Radio Elshinta

Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat enam kepala daerah, termasuk tiga di Jawa Timur. Terbaru, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap pejabat daerah dengan nilai setoran hingga Rp2,8 miliar. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo

Koordinator Tim Advokat Pembela Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S. Abdulkadir, menegaskan tidak ada penerimaan maupun perintah penyaluran dana USD 1 juta terkait dugaan pengondisian Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR 2024. Pihaknya membantah seluruh tuduhan dan memastikan tidak ada aliran dana seperti yang disampaikan. Hal ini akan dibahas Koordinator Tim Advokat Pembela Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S. Abdulkadir

Simak Silabus bersama Narasumber:

1 . Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK), Bejo Suhendro

Sinergi Mewujudkan Tangerang Semakin Gemilang Pemerintah Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Drs. Mochamad Maesyal Rasyid terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif.

Melalui berbagai program strategis, Pemkab Tangerang fokus pada peningkatan kesejahteraan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Karena kemajuan daerah hanya bisa bermakna jika dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih terfokus pada anak kurang gizi guna menekan stunting dan meningkatkan efektivitas anggaran. Kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya yang dinilai terlalu luas dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Pembahasan bersama Edy Wuryanto.

Narasumber:

1. Anggota Badan Legislatif DPR, Firman Subagyo

2. Ketua & Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja

Kenaikan biaya haji 2026 akibat lonjakan harga avtur dan fluktuasi kurs memicu respons dari DPR. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menegaskan beban tambahan tidak seharusnya ditanggung jemaah, melainkan oleh negara. Di sisi lain, pemerintah juga didorong mempercepat pengadaan koper dan seragam demi kelancaran keberangkatan. Lalu bagaimana sikap dan pandangan Komnas Haji terhadap wacana ini? Simak perbincangan bersama Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siradj.

Bersama:

1. Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun negeri, Dr. Emrus Sihombing

2. Mantan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus

3. Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa di salah satu fakultas Universitas Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dugaan terjadi melalui percakapan bermuatan seksual di grup media sosial dan melibatkan sejumlah mahasiswa yang kini telah diproses oleh pihak kampus serta Satgas PPKS UI. Meski sanksi organisasi telah dijatuhkan, muncul dorongan agar penanganan tidak berhenti di internal kampus, melainkan dilanjutkan dengan langkah hukum yang tegas. Simak pembahasan bersama Ketua Komnas Perempuan periode 2025-2030, Maria Ulfah Anshor, mengenai pentingnya penegakan hukum dan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual berbasis digital di lingkungan pendidikan.

Mayoritas publik, menurut survei LSI, menginginkan presiden tetap berpegang pada janji kampanye, bukan pada wacana PPHN. Penolakan juga muncul terhadap kewenangan MPR mengubah UUD 1945 tanpa keterlibatan langsung rakyat. Apa makna sikap ini bagi arah kebijakan negara dan masa depan sistem ketatanegaraan? Simak analisis Peneliti LSI Yoes C Kenawas, dilanjutkan diskusi bersama Anggota Komisi XIII DPR RI yang juga dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo.