Menyoroti turunnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025, apa yang harus dibenahi?

Narasumber:

Manajer Riset Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi (Pak Badi)

&

Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Ahli Hukum Kehutanan Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino SH., MH., menilai penerapan denda administratif dalam PP 45/2025 berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri kelapa sawit dan petani rakyat. Kebijakan penertiban kawasan hutan dinilai terlalu memberatkan, belum mempertimbangkan kepastian batas kawasan, serta berisiko menimbulkan dampak ekonomi, sengketa hukum, dan gejolak sosial di daerah perkebunan.

Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI ke Gaza dalam misi kemanusiaan Board of Peace. Talk ini membahas komitmen kemanusiaan Indonesia, mandat internasional, serta risiko dan kepentingan nasional di wilayah konflik.

Simak pembahasannya bersama:

1. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adi Leksono

2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur sanksi administratif dan PNBP, termasuk penertiban kawasan hutan yang berdampak langsung pada industri kelapa sawit. Kebijakan ini memantik perdebatan, terutama soal besaran denda yang dinilai berpotensi menekan perusahaan, investasi, hingga tenaga kerja.

Bersama ahli hukum kehutanan dan pengamat kebijakan agraria Universitas Al Azhar Jakarta, Dr. Sadino, SH, MH, kita kupas tuntas implikasi hukum, ekonomi, dan masa depan sektor sawit nasional. 🎙️

Data terbaru BPS menunjukkan lulusan SD ke bawah masih mendominasi tenaga kerja Indonesia.

Apa dampaknya bagi produktivitas, upah, dan daya saing ekonomi menuju Indonesia Emas 2045?

Bersama Prof. Payaman Simanjuntak.

Simak pembahasannya bersama:

1. Koordinator Advokasi BPJS Wacth, Timbul Siregar

2. Pemerhati Kesehatan, Iskandar Sitorus

Sedikitnya 2000 warga Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman, setelah mengungsi akibat tanah bergerak, sejak Sabtu lalu. Sebagaimana yg beredar di video, fenomena tanah bergerak tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga rusak.

Bagaimana menangani fenomena tanah bergerak tersebut?

Talk bersama Pakar Geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) - Prof Amien Widodo.

DPR bersama Pemerintah resmi menyepakati penjaminan layanan kesehatan BPJS PBI selama 3 bulan di masa pemutakhiran data dalam rapat konsultasi lintas sektor hari ini. Pemutakhiran data desil akan dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dalam APBN benar-benar tepat sasaran dan didasarkan pada data yang akurat.

Bagaimana nasib peserta BPJS PBI yang tengah berobat, dengan keluarnya keputusan DPR - Pemerintah tsb?

Talk dengan Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem - Irma Suryani Chaniago.

Aksi tiga Pelajar SMA menyiram air keras ke siswa SMK di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/7) viral di Media Sosial dan mendapatkan kecaman masyarakat.

Ada apa dengan Dunia Pelajar saat ini mengapa mereka begitu gampang dan tidak mampu mengukur dampak perilaku yang berpotensi pada tindak pidana. Apa yang penting menjadi perhatian masyarakat?

Talk bersama Konsultan Yayasan Lentera Anak, Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsy)