Sejumlah pemilik kafe, restoran, pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat hiburan diliputi kekhawatiran.

Pasalnya, pemutaran lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia di tempat usaha mereka disebut-sebut bisa dikenai pungutan royalti. Tak hanya itu, yang cukup mengejutkan bahkan suara kicauan burung dan rekaman suara alam pun disebut-sebut berpotensi dikenakan biaya lisensi.

Bagaimana aturan sebenarnya soal royalti ini? Apakah memang semua suara termasuk suara alam, masuk dalam kategori karya cipta yang harus dibayar hak ciptanya?

TALK: Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun

Sekjen Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Dr. Nirwan Satria, SpAn-TI

Pendiri LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus

Fenomena kekhawatiran pelaku usaha memutar lagu Indonesia karena kewajiban membayar royalti.

Ini respon Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia yang juga pengawas LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) - Candra Darusman

Sejauh mana batas ekspresi publik bisa diterima dalam konteks nasionalisme dan hukum? atas Fenomena pengibaran bendera bertema "One Piece" yang menuai polemik.

Ini Respon Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

Ramai diperbincangan di Media sosial isu pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger dari serial manga dan anime Jepang, One Piece, oleh sejumlah masyarakat menjelang Hari Kemerdekaan RI ke 80. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ada yang menganggap hal ini sebatas candaan/seru-seruan dan ada yang serius menganggap hal ini merupakan bentuk protes dan ekspresi masyarakat terhadap kondisi negara saat ini. Bahkan ada pula yang menganggap ini sebagai aksi provokasi yang akan merugikan negara. Bagaimana pemerintah merespon hal ini?

Talk: Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya

Ramai diperbincangkan sejumlah kafe dan tempat usaha enggan memutar lagu-lagu hits Indonesia karena kekhawatirannya akan masalah royalti lagu. Perlu diketahui, Perhitungan penarikan royalti lagu ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Produk Terkait Musik dan Lagu. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa penghitungan royalti di restoran dan kafe berdasarkan jumlah kursi per tahun.

Wawancara Bersama : Musisi yang juga Pengacara yang dikenal sebagai ”The Singing Lawyer", Kadri Mohammad

Bagaimana menanggapi secara bijak maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI?

Talk:

- Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Eko Pratama

- Pengamat Hukum Tata Negara/Pengacara Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Meski demikian, PDI Perjuangan juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi. Partai Banteng memilih berdiri sebagai penyeimbang.

Apa yang bisa dicermati dari posisi politik PDI Perjuangan ini?

Talk bersama Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Politik LSPR, Prof. Dr. Lely Arrianie.

Sebuah pesawat latih dikabarkan mengalami kecelakaan, jatuh di sekitar Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, minggu pagi pukul 9.00 WIB. Korban dibawa ke Rumah Sakit Atang Sanjaya Semplak Bogor (RS. Hasan Toto). Bagaimana penjelasan mengenai insiden tsb?

Wawancara bersama Kakansar Jakarta - Desiana Kartika Bahari

Ketum DPP PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan posisi partainya yakni sebagai partai penyeimbang, tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun berkoalisi dengan pemerintah. Hal ini disampaikan saat menutup kongres ke 6 PDIP di nusa dua Bali. Megawati memaparkan bahwa peran sebagai partai penyeimbang diambil demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Bagaimana memaknai pernyataan Megawati Soekarnoputri?

Wawancara bersama Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun negeri - Dr. Emrus Sihombing