Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan pentingnya penguatan struktur dan jaringan PSI hingga tingkat RT/RW dalam Rakernas PSI 2026 di Makassar, Sabtu (31/1/2026). Jokowi juga menyoroti militansi kader, soliditas partai, serta peran PSI dalam menghadirkan politik kebaikan bagi Indonesia.

Ambang batas parlemen kembali menjadi sorotan dalam pembahasan RUU Pemilu. Ketentuan ini dinilai berpengaruh langsung terhadap keterwakilan suara pemilih sekaligus konfigurasi kekuatan partai politik di DPR. Usulan penghapusan ambang batas memunculkan pro dan kontra di kalangan fraksi, karena di satu sisi dianggap lebih inklusif, namun di sisi lain dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan stabilitas sistem parlementer.

Apa saja konsekuensi politik dan demokrasi dari usulan tersebut? Hal-hal apa yang perlu dicermati publik menjelang perubahan aturan pemilu?

Dibahas bersama Mantan Ketua Panwaslu Jakarta sekaligus Pengamat Pemilu, Ramdansyah, dalam dialog yang mendalam dan berimbang.

Gejolak pasar modal nasional memasuki fase krusial. Tekanan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan hingga memicu trading halt disusul pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, serta sejumlah pejabat strategis Otoritas Jasa Keuangan, mengejutkan publik dan pelaku pasar.

Bagaimana mencermati kondisi pasar saat ini? Apakah langkah mundurnya para petinggi cukup untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan investor, atau justru menjadi awal reformasi yang lebih mendasar di sektor keuangan?

Dibahas bersama Praktisi Pasar Modal Himawan Sutanto dan Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad dalam dialog mendalam dan berimbang.

Wacana ambang batas parlemen nol persen kembali mengemuka dalam Revisi UU Pemilu. Kebijakan ini dinilai dapat memperluas keterwakilan suara rakyat karena tidak ada suara pemilih yang terbuang. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran parlemen menjadi terlalu terfragmentasi dan kurang efektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, opsi pembentukan fraksi gabungan ikut dibahas. Lalu, sejauh mana kebijakan ini membawa manfaat, dan apa risiko yang perlu diantisipasi bagi demokrasi ke depan?

Talk:

- Pengamat Politik/Mantan Pengurus Parpol, Inas Nasrullah Zubir

- Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar

Sepekan Menteri Agama

1. Kementerian Agama membutuhkan Anggaran sebesar 12.6 Triliun Rupiah untuk pembentukan Dirjen Pesantren.

2. Pengelolaan dan Integrasi dana umat secara profesional dan akuntabel menjadi tantangan Kementerian Agama untuk menyiasati keterbatasan Anggaran .

3. Kemenag dan BPJPH sepakat menjadikan Oktober 2026 wajib halal di Indonesia

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini menyusul dinamika pasar modal yang terjadi dalam dua hari terakhir. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pribadi guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar, meski pergerakan perdagangan mulai menunjukkan pemulihan.

Kasus Hogi Minaya di Sleman kembali memantik perdebatan soal rasa keadilan dan ketepatan penerapan hukum pidana. Seorang warga yang mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman, hingga menuai sorotan DPR RI dan kritik dari dua mantan Kapolda dalam rapat Komisi III bersama Kapolres Sleman. DPR menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal pada kasus tersebut. Lalu, bagaimana kapabilitas penegakan hukum dalam menangani perkara ini? Simak analisis Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hajar.

Hujan deras yang disertai cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Tingginya intensitas hujan, ditambah kondisi drainase dan aliran sungai, membuat air cepat meluap dan mengganggu aktivitas warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penanganan serta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan. Informasi selengkapnya kami sajikan bersama Juru Bicara Gubernur Jakarta, Chico Hakim.

Anggota DPR RI mencecar Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo terkait penanganan kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar pelaku hingga meninggal dunia. DPR menilai, Polisi salah dalam menerapkan pasal, pada kasus tersebut. Rabu kemarin, Hogi Minaya, suami korban penjambretan, mengadukan masalah hukum yang dihadapinya ke Komisi 3 DPR RI. Apa yang dikritisi DPR dari pengananan kasus tsb?
Talk bersama Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Irjen.Pol.(Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom

Pendengar Elshinta, dalam beberapa pekan terakhir bencana terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Jawa dan kawasan timur. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang kondisi sistem alam dan lingkungan kita saat ini.

Radio Elshinta menghadirkan Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, untuk membahas fenomena bencana dari sudut pandang ilmu lingkungan dan kehutanan. Diskusi ini mengulas keterkaitan perubahan iklim, kondisi ekosistem, dan aktivitas manusia, serta pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana ke depan.