Radio Elshinta

Proses kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Madinah dinilai berlangsung lebih cepat, tertib, dan terorganisasi dibandingkan fase sebelumnya. Kondisi ini mendapat perhatian Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Dendi Suryadi, saat melakukan sidak ke Sektor 3 Madinah. (BEH/MCH 2026)

LAPORAN BHERY HAMZAH

Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah. Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Dendi Suryadi, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sektor untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga meski operasional haji telah memasuki hari ke-50. (BEH/MCH 2026)

LAPORAN BHERY HAMZAH

Bagi sebagian jemaah haji Indonesia, berkunjung ke Sumur Ghars bukan sekadar wisata sejarah. Tempat ini menjadi ruang untuk mengenang kehidupan Rasulullah SAW dan merasakan kedekatan dengan perjalanan dakwah Rasulullah di Kota Madinah.

(BEH/MCH2026)

Jemaah Haji Gelombang kedua yang saat ini berada di Madinah juga mendapatkan layanan pendampingan masuk Raudhah di Masjid Nabawi, fasilitasi layanan masuk raudhah tersebut menggunakan system tasreh atau izin resmi yang telah terjadwal oleh otoritas Arab Saudi.

(BEH/MCH2026)

#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Pelayanan bagi jemaah gelombang kedua yang mulai berdatangan dari Makkah terus diperkuat oleh PPIH Arab Saudi. Penguatan layanan dilakukan khususnya untuk jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang menjalankan ibadah di kawasan Masjid Nabawi

(BEH/MCH2026)

#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Layanan kesehatan menjadi salah satu fokus evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Di tengah upaya menekan angka kematian jemaah, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru terkait operasional Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Arab Saudi.

(BEH/MCH2026)

#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Di tengah sorotan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan gagasan yang memantik perdebatan, yakni memberikan insentif atau bonus kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, skema ini dapat mendorong kepala daerah lebih kreatif menggali potensi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat

Lalu bagaimana melihat usulan ini dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik? Apakah insentif berbasis kinerja fiskal dapat menjadi solusi untuk memperkuat otonomi daerah dan menekan praktik korupsi, atau justru membuka ruang persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah? Kami akan membahasnya bersama Pakar otonomi daerah / Gurubesar IPDN, Prof Johermansyah Johan

Pemerintah terus memastikan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia tetap terjaga hingga akhir operasional haji 1447 Hijriah. Di Madinah, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, melakukan inspeksi ke salah satu dari 23 dapur penyedia konsumsi jemaah guna memastikan standar pelayanan tetap berjalan sesuai kontrak

#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Meski operasional haji 1447 Hijriah memasuki fase akhir dan proses pemulangan jemaah ke Tanah Air mulai berlangsung, pengawasan terhadap layanan jemaah di Madinah terus dilakukan. Salah satunya dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dendi Suryadi, yang meninjau dapur katering Astoneast di Madinah.

(BEH/MCH2026)

#ElshintaHaji2026 #LiputanHaji2026 #Haji2026 #HajiRamahLansia #TriSuksesHaji #KemenhajRI

Tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya mereda. Di saat yang sama, gelombang PHK di berbagai sektor terus bertambah, sementara daya beli masyarakat masih menghadapi tantangan. Sektor riil diharapkan dapat menopang roda perekonomian.

Bagaimana sektor riil dapat bertahan dan apa yang harus segera dilakukan pemerintah

[Talk] : Anggota Komisi IV DPR RI Prof Rohmin Dahuri