Presiden RI, Prabowo Subianto merombak kabinet merah putih, salah satunya mengganti Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito ariotedjo. Namun, Presiden Prabowo belum melantik Menteri penggantinya. Pergantian Menpora dilakukan ditengah peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) hari ini 9 September 2025 dengan tema "Olahraga Satukan Kita".

Apa harapan Komisi X DPR di Haornas ini?

Wawancara bersama Anggota Komisi X DPR RI, Ledia hanifah

Presiden Prabowo telah melantik 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri usai perombakan kabinet, diantaranya melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,28 persen ke level 7.766,849 pada perdagangan Senin (8/9/2025) usai Presiden umumkan resufel kabinet. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh Mantan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati.

Wawancara bersama Analis Ekonomi dari Institue For Development of Economic and FInance (INDEF), M Rizal Taufikurrahman.

Bagaimana Akselerasi kabinet dan kinerja pemerintah, Pasca reshuffle 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri?

Simak pembahasannya bersama narasumber:

1. Politisi Partai Demokrat/mantan anggota DPR, Didi Irawadi Syamsudin

2. Pakar Ilmu Pemerintahan Dosen di Univ Satyagama Jakarta, DR H Supardiyo

3. Pemerhati kebijakan Publik/Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Partai Politik akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dinonaktifkan usai melontarkan statement yang membuat gaduh dan dinilai menyakiti hati rakyat. Hal tersebut harus di evaluas, apa masukan dari komisi 2 agar anggota yang terpillih nanti bisa memenuhi potensi dan kualifikasi yang tepat.

Wawancara bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD.

Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan ini terasa jauh dari rasa keadilan. Publik berharap wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Pasca tunjangan rumah DPR RI dihapus kini tunjangan rumah DPRD menjadi sorotan, bagaimana menggodok tunjangan anggota dewan agar memberikan asas keadilan?

1. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Siska Baringbing

2. Pengamat Politik, Joko Purnomo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat, diantarnya meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR, dan melakukan perbaikan UU atau sistem pemilu.

Wawancara bersama Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. John Palinggi

Situasi keamanan dan ketertiban nasional terus kondusif, pasca Patroli Skala Besar yang digelar oleh TNI-Polri, dan upaya-upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kerusuhan, provokator, dan dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Namun sempat muncul kekhawatiran, terkait isu dihidupkanya kembali Pam Swakarsa yang pernah ada saat order baru.

Wawancara dengan Pengamat Intelejen dan Terorisme yang juga Direktur The Indonesian Institute, Ridlwan Habib

Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis karena yang dibutuhkan adalah perubahan nyata.

Bagaimana menjawab dan merealisasikan tuntutan 17+8, usai pengumuman 6 poin keputusan DPR ?

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009–2014, & Politikus Senior Indonesia Dr. H. Marzuki Alie,

2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan.

Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya dari masyarakat yang banyak bermigrasi ke SPBU swasta. Mereka menduga situasi ini diciptakan karena penjualan BBM di SPBU plat merah belum mencapai target dan persaingan usaha yang kurang sehat.

Benarkah?

Wawancara Praktisi Migas dari Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ir. Hadi Ismoyo

#DiskusiInteraktif Bagaimana menghapus praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan?

[TALK] Manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi

&

Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro