Radio Elshinta

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis perlu memperhatikan karakteristik masing-masing komoditas, termasuk kelapa sawit. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, perdagangan sawit di dalam negeri saat ini telah difasilitasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).

Karena itu, pemerintah dapat memilih membentuk bursa baru maupun memperkuat bursa yang sudah ada. Namun, menurut Eddy, transaksi sawit di bursa domestik saat ini masih relatif kecil.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar bursa baru yang dibentuk pemerintah benar-benar mampu menciptakan pasar yang likuid dan kompetitif. Eddy juga menyoroti pembentukan harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price.

Menurut dia, mekanisme harga sawit saat ini sudah cukup transparan, sementara harga minyak sawit Indonesia masih banyak mengacu pada transaksi di bursa Malaysia. “Untuk minyak sawit Indonesia yang menentukan harga, hanya transaksi bursanya di Malaysia,” kata Eddy, dikutip Elshinta, Jumat (21/8/2026).

Ia mengingatkan, kebijakan bursa komoditas jangan sampai justru membuat harga sawit Indonesia menjadi tidak kompetitif. Sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar dunia, Indonesia tetap menghadapi persaingan dengan negara produsen lain maupun komoditas minyak nabati lainnya.

“Daya saing kita berkurang apabila terlalu banyak kebijakan yang menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif. Pembeli bisa mencari alternatif lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional sekaligus membangun Indonesia Reference Price bagi sejumlah komoditas ekspor unggulan.

Pemerintah menargetkan regulasi teknis penyelenggaraan bursa dapat diterbitkan paling lambat 17 September 2026. Pemerintah juga membuka peluang mengintegrasikan ICDX ke dalam bursa baru yang direncanakan bernama Indonesia Commodity Exchange (Icomex). Pialang& Perdagangan Saham Harian

Bursa tersebut nantinya akan memperdagangkan berbagai komoditas strategis Indonesia, termasuk CPO, batu bara, dan mineral seperti nikel. (*)

Industri perkebunan kelapa sawit dinilai semakin siap menghadapi ancaman El Niño yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun demikian, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan sarana pemadaman, melainkan harus didukung sistem pencegahan yang terintegrasi sejak dini. Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, M.P., dalam program TalkHighlight Radio Elshinta yang dipandu Bherry Hamzah, Kamis (13/8/2026).

Dalam dialog tersebut hadir pula Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., Ahli Gambut dan Hidrologi Lahan Gambut IPB University. Prof. Yanto mengatakan, selama ini industri sawit kerap menjadi sorotan setiap kali terjadi karhutla. Padahal, secara ilmiah kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak bisa hanya dikaitkan dengan keberadaan perkebunan sawit. "Kita perlu sangat berhati-hati mengatakan bahwa karhutla identik dengan sawit. Itu merupakan penyederhanaan yang tidak kuat secara ilmiah, karena karhutla merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi cuaca, kondisi ekosistem, tata guna lahan, aktivitas manusia, hingga kapasitas pengelolaan di lapangan," ujar Prof. Yanto.

Meski demikian, ia menegaskan industri sawit tetap memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola risiko kebakaran. Menurutnya, perusahaan-perusahaan sawit kini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang.

"Saya melihat dari sisi kewaspadaan, pelatihan petugas pemadam, pemantauan hotspot, hingga kesiapan di lapangan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Karena itu saya menduga industri sawit akan lebih siap menghadapi El Niño dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Prof. Yanto menjelaskan, El Niño bukan penyebab utama kebakaran, tetapi menjadi faktor yang melipatgandakan risiko karena menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar.

Menurutnya, perusahaan perkebunan sawit yang berada di wilayah rawan harus meningkatkan kewaspadaan karena ancaman yang dihadapi bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap keberlangsungan produksi.

"El Niño bukan menciptakan api, tetapi membuat bentang alam jauh lebih mudah terbakar. Karena itu yang harus kita kelola adalah risikonya sebelum api muncul. Strategi terpenting bukan memadamkan api, melainkan deteksi dini agar kebakaran tidak sempat berkembang," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini sebagian besar perusahaan sawit telah memiliki embung, tim patroli, sistem pemantauan hotspot, serta peralatan pemadaman. Namun seluruh fasilitas tersebut hanya akan efektif apabila menjadi bagian dari sistem pengendalian yang terintegrasi.

Prof. Yanto juga mengapresiasi kebijakan yang mewajibkan perusahaan perkebunan sawit tidak hanya menjaga area konsesinya, tetapi ikut melakukan pengawasan hingga radius lima kilometer di luar konsesi melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan akademisi.

"Ukuran keberhasilan pengendalian karhutla bukan tergantung banyaknya embung atau fasilitas yang dimiliki, tetapi seberapa cepat api terdeteksi, seberapa cepat ditangani, dan seberapa kecil area yang terdampak. Itulah ukuran keberhasilan sesungguhnya," ungkapnya.

Menurut Prof. Yanto, kolaborasi antara perusahaan sawit, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi menjadi faktor penting untuk memastikan produktivitas perkebunan tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, terutama saat Indonesia menghadapi ancaman El Niño tahun ini.

Industri perkebunan kelapa sawit dinilai tidak dapat serta-merta dijadikan penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi saat fenomena El Niño. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kawasan rawan, khususnya lahan gambut, dikelola dengan baik melalui sistem pencegahan dini dan pengelolaan tata air yang tepat. Hal tersebut disampaikan Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., Ahli Gambut dan Hidrologi Lahan Gambut serta Akademisi Senior IPB University, dalam program TalkHighlight Radio Elshinta, Kamis (13/8/2026), yang dipandu Bherry Hamzah.

Diskusi juga menghadirkan Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, M.P., Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Menurut Basuki, selama ini masih berkembang anggapan bahwa setiap kebakaran selalu identik dengan lahan gambut atau perkebunan sawit. Padahal, secara ilmiah kondisi tersebut jauh lebih kompleks.

Sebuah Rekening Bank ( Bank Mandiri ) milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botox, mendadak diblokir atas perintah dari otoritas hukum, pada Jumat 21 Agustus kemarin. Pemblokiran terjadi bertepatan dengan jelang partisipasi aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, 27 Agustus mendatang.

Apa dampak yang kemungkinan akan muncul dari masalah ini ?

Berikut, simak wawancara Kami dengan Direktur Eksekutif Suara Politik Publik, Asrudin Azwar

"Polemik Desil yang tak sesuai fakta terus berlanjut, Pemerintah siapkan evaluasi, apa yang harus dilakukan?"

Narasumber:

Pkl 23.00 ::: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Pkl 24.00 ::: Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana Karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Penetapan ini berasal dari 89 laporan Polisi yang ditangani sembilan jajaran Polda. Bahkan, penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya Korporasi atau pemodal di balik pembakaran lahan. Sebelumnya, DPD RI mengusulkan agar peran Badan Restorasi Gambut diperkuat sebagai bagian dari upaya mitigasi karhutla.
Lalu, seberapa penting penguatan kelembagaan dan restorasi gambut ini dalam mencegah Karhutla berulang, khususnya di wilayah yang memiliki ekosistem gambut seperti Kalimantan Tengah?

Talk bersama Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Teras Narang.

Memasuki hari kesembilan pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, penanganan masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama berbagai unsur terus berupaya memenuhi kebutuhan warga, termasuk memastikan distribusi logistik hingga ke wilayah yang masih sulit dijangkau. Bagaimana kondisi terkini masyarakat terdampak, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana pemerintah memastikan bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak? Simak perbincangan bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Manggarai, Paulus Jeramun.

Karhutla di Kalimantan meluas, Presiden turun langsung memimpin penanganan darurat di lapangan. Pemerintah juga mengerahkan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan kebakaran dan mempercepat turunnya hujan di wilayah terdampak. Seberapa efektif modifikasi cuaca dalam menghadapi karhutla, bagaimana prosesnya, dan apa tantangan pelaksanaannya di tengah kondisi cuaca saat ini? Simak perbincangan bersama Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.

Hari ini Presiden kunjungi lokasi karhutla di Kalimantan, apa yang harus dilakukan agar tuntaskan karhutla di Indonesia?

Bersama Narasumber

1. Pemerhati Lingkungan dan Bencana alam. Mantan Kepala BPBD Kalimantan Timur, Ir. Fredrik Bid., M.Si 0812-55-35666

2. Pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Wahyu Eka Styawan

KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed. Kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan yang mengamankan sejumlah pejabat kampus, termasuk Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo.

KPK menyebut adanya permintaan uang hingga Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa. Seperti apa konstruksi perkara dan sejauh mana keterlibatan masing-masing tersangka?

Narasumber: Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.