Pemerintah Kota Semarang saat ini mempercepat pencairan Bantuan Operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun yang ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari kebersihan lingkungan, kerja bakti, ronda malam, hingga penguatan pelayanan warga di tingkat RT. Program ini juga disertai pendampingan administrasi agar pengurus RT dan RW dapat menyelesaikan seluruh persyaratan pencairan melalui sistem yang telah disiapkan, dengan target batas akhir pengajuan pada 31 Juli 2026.

Namun di sisi lain, percepatan pencairan ini juga menuntut kesiapan pengurus RT dalam hal administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat paling bawah pemerintahan.

Sejauh mana pengawasan dilakukan agar dana benar-benar tepat sasaran, dan apa tantangan di lapangan dalam proses pencairan serta pelaksanaannya?

Simak Wawancara Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani

Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa, termasuk Semarang, dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat dan pelaku UMKM karena dinilai berlangsung tanpa pemberitahuan yang memadai. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat terhentinya proses produksi, hilangnya potensi penjualan, hingga keterlambatan layanan kepada konsumen.

Di tengah keluhan tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak-hak konsumen pengguna listrik, termasuk kewajiban penyedia layanan dalam memberikan informasi, menjaga keandalan pasokan, serta kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Lalu, bagaimana persoalan ini dilihat dari perspektif perlindungan konsumen? Sejauh mana PLN memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pelanggan, khususnya pelaku UMKM?

Simak Wawancara Ketua Lembaga Perlindungan bersama Pemberdayaan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid.

Tepat 22 Juni, Kota Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-499. Mengusung tema “Bergerak Menuju Era Baru Jakarta", HUT tahun ini juga membawa slogan " Menuju 5 Abad Jakarta" ( 2027). Apa catatan kecil dari Budayawan Betawi utk HUT DKI tahun 2026 ini?

Simak wawancara Yuniar Kustanto bersama Budayawan Betawi Yahya Andi Saputra

Pelimpahan berkas perkara tahap dua kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Dua tersangka, Roy Suryo dan dr Tifa, telah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Namun proses tersebut juga memunculkan perdebatan, mulai dari alasan penahanan, penggunaan rompi tahanan saat pelimpahan, hingga tudingan adanya kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan yang dibantah oleh pihak kepolisian.

Apakah langkah penahanan dan pelimpahan yang dilakukan penyidik sudah sesuai ketentuan yang berlaku, serta bagaimana publik seharusnya memahami perbedaan antara kritik, dugaan pencemaran nama baik, dan proses penegakan hukum dalam kasus ini.

Simak Wawancara Yuniar Kustanto bersama Pakar hukum pidana universitas taruma nagara, Hery Firmansyah.

Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTT di Bandung menyita perhatian publik. Korban yang dilaporkan hilang selama kurang lebih tiga tahun ditemukan dalam kondisi luka berat, dengan dugaan mengalami kekerasan fisik berulang oleh kekasihnya sendiri. Kasus ini kembali memunculkan keprihatinan mengenai tingginya kekerasan terhadap perempuan, relasi yang tidak sehat, serta pentingnya sistem perlindungan dan deteksi dini bagi korban yang terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Bagaimana Komnas Perempuan melihat kasus ini? Apa yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan hukum, pemulihan korban, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi?

Simak Wawancara Yuniar Kustanto bersama Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Sondang Frishka

Kebumen – Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, menjadi saksi hangatnya kemanunggalan TNI dan rakyat saat menerima kunjungan Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-127 Tahun Anggaran 2026, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Brigjen TNI Andiek Prasetyo Awibowo, S.I.P., M.Si., bersama rombongan dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program TMMD yang dilaksanakan Kodim 0709/Kebumen.

KEBUMEN – Malam di Desa Somagede, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, biasanya sunyi. Namun di bulan puasa ini, suasana berbeda tampak di jalan penghubung Dukuh Lawangawu menuju Dukuh Beji. Sorot lampu menerangi hamparan tanah, suara mesin molen berputar memecah kesunyian, dan langkah-langkah warga berpadu dengan personel TNI dalam satu irama kerja. Senin (2/3/2026).

KEBUMEN (KR) - Pembangunan rabat beton di Somagede Kebumen dalam rangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0709/Kebumen melibatkan kemanunggalan TNI dan rakyat/warga, termasuk ibu-ibu yang menyambut antusias.

Jawa Tengah tengah menghadapi peningkatan ancaman bencana. Dalam dua bulan terakhir, rentetan kejadian banjir, longsor, tanah bergerak hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah. BPBD Jateng pun mengakui adanya tren peningkatan frekuensi dan intensitas bencana. Menjawab kondisi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengembangkan platform digital SIKAT BENCANA (Sistem Terintegrasi Kaji Cepat Bencana) untuk mempercepat proses kaji cepat. Sistem ini diklaim mampu membuat pelaporan berjalan real-time, mempercepat respons hingga 50%, serta mengurangi biaya operasional lebih dari separuh. SIKAT BENCANA juga dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui integrasi data dan laporan otomatis.

Di tengah meningkatnya ancaman bencana ini, bagaimana kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah dan sejauh mana perkembangan sistem SIKAT BENCANA?

Narasumber : Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jateng, Muhamad Chomsul, S.ST., M.Eng.

Wacana penerapan sekolah enam hari untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Tengah kembali menjadi perhatian publik. Ketua PGRI Jateng Muhdi menyatakan penolakan karena menilai sistem lima hari sekolah sudah ideal bagi siswa, guru, dan keluarga. Ia menilai penambahan satu hari justru berpotensi menambah beban, mengurangi waktu istirahat, serta mengganggu ruang interaksi sosial siswa di masyarakat. Sementara itu, Pemprov Jateng melalui Disdikbud menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian, dengan melibatkan para pakar, akademisi, dan elemen masyarakat. Kajian juga mempertimbangkan kondisi orang tua yang banyak bekerja hingga enam hari dalam sepekan sehingga perlu evaluasi tentang pola pengawasan anak pada hari libur.

Bagaimana mencermati hal ini?

Narasumber : Sekretaris Disdikbud Jateng, Syamsudin