Eksklusif di #PowerBreakfast! Bersama Dr. H. Kurtubi, Doktor Ekonomi Energi lulusan AS dan mantan anggota Komisi VII DPR RI. Beliau dikenal sangat vokal dan kritis terhadap tata kelola migas nasional.

Dalam episode ini, Dr. Kurtubi tidak hanya berbagi rutinitas pagi, tetapi juga membedah isu-isu panas:

• Audit Migas & Energi: Analisis tajam mengenai kebijakan energi dan migas Indonesia.

• Status Bencana Nasional: Pandangan apakah bencana di Sumatera sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

• Anomali Bandara IMIP: Tanggapan terhadap isu bandara yang disebut Menhan tidak dilengkapi perangkat negara.

• Penambangan Ilegal WNA: Mengapa praktik penambangan emas oleh Warga Negara Asing marak terjadi, dan di mana letak kesalahan pengawasan aparat kita?

Dengarkan analisis mendalam yang wajib Anda ketahui!

#DrKurtubi #EkonomiEnergi #Migas #BencanaNasional #IMIP #PenambanganIlegal

Narasumber:

1. Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin

2. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir kembali mempertanyakan kesiapan dan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan di situasi darurat. Di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan langkah tanggap, koordinasi lintas lembaga, dan kepastian status kedaruratan, proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama.

Episode ini mengulas lebih dalam bagaimana tata kelola kebencanaan dijalankan, sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan status bencana.

Untuk memberikan perspektif akademik dan analitis, kami menghadirkan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Rif’an.

Banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan dugaan pembalakan liar dan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan lindung.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menjelaskan rencana investigasi menyeluruh, rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, serta upaya rehabilitasi ekosistem Tapanuli untuk mencegah bencana serupa.

Banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menelan korban jiwa serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Sejumlah akses terputus, wilayah terisolir, dan distribusi bantuan yang terhambat menunjukkan bahwa bencana ini bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga rapuhnya tata kelola lingkungan dan rusaknya ekosistem.

Dalam episode ini, kita mengulas sejauh mana penanganan dilakukan, apa tantangannya, dan langkah apa yang harus ditempuh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Narasumber: Andre Rosiade, Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat.

Narasumber:

1. Pengamat Politik/Peneliti senior KIPP - Kaka Suminta

2. Mantan Ketua Panwaslu Jakarta, Pengawas Pemilu, Ramdansyah

Penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh kembali memicu polemik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah menaikkan status penanganan bencana, sementara pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo sudah menginstruksikan BNPB, TNI, dan jajaran terkait untuk melakukan penanganan cepat di lapangan.

Lalu, bagaimana seharusnya polemik ini disikapi? Apa dampaknya jika status bencana nasional benar-benar ditetapkan?

Dalam episode ini, kami berbincang dengan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, untuk memotret dinamika kebijakan, koordinasi pemerintah, hingga kepentingan di balik isu penetapan status bencana nasional.

Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Mahkamah Agung kembali digelar sebagai upaya memperkuat kapasitas hakim dalam memahami dimensi filosofis penegakan hukum di Indonesia. Pelatihan ini menjadi ruang penguatan integritas dan kualitas putusan di lingkungan peradilan.

Sementara itu, jalan sehat lintas agama digelar sebagai penanda dimulainya rangkaian Perayaan Natal 2025. Ribuan peserta dari berbagai komunitas keagamaan ikut serta, menampilkan semangat kebersamaan, toleransi, dan komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama.

Di sisi lain, empat perguruan tinggi UIN berkolaborasi merumuskan policy brief terkait strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dokumen ini berfokus pada arah kebijakan pendidikan Islam, pembangunan sosial, hingga penguatan peran umat dalam agenda nasional.

Elshinta secara eksklusif bincang bersama Prof. Dr. Ir. Budi Hermana, MM, selaku Penanggung Jawab pengembangan UG Technopark dan Prof. Dr.-Ing. Adang Suhendra selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, langsung dari UG Technopark, Cianjur, Jawa Barat.

Episode ini mengulas bagaimana riset multidisiplin Universitas Gunadharma yang melahirkan robot cerdas: mulai dari smart greenhouse, agrobot pemanen cabai, drone untuk precision farming, hingga robot catur.

Temukan bagaimana konsep living lab, integrasi IoT, dan kolaborasi lintas fakultas mendorong lahirnya teknologi aplikatif untuk pertanian dan industri masa depan.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, menjelaskan bahwa banjir besar yang melanda 16 kawasan di Aceh bukan sekadar fenomena alam, melainkan bencana ekologis akibat akumulasi kerusakan lingkungan dan kebijakan pemerintah yang membuka ruang eksploitasi. Ia menyoroti proyek jalan, tambang, dan ekspansi sawit sebagai pemicu degradasi ekosistem yang kini memunculkan bencana besar. Simak paparan lengkapnya di Elshinta News & Talk bersama Nico Aquaresta.