Radio Elshinta

#DiskusiInteraktif Pengadilan militer memvonis 10 bulan dan tanpa pemecatan terhadap Babinsa penganiaya pelajar hingga tewas di Medan menuai kritik tajam, Apa solusinya?

[TALK] Pengacara publik dari Pusat bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

&

Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menyoroti turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan hambatan rantai pasok ekspor yang berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.Hal tersebut disampaikan Firman Subagyo dalam wawancara bersama Radio Elshinta pada Sabtu (30/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama merosotnya harga TBS adalah terjadinya bottleneck atau antrean ekspor akibat seluruh ekspor crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) harus melalui PT DSI.“Terjadi bottleneck atau antrean ekspor. Dengan sistem satu pintu, seluruh ekspor CPO dan PKO harus melalui DSI terlebih dahulu. Sementara kapasitas gudang, kapal, perizinan, dan sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas,” kata Firman kepada Radio Elshinta.Akibat keterbatasan tersebut, lanjutnya, stok CPO di sejumlah pabrik kelapa sawit menumpuk karena tidak dapat segera diekspor seperti sebelumnya. Kondisi itu membuat perusahaan mengurangi pembelian TBS dari petani maupun mitra plasma.“Ketika stok CPO menumpuk dan tangki penyimpanan penuh, pabrik terpaksa mengurangi serapan TBS dari petani. Jika pabrik tidak lagi menyerap hasil panen secara optimal, maka harga TBS langsung jatuh mengikuti mekanisme pasar,” ujarnya.Firman mengungkapkan, sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan, harga TBS di sejumlah daerah masih berada pada kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram. Namun kini harga tersebut turun menjadi sekitar Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram.Menurutnya, penurunan harga yang cukup tajam ini berpotensi mengurangi pendapatan jutaan petani sawit yang selama ini bergantung pada stabilitas harga TBS.Data pemerintah juga menunjukkan dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan luas di lapangan. Tercatat sebanyak 139 pabrik kelapa sawit telah menurunkan harga pembelian TBS dari petani.Firman meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan terhadap sektor perkebunan sawit nasional.“Kita harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak merugikan petani. Sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan masyarakat di daerah,” tegasnya.Ia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk memperlancar proses ekspor, meningkatkan kapasitas operasional DSI, serta menjaga stabilitas harga TBS agar kesejahteraan petani sawit tetap terjaga.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI tengah melakukan pergeseran strategi besar dalam pengelolaan kelapa sawit nasional. Di tengah ambisi besar pemerintah untuk mempercepat program biodiesel B50 hingga B100, Kementan memilih untuk fokus pada intensifikasi kebun yang sudah ada daripada melakukan ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru.

Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Ebi Rulianti, mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, produktivitas kelapa sawit di Indonesia relatif stagnan. Hal ini menjadi tantangan serius mengingat kelapa sawit merupakan penyumbang devisa non-migas terbesar bagi negara.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan. Harus ada upaya bagaimana kita mengintensifkan kebun yang ada," ujar Ebi dalam diskusi di podcast Elshinta, yang dilihat Jumat, (29/5/2026).

Untuk mencapai target tersebut, Kementan bersama asosiasi pengusaha (GAPKI) melakukan introduksi tiga spesies serangga penyerbuk asal Afrika, yakni Elaeidobius kamerunicus, subvittatus, dan plagiatus. Inovasi ini dilakukan sebagai jawaban atas rendahnya fruit set atau proses pembentukan buah yang terjadi selama ini karena menurunnya kinerja serangga penyerbuk alami.

Ebi menjelaskan bahwa selama ini, banyak perusahaan perkebunan terpaksa mengeluarkan biaya operasional yang sangat besar untuk melakukan polinasi manual atau asisten polinasi dengan tenaga manusia. Proses ini tidak hanya mahal, tetapi juga memerlukan kompetensi khusus.

"Satu, kita harus mengumpulkan polen (serbuk sari). Itu prosesnya mahal juga, tingkat keberhasilannya juga khawatir terkontaminasi segala macam, dan harus punya tenaga orang terampil," jelas Ebi.

Dengan adanya bantuan serangga penyerbuk, Kementan menargetkan peningkatan keberhasilan pembuahan alami hingga 70 persen. Ebi optimistis jika faktor pendukung lainnya seperti pemupukan dan pengendalian hama berjalan dengan baik, maka kenaikan produksi dapat mencapai setidaknya 10 persen.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami merangkul pengusaha dan asosiasi petani untuk mencari solusi atas stagnasi ini. Semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui salah satunya kelapa sawit ini," tambah Ebi.

Saat ini, Kementan telah menerapkan sistem monitoring digital melalui profiling data di setiap perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa serangga penyerbuk dapat bertahan hidup (survive) dan terus berkembang biak di lapangan, sehingga target produksi nasional dapat tercapai lebih cepat guna mendukung ketahanan energi nasional.

Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di berbagai daerah sentra produksi dilaporkan turun drastis dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah asosiasi petani menyebut penurunan terjadi setelah munculnya rencana penataan ekspor sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan menjadi pintu utama ekspor komoditas tersebut.

Di beberapa wilayah, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 hingga Rp3.500 per kilogram turun ratusan hingga lebih dari seribu rupiah per kilogram. Petani mengaku terpukul karena biaya produksi seperti pupuk, pestisida, hingga ongkos panen terus meningkat, sementara pendapatan mereka tergerus tajam.

Pemerintah menilai penurunan harga ini lebih disebabkan oleh faktor psikologis pasar dan ketidakpastian pelaku usaha terhadap mekanisme kebijakan baru. Pemerintah juga menegaskan bahwa aktivitas ekspor tetap berjalan dan meminta pemerintah daerah mengawasi agar pabrik kelapa sawit membeli TBS sesuai aturan yang berlaku.

Lalu apa solusinya?

Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan teknis yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di pasar. Ketidakjelasan mekanisme perdagangan dan ekspor menjadi pemicu utama kepanikan yang akhirnya berdampak langsung kepada petani.

Kedua, pengawasan harga di tingkat pabrik harus diperketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan membeli hasil panen petani di bawah harga yang wajar.

Ketiga, pemerintah dapat memperkuat sistem harga acuan nasional yang lebih transparan sehingga petani memiliki kepastian harga dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar. Usulan ini juga muncul dari sejumlah organisasi petani sawit yang menginginkan tata niaga lebih terbuka dan akuntabel.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pembenahan tata kelola ekspor sawit melalui Danantara akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang, atau justru menambah ketidakpastian di lapangan? Di tengah kontribusi sawit sebagai penopang ekonomi jutaan keluarga Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah akan sangat menentukan nasib petani ke depan.

TALK :: Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang disebut bertujuan memperkuat pengawasan dan menutup kebocoran devisa negara. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran dari kalangan petani sawit terkait potensi melemahnya persaingan pasar dan dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.Lalu, apakah kebijakan ini akan memperkuat ekonomi nasional atau justru menekan kesejahteraan petani sawit? Simak pembahasannya dalam Talk High Light Radio Elshinta bersama Mansuetus Darto, Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Kamis 21 Mei 2026 pukul 08.05 WIB hanya di Radio Elshinta 90 FM Jakarta dan jaringan Radio Elshinta.#TalkHighLight #RadioElshinta #SawitIndonesia #MansuetusDarto #POPSI #EksporSDA #PetaniSawit #HargaTBS #EkonomiIndonesia #Sawit #Elshinta90FM

Aksi begal yang semakin meresahkan di sejumlah daerah memunculkan wacana pelibatan anggota TNI untuk membantu pengamanan dan pemberantasan kejahatan jalanan. Sebagian masyarakat mendukung langkah ini karena dianggap mampu memberi efek tegas dan rasa aman yang cepat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal batas kewenangan aparat militer dalam penegakan hukum sipil.

Lalu, sejauh mana pelibatan TNI diperlukan? Apakah langkah ini efektif menekan aksi kriminal, atau justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penanganan keamanan dalam negeri?

Dalam episode kali ini, kita akan membahas pro dan kontra pelibatan anggota TNI dalam memberantas begal, termasuk apa saja yang perlu diwaspadai agar upaya menjaga keamanan tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan hukum dan hak masyarakat.

TALK :: Sosiolog Kriminalitas, Dosen Purna UGM, Dr. Drs. Soeprapto, S.U. & Praktisi Hukum, Pengacara Publik, Ralian Jawalsen

Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah tercatat sebagai salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia dan Asia Tenggara. Di saat dolar Amerika Serikat memang masih kuat secara global, sejumlah mata uang negara tetangga seperti ringgit Malaysia, dolar Singapura, hingga baht Thailand justru mulai menunjukkan penguatan ataupun stabilitas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, mengapa rupiah terlihat lebih terpukul dibanding negara-negara lain di kawasan?

Apakah pelemahan ini murni dipengaruhi faktor global seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik dunia, atau ada persoalan domestik yang ikut memengaruhi kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia?

Talk bersama Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli.

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yang juga Dewan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengkritik rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), khususnya sektor sawit. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu ketidakpastian pasar, mengganggu rantai usaha sawit nasional, hingga menekan ekonomi masyarakat di daerah.

Dalam wawancara di program Elshinta News and Talk, Kamis (21/5/2026), Darto mengatakan pemerintah terlalu fokus menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari pencegahan praktik under invoicing dan transfer pricing, namun belum serius menghitung dampak ekonomi di tingkat akar rumput.

“Pertanyaan baliknya adalah apakah pemerintah sudah menghitung dampak ekonomi di akar rumput? Karena ketika kita bicara sawit, ini bukan hanya soal ekspor dan devisa, tetapi menyangkut ekosistem ekonomi jutaan orang,” kata Darto.

Menurutnya, industri sawit Indonesia berbeda dengan Malaysia yang kerap dijadikan pembanding pemerintah. Ia menilai struktur industri sawit Indonesia jauh lebih kompleks karena melibatkan petani plasma, petani mandiri, buruh sawit, hingga pelaku usaha kecil di daerah.

“Di Indonesia ini sawit sudah menjadi ekosistem ekonomi sejak era transmigrasi tahun 1970-an. Ada sekitar 17 juta orang yang hidup dari sektor ini, mulai dari buruh sawit, petani plasma, sampai petani mandiri,” ujarnya.

Darto mengungkapkan kekhawatiran bahwa rencana sentralisasi tata kelola ekspor justru telah memicu ketidakpastian di pasar. Ia menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani mulai turun sejak wacana kebijakan tersebut disampaikan pemerintah.

“Hari ini harga TBS sudah turun sekitar Rp200 per kilogram. Bahkan harga CPO yang sebelumnya sekitar Rp15.800 per kilogram turun Rp800 setelah pengumuman Presiden. Ini dampak dari ketidakpastian pasar,” katanya.

Menurut Darto, pelaku usaha kini mulai berhati-hati dalam membeli pasokan sawit dari pihak ketiga karena khawatir terhadap mekanisme baru ekspor yang belum jelas. Situasi itu dikhawatirkan akan memukul pabrik sawit skala kecil yang selama ini menjadi penampung hasil petani mandiri.

Ia menjelaskan, jika perusahaan besar hanya menyerap pasokan dari kebun milik sendiri, maka pabrik-pabrik kecil akan kehilangan pasar. Dampaknya, petani kesulitan menjual hasil panen dan ekonomi daerah ikut terpukul.

“Kalau serapan pasar berhenti, tanki penyimpanan penuh, pabrik berhenti produksi, akhirnya petani tidak bisa menjual TBS. Ini yang harus dipikirkan pemerintah karena risikonya sangat besar terhadap ekonomi pedesaan,” tegasnya.

Darto juga mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah terkait potensi kebocoran negara akibat praktik manipulasi ekspor sawit yang disebut mencapai miliaran dolar AS setiap tahun.

“Pemerintah boleh menghitung keuntungan negara, tetapi angka kerugian akibat transfer pricing dan under invoicing itu juga harus dibuka metodologinya. Tidak semua pelaku usaha melakukan praktik seperti itu dan tidak bisa digeneralisasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai pemerintah belum melibatkan para pemangku kepentingan sawit secara memadai sebelum menggulirkan kebijakan tersebut.

“Sampai sekarang belum ada diskusi serius dengan pelaku sawit dan para pemangku kepentingan. Padahal dampaknya akan sangat besar terhadap sektor sawit nasional,” kata Darto.

Diskusi Interaktif : Mengawal RUU Polri agar tetap di jalur reformasi, Apa yang harus dilakukan?

1. Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing

&

2. Praktisi Hukum, Pengacara Publik, Ralian Jawalsen

Seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia saat ini telah berkumpul di padang Arafah untuk segera melaksanakan wukuf yang merupakan puncak dari rangkaian ibada haji.

Laporan : BherryHhamzah dari Kota Suci Mekkah. (BEH/MCH 2026)