Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan dari total 351 orang yang diamankan dalam Aksi Demo ricuh yg memprotes kebijakan kenaikan tunjangan DPR pada 25 Agustus kemarin, 196 orang diantaranya merupakan pelajar/anak di bawah umur. Polisi memulangkan ke 196 pelajar ke orang tuanya masing2. Keterlibatan pelajar sekolah dalam unjuk rasa bukan pertama kalinya, namun jumlah pelajar yg berdemo kali ini cukup besar. Bagaimana mencermati fenomena pelajar dalam unjuk rasa?

Wawancara bersama Komisioner KPAI - Sylvana Maria Apituley

Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi UU. Revisi UU ini membawa sejumlah perubahan mendasar, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengaturan teknis ibadah haji dan umrah. Diharakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan menjadi lebih berkualitas, transparan, dan menjawab kebutuhan jamaah Indonesia. Apa yang harus diperhatikan pemerintah pasca disahkannya UU tsb?

Wawancara bersama Hidayat Nurwahid - Wakil Ketua MPR-RI, Anggota Komisi VIII DPR-RI

Apa yang harus diperhatikan setelah DPR mengesahkan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji?

Talk:

- Pengamat Haji umrah Dan Ketua Umum MPP- Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin

- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim (LPKM) Aceh, Syahrial MS, SH

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Apa perubahan-perubahan atau perbaikan pada UU Haji dan Umrah yang baru, yang merubahan perubahan ketiga? Bagaimana pelaksanaan UU tersebut pada penyelenggaraan musim haji 2026, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah?

Wawancara bersama Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Aksi demo menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yg berakhir rusuh. Polisi mengamankan sejumlah pendemo. Apakah ini reaksi massa dalam bentuk demo ini pertanda tingginya frustasi sosial, akumulasi persoalan atau karena Mobilisasi ?

Wawancara bersama Anggota komisi IX DPR - Irma Chaniago

Demo tolak tunjangan anggota DPR diwarnai bentrok, pertanda tingginya frustasi sosial atau karena mobilisasi?

Talk:

-Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR, Jusuf Sursoso

-Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Sohibul Ansor Siregar

Realisasi penyaluran beras SPHP Bulog baru mencapai 38.811 ton atau baru mencapai 2,94% dari target pemerintah sebesar 1,3 juta ton. Ada beberapa langkah tegas yang dilakukan Bulog untuk mencegah penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni dengan melarang penyalurannya melalui jalur grosir.

Bagaimana hasil temuan Bulog di lapangan terkait distrubisi beras SPHP sejauh ini?

Simak pembahasannya bersama Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita

Keluarga harap penyelidikan kasus Diplomat Kemenlu diambil alih Mabes Polri, akankah ungkap misteri kematiannya?

Talk:

- Kuasa hukum keluarga ADP, Nicholay Aprilindo Dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang juga mantan Kompolnas - Edi Hasibuan

- Pengacara publik dari Pusat bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen

Pihak keluarga Arya Daru Pangayunan alias ADP melalui tim penasehat hukumnya mengungkap sederet kecurigaan dan kejanggalan dari kematian korban kecurigaan itu meliputi TKP Kos dan Kamar, hasil otopsi, orang yg terkahir bersama korban, hingga HP korban yang hilang, namun WA dan IG disebut msh aktif. Subaryono, Ayah arya jg meminta presiden prabowo utk menuntaskan misteri kematian korban. Apa yang perlu dievaluasi dari penyelidikan kasus tsb, dan mungkinkah penyelidikan ulang dilakukan ?

TALK: Mantan Kabareskrim Polri yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI), Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi

Mantan Ketua MK sekaligus pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar wakil presiden (wapres) dipilih oleh MPR, bukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Jimly, hal tersebut akan memastikan bahwa wapres merupakan "orangnya" presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Usulan itu menuai pro kontra, dan ada yg menyebut kemunduran demokrasi. Bagaimana mencermati usulannya?Talk: Pakar Hukum Tata Negara & Founder Treas Constituendum Institut - Prof. Dr. Juanda