Radio Elshinta

Dalam episode ini, kami mengulas berbagai dinamika aktivitas keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Mulai dari dukungan Kemenag terhadap pelaksanaan ibadah Jumat Agung oleh umat Katolik menjelang Paskah, hingga terbitnya Peraturan Presiden terkait pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang telah ditandatangani Presiden.

Simak perbincangan bersama Kabiro Humas, Data, dan Informasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, yang memberikan penjelasan seputar kebijakan serta upaya Kemenag dalam mendukung kehidupan beragama di Indonesia.

Narasumber:

1. Pengamat Ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah, Dr Hendra Kholid

2. Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar

Pemerintah mulai mendorong perubahan besar dalam budaya kerja sekaligus pola konsumsi energi masyarakat. Melalui delapan kebijakan strategis, di antaranya penerapan work from home satu hari dalam sepekan hingga pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari, langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi di tengah fluktuasi harga global.

Namun di balik itu, kebijakan ini tidak hanya berbicara soal efisiensi, melainkan juga upaya membentuk gaya hidup baru yang lebih sehat dan bijak dalam penggunaan energi. Lalu, sejauh mana kebijakan ini efektif menjaga stabilitas ekonomi dan benar-benar menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat?

Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi solar dan pertalite maksimal 50 liter per kendaraan per hari, dengan pengawasan melalui barcode MyPertamina. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran. Namun, seberapa efektif langkah ini di lapangan? Kami bahas bersama Pakar Ekonomi Energi UGM, Fahmi Radhi.

Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level psikologis Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap harga kebutuhan pokok, biaya impor, hingga daya beli masyarakat.

Pelemahan rupiah bukan sekadar angka di pasar keuangan, tetapi berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga barang impor, tekanan pada sektor industri, hingga potensi inflasi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.

Lalu, bagaimana strategi pemerintah dan pelaku usaha dalam meredam dampak ini? Seberapa kuat fundamental ekonomi Indonesia menghadapi tekanan global?

TALK :: Fungsionaris Kadin Indonesia, yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Kementerian Kesehatan akan menginvestigasi rumah sakit wahana pendidikan dan mengevaluasi sistem magang menyusul meninggalnya tiga dokter muda. Pemerintah menegaskan kasus ini tidak disebabkan beban kerja berlebih. Bagaimana menyikapinya? Simak pandangan Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI.

Pemerintah resmi menerapkan WFH bagi ASN setiap Jumat demi efisiensi energi, dengan pengecualian sektor pelayanan publik dan pejabat struktural di daerah. Lalu, seberapa efektif kebijakan ini tanpa mengorbankan kualitas layanan? Simak pandangan Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS.

Pemerintah menetapkab kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan kepada ASN dan juga ASN di daerah. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penghematan ditengah dinamika di timur tengah. Bagaimana tindak lanjut kementerian dalam negeri?

[Talk] : Wakil Menteri Dalam Negri, Bima Arya

Pemerintah menyatakan belum akan mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) meski terjadi gejolak di Timur Tengah. Hal ini ditegaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers secara daring. Bahlil menyebut stok BBM di Indonesia masih terkendali dan mengimbau masyarakat tetap tenang. Bagaimana mencermati keputusan tersebut?

[Talk] : Pengamat Energi, Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Ir. Hadi Ismoyo

Menunggu langkah tegas pemerintah terhadap perusahaan teknologi global seperti Meta dan Google kini menjadi sorotan. Aturan dalam PP Tunas sudah jelas: anak di bawah usia 16 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Namun, implementasinya masih menjadi tanda tanya besar.

Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital—mulai dari paparan konten berbahaya hingga risiko kecanduan. Tapi di sisi lain, platform-platform besar ini masih menjadi ruang bebas yang belum sepenuhnya tunduk pada regulasi nasional.

Pertanyaannya, sampai kapan situasi ini dibiarkan? Apakah pemerintah akan benar-benar mengambil langkah tegas jika aturan ini tidak dipatuhi? Atau justru regulasi hanya akan menjadi dokumen tanpa daya paksa?

Publik menunggu. Orang tua berharap. Dan masa depan generasi muda dipertaruhkan di tengah tarik-menarik kepentingan antara regulasi dan kekuatan industri teknologi global.

TALK :: Koodinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat, M.S. Iriyanto & Praktisi Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen