Radio Elshinta

Karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kalimantan, BNPB mencatat 1.487 titik panas per 19 Agustus 2026. Paparan asap dan partikulat karhutla berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Seberapa besar risikonya dan apa saja gejala yang perlu diwaspadai?

Narasumber: Prof. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana YARSI sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Sejumlah Legislator desak pemerintah tetapkan status Karhutla di Kalimantan dan Sumatera sebagai bencana nasional, sudah tepatkah?

Narasumber:

Pkl 23.00 ::: Pakar Gambut/Guru Besar dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada UGM, Prof Dr Azwar Maas,

Pkl 24.00 ::: Juru Kampanye Hutan (Forest Campaigner) / Team Leader Litigasi Iklim di Greenpeace Southeast Asia, Asep Komarudin,

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi ribuan titik panas atau hotspot di tengah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah terjadi di sejumlah wilayah. Titik panas terbanyak disebut berada di wilayah Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mendeteksi sebanyak 1.487 titik panas berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tersebar di sebagian besar Pulau Kalimantan. Dampak kualitas udara yang buruk akibat Karhutla, sejumlah Bandara di Kalimantan membatalkan penerbangan, mobilitas warga di luar ruangan juga terganggu akibat udara beracun dan jarak pandang menjadi terbatas.
Kabut asap dampak Karhutla, juga sudah mengganggu negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sejumlah Legislator meminta pemerintah menetapkan penanggulangan Karhutla di Kalimantan dan Sumatera masuk dalam prioritas nasional.

Lantas, sejauh mana langkah pemerintah dalam mencegah dan menangani Karhutla, serta apa yang perlu dibenahi agar persoalan ini tidak terus berulang?
Pembahasannya bersama Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Teras Narang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan biodiesel tidak terpaku pada B40, B50 atau B60. Pemerintah akan menyesuaikan pemanfaatan biodiesel dengan harga energi dunia, harga CPO, kepentingan petani, dan devisa negara. Simak selengkapnya dalam Kanal Youtube Radio Elshinta.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berpihak kepada petani sawit melalui pembenahan tata niaga, pengawasan harga TBS, serta pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing. Apa dampaknya bagi petani dan penerimaan negara? Simak selengkapnya dalam Kanal Youtube Radio Elshinta.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai proyeksi penurunan konsumsi Pertalite hingga 50 persen pada 2027 terlalu optimistis. Ia mendorong transisi dilakukan bertahap, dibarengi insentif kendaraan listrik, pembangunan SPKLU, dan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah dan DPR menyepakati penataan pembiayaan ASN di daerah, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, di mana mulai 2027 beban gaji PPPK akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi para PPPK sekaligus mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini harus ditanggung pemerintah daerah. Namun, dari sisi fiskal, pengalihan beban tersebut tentu bukan berarti persoalan anggaran selesai. Beban yang sebelumnya berada di APBD akan berpindah ke APBN. Seberapa besar tambahan beban yang harus disiapkan pemerintah pusat dan bagaimana dampaknya terhadap ruang fiskal APBN 2027 dan tahun-tahun berikutnya?

TALK: Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli

Usulan zakat menjadi kredit pajak kembali mengemuka. Direktur Puskas BAZNAS Prof. Irfan Syauqi Beik mendorong pemerintah menguji coba mekanisme tersebut di Aceh untuk mengurangi beban ganda zakat dan pajak sekaligus meningkatkan penghimpunan zakat nasional.

Polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali mencuat setelah banyak data desil kesejahteraan warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Masalah ini menyebabkan protes dari warga yang layak menerima bantuan tetapi justru terlewat.

Pemerintah didorong untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pendataan agar anggaran negara tepat sasaran.

"Polemik Desil Bansos tak sesuai kondisi warga, apa yang perlu dibenahi?"

Bersama Narasumber:

Pkl 23:00 ::: Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar

Pkl 24:00 ::: Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Program Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan pemerintah bukanlah sekadar pemeriksaan biasa, melainkan investasi jangka panjang negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berumur panjang.

Wamenkes Prof. Dante Saksono menegaskan kalau program ini adalah investasi besar negara buat memastikan kita semua tetap sehat dan terhindar dari komplikasi penyakit berat. Pendaftarannya gampang, alatnya makin lengkap, dan layanannya makin dekat.

Dengan berbagai temuan penyakit yang makin bergeser ke usia muda akibat gaya hidup dan pola makan, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan CKG ini?

Simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Wakil Menteri Kesahatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono yang dipandu oleh Suwiryo.