Radio Elshinta

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf memastikan pemerintah segera merumuskan solusi resmi terkait penyesuaian regulasi layanan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Madinah. Langkah adaptif ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang ramah lansia, perempuan, dan disabilitas dapat berjalan maksimal demi mendukung pilar Sukses Ritual jemaah haji. (BEH/MCH 2026)

Ekonom Yanuar Rizky mempertanyakan efektivitas pembentukan mekanisme perdagangan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengatasi dugaan praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas Indonesia.

Menurut Yanuar, pemerintah selama ini sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan terintegrasi melalui National Single Window (NSW) dan Lembaga National Single Window (LNSW). Karena itu, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar membangun struktur baru, melainkan memastikan sistem yang ada berjalan efektif.

“Kalau memang ada selisih data karena transfer pricing atau under-invoicing, ya tegakkan hukum saja. Ini sebenarnya persoalan tata kelola. Nggak usah ribut-ribut, buktikan dan tindak kalau memang ada pelanggaran,” kata Yanuar dalam wawancara di Radio Elshinta Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, konsep satu pintu bukanlah hal baru. Pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah telah membangun NSW sebagai sistem integrasi pelaporan dan pengawasan ekspor-impor. Karena itu, menurutnya, perlu dijelaskan apa perbedaan mendasar antara sistem yang sudah ada dengan model yang kini akan dijalankan melalui DSI.

Yanuar menilai DSI bukan sekadar berfungsi sebagai pintu pelaporan, tetapi juga akan berperan sebagai perantara perdagangan yang berada di antara eksportir dan pembeli luar negeri.

“Kalau yang sekarang mau dilakukan, trader-nya menjadi DSI. Jadi semua eksportir seolah diarahkan melalui satu perusahaan trader, yaitu DSI. Nanti DSI yang berhubungan dengan trader luar negeri atau pembeli langsung,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah memilih memotong rantai perdagangan karena merasa kesulitan memperbaiki sistem pengawasan, pelacakan transaksi, dan kerja sama pertukaran data dengan negara tujuan ekspor.

“Pemerintah seolah melihat dirinya tidak mampu memperbaiki sistem tracking, pelaporan, maupun kerja sama pengawasan dengan negara tujuan. Akhirnya arus perdagangan dipotong dan negara ditempatkan di tengah sebagai trader,” kritik Yanuar.

Meski mengakui praktik mencari keuntungan sebesar-besarnya merupakan karakter alami dunia usaha, Yanuar mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membangun kebijakan berdasarkan asumsi bahwa seluruh eksportir melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan bahwa akar persoalan under-invoicing bukan terletak pada kurangnya lembaga baru, melainkan pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang sudah teridentifikasi.

“Kalau pemerintah mengatakan ada under-invoicing atau transfer pricing, ya lakukan pemeriksaan yang kredibel, penyidikan yang kredibel, dan tunjukkan alat bukti yang kredibel. Yang dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian hukum, bukan kecurigaan yang terus-menerus,” tegasnya.

Yanuar menilai komitmen memperbaiki tata kelola perdagangan memang penting. Namun, menurutnya, keberhasilan pemberantasan under-invoicing akan lebih ditentukan oleh kualitas pengawasan dan penegakan hukum dibandingkan pembentukan lembaga atau skema baru dalam perdagangan ekspor.

=========================

Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih menghadapi tekanan pada hari ini walaupun nilai tukar rupiah dan IHSG sudah menyentuh rekor terendah. Kombinasi tekanan moneter global dan risiko fiskal domestik dinilai menjadi penyebab rupiah dan saham Indonesia terus melemah.

Apa yang harus diwaspadai dari kondisi ini?

[Talk] : Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, Dr. David Sutyanto, CSA

Usai penangkapan dan penetapn 3 petinggi BGN sebagai tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi tata kelola MBG pada 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh menjadi sarana korupsi.

Penangkapan terhadap 3 petinggi BGN membuktikan bila pengelolaan yang memakan biaya hingga ratusan triliun membutuhkan pengawasan ketat dan berlapis.

Apa yang harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang? Apakah presiden perlu mempertimbangkan untuk menyetop MBG karena rawan bancakan?

[Talk] : Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah

Presiden copot Dadan Hindayana dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Apa dampaknya bagi Program MBG?

Narasumber:

Pkl 23.00 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

Pkl 24.00 ::: Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi

Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah evaluasi selama 1,5 tahun. Kepala BGN Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang, sementara dua posisi wakil kepala juga berganti. Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Selasa (2/6).

Operasional pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Makkah menuju Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, berjalan lancar dan kondusif. Total 13.466 jemaah dijadwalkan bertolak ke Tanah Air secara bertahap pada Selasa (2/6/2026) dan Rabu (3/6/2026).

Laporan Bhery Hamzah

Pemerintah mengungkap dugaan kebocoran kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing dalam perdagangan internasional. Dalam pidatonya di DPR, Presiden menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai ekspor hingga sekitar US$908 miliar atau hampir Rp16.000 triliun.Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah praktik under-invoicing benar-benar terjadi? Atau praktek ini sangat masif di Indonesia? ataukah terdapat perbedaan metode pencatatan dan perhitungan yang menyebabkan munculnya angka tersebut? Jika memang terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan, mengapa pengawasan negara selama ini belum mampu mencegahnya, dan sejauh mana dampaknya terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat?Untuk membahas persoalan ini lebih dalam, kami telah terhubung dengan Ekonom dan Pengamat Kebijakan Ekonomi-Politik, Yanuar Rizky.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, namun tantangan stabilitas harga minyak goreng di pasar domestik masih sering terjadi.Di tengah rencana penerapan mandatori Biodiesel B50, muncul pertanyaan besar: Akankah kebijakan energi ini akan berdampak pada masyarakat?Apa saja tantangan dan langkah yang harus diambil agar kebijakan ini tidak menjadi beban bagi masyarakat?Simak wawancaranya dalam Elshinta Podcast bersama Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) dan Peneliti Sawit Universitas Indonesia yang juga Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr. Eugenia Mardanugraha. S,Si., M.E.

Pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya bahwa Presiden Prabowo menanggung secara pribadi biaya kunjungan luar negeri yang melebihi anggaran negara memunculkan pertanyaan mengenai batasan penggunaan dana pribadi dalam agenda resmi kepresidenan. Apakah praktik tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana aspek transparansi serta akuntabilitasnya? Kami akan membahasnya bersama Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hananto Widodo.