulang.
Pendekatan edukatif, komunikasi terbuka, dan pelibatan semua pihak diyakini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin, tapi tetap aman dan manusiawi.”
Talk:
- Ketua PB PGRI yang juga Pengamat Pendidikan Islam UIN Jakarta, Dr Jejen Musfah MA
- Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan
Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar yang menarik perhatian publik, yakni rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini kesulitan melunasi iuran akibat tekanan ekonomi atau kendala administrasi.Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mereka tetap dapat menikmati akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani tunggakan masa lalu. Namun di sisi lain, muncul juga sejumlah pertanyaan.
bagaimana Respon DPR dan Apakah kebijakan ini adil bagi peserta yang selama ini tertib membayar iuran?
Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto
Di tengah tekanan inflasi, perlambatan ekonomi global, dan tuntutan publik terhadap transparansi anggaran, kebijakan ekonomi pemerintah menjadi sorotan utama. Bagaimana langkah strategis pemerintah menghadapi tekanan ekonomi domestik dan global? Sejauh mana kebijakan anggaran dan fiskal mampu dioptimalkan? Simak wawancara eksklusif bersama Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama di Badan Komunikasi Pemerintah, hanya di Spotify Elshinta
“Wacana kenaikan dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memicu perdebatan publik. Di satu sisi, tambahan anggaran disebut penting untuk memperluas jangkauan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun di sisi lain, langkah ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dan upaya efisiensi anggaran negara. Terlebih, kinerja DPR kerap mendapat sorotan tajam, mulai dari kehadiran rapat hingga produktivitas legislasi. Pertanyaannya, apakah kenaikan dana reses ini benar-benar untuk memperkuat fungsi wakil rakyat… atau justru makin memperlebar jarak dengan publik?”
Talk:
- Aktivis Anti Korupsi/Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Syamsuddin Alimsyah
- Pengamat politik/mantan anggota MPR RI, Jusuf Sursoso
Pemerintah menegaskan tak akan menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Danantara—sebagai pengelola badan investasi BUMN—harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, tak ada alasan meminta dana negara.
Persoalan ini menjadi ujian besar skema business to business yang sejak awal dipilih untuk proyek KCIC. Namun perhitungan ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi, biaya pinjaman jangka panjang dari Bank of China, dan harga tiket di bawah keekonomian membuat proyek ini masuk dalam titik kritis.
Apakah solusi terbaik dengan memperpanjang rute hingga Surabaya? Bagaimana strategi pemerintah dan DPR menghadapi situasi ini?
🎧 Dengarkan analisis Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam episode ini.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Kairo, Mesir—sebuah momen bersejarah ketika para pemimpin dunia menandatangani kesepakatan penghentian perang di Gaza. Prabowo duduk bersama Emmanuel Macron dan pemimpin dunia lainnya, menyaksikan langsung penandatanganan dokumen oleh Donald Trump, Abdel Fattah El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Tamim bin Hamad Al Thani.
Kehadiran Indonesia dalam forum global ini bukan sekadar simbolik. Sebagai negara Gerakan Non-Blok dengan diplomasi aktif dan posisi strategis, Indonesia memiliki daya tawar yang unik dan kuat di tengah dinamika geopolitik dunia. Prabowo menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas sejak masa kampanye hingga kepresidenannya, dengan pendekatan diplomasi substitusi—mengakui Palestina dan Israel sebagai negara berdaulat.
🎧 Dalam episode ini, Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno membahas makna strategis kehadiran Prabowo di KTT Perdamaian Gaza dan bagaimana posisi Indonesia di kancah internasional semakin diperhitungkan.
Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia FIFA 2026 meninggalkan luka mendalam. Pelatih Patrick Kluivert menyampaikan rasa kecewa dan tanggung jawabnya setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di Jeddah.
Namun masalah Timnas bukan sekadar hasil pertandingan—melainkan inkonsistensi yang telah terjadi sejak era pelatih sebelumnya. Mulai dari penempatan posisi pemain yang tak sesuai naluri bermain, pergantian taktis yang lambat, hingga ekspektasi tinggi yang dibangun federasi.
Apa langkah konkret yang harus dilakukan agar Garuda bisa bangkit dan benar-benar menjadi tim kuat?
🎧 Dengarkan Analisis Pengamat Sepak Bola, Kesit B. Handoyo dalam episode ini.
Presiden Prabowo Subianto resmi berangkat ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza 2025. Forum internasional ini dipimpin oleh Donald Trump dan Abdel Fattah Al-Sisi, serta dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia.
Indonesia membawa pesan penting: diplomasi aktif untuk menghentikan konflik dan mendorong perdamaian permanen di Gaza. Dalam episode ini, kami akan membahas arti strategis kehadiran Prabowo di panggung global dan peluang Indonesia memainkan peran kunci dalam penyelesaian krisis kemanusiaan.
🎧 Narasumber: Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir, sebuah forum penting yang mempertemukan berbagai pemimpin dunia untuk mendorong penghentian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dalam momentum ini, Indonesia memiliki peran strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan komitmen kuat terhadap perdamaian internasional.
Suara Indonesia di forum tersebut diharapkan tidak hanya sebatas menyerukan gencatan senjata, tetapi juga menegaskan pentingnya solusi permanen berbasis keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa hal penting yang perlu disuarakan Presiden Prabowo antara lain:
Desakan gencatan senjata menyeluruh dan perlindungan warga sipil sebagai langkah awal menghentikan spiral kekerasan.
Dorongan dimulainya proses perdamaian yang inklusif dan adil, termasuk pembukaan blokade serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Dukungan terhadap solusi dua negara sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai jalan jangka panjang menuju perdamaian yang stabil.
Penegasan tanggung jawab komunitas internasional untuk memastikan hukum internasional ditegakkan dan pelanggaran terhadap warga sipil tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.
Pentingnya peran negara-negara netral untuk menjadi jembatan dialog antara kedua pihak yang bertikai.
Dengan menyuarakan pesan moral dan diplomatik yang kuat, kehadiran Indonesia di KTT ini dapat menjadi katalis bagi terbentuknya tekanan internasional guna menghentikan konflik secara permanen, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela perdamaian dan kemanusiaan.
Talk :: Anggota Komisi 1 DPR, Oleh Soleh
Dalam wawancara eksklusif bersama Yuniar Kustanto di Radio Elshinta, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan alasan penting di balik usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi Kementerian Pangan dan Bulog.
Firman menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan agar tata kelola pangan nasional menjadi lebih efisien, tidak tumpang tindih antar lembaga, serta memastikan pangan sebagai hak asasi manusia benar-benar terpenuhi.
Simak pandangan lengkap Firman Soebagyo tentang masa depan ketahanan pangan Indonesia, reformasi kelembagaan pangan, hingga peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.
From the publisher's feed
Ranked by our users in the last 21 days

7,590 Listeners