Seorang pria berinisial AF (38) yang mengaku sebagai kiai dan mengklaim memiliki pondok pesantren diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur berinisial B (17). Berdasarkan hasil penyelidikan, tempat yang disebut sebagai Ponpes Al Jaelani di wilayah Kelurahan Tinjomoyo, Kota Semarang, diduga tidak berizin.

Saat ini, AF resmi ditahan atas dugaan pencabulan anak. Hal ini menjadi catatan panjang mengingat kasus kekerasan seksual di Padepokan dan pondok pesantren sempat ramai diperbincangkan publik setelah kasus di Ponpes Ndholo Kusumo, Pati. Mengapa kasus kekerasan masih dijumpai di ruang pendidikan? apa yg perlu diantisipasi?

Simak Wawancara Dosen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang Dr. Muslikah, S.Pd., M.Pd.

• Edukasi Bullying Sekolah: Program Remaja PILAR menekankan pentingnya membedakan candaan dan perundungan terkait kasus di SMP Nasima Semarang.

• ​Bantuan Dana RT Semarang: Pemkot mempercepat insentif RT Rp25 juta/tahun. DPRD meminta pendampingan administrasi agar laporan tetap transparan.

• ​Kompensasi Listrik Padam: LP2K Jateng menegaskan warga/UMKM berhak atas ganti rugi otomatis jika listrik padam lebih dari 1 jam (sesuai Permen ESDM).

•​Revitalisasi Posyandu: Pemkot Semarang fokus merevitalisasi Posyandu guna meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat kelurahan.

•​Pantauan Harga Cabai: Dinas Ketahanan Pangan melaporkan fluktuasi harga cabai di pasar tradisional dan upaya menjaga stabilitas pasokan.

Hari ini 29 Juni 2026, diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional ke-33 dengan tema, "Ayah Wajib Hadir". Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi Kemendukbangga/BKKBN, hadir dalam hal ini bukan berarti sekadar ada secara fisik di rumah. Tema ini memanggil ayah untuk terlibat secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan sehari-hari: mendengarkan, merespons, dan menemani tumbuh kembang anak. Bagaimana memaknai hari keluarga nasional, dan bagaimana menyoroti kehadiran sosok "Ayah" di Jawa Tengah sendiri?

Presiden ke-7 RI Joko Widodo memulai safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan mengunjungi Lampung. Dalam agenda tersebut, Jokowi mengaku ingin memberikan motivasi kepada kader PSI agar menjadi mesin politik yang besar dan memperkuat konsolidasi partai. Namun, langkah ini memunculkan berbagai spekulasi politik, termasuk anggapan bahwa safari tersebut bertujuan memperkuat posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, PSI membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan itu semata-mata merupakan silaturahmi politik dan wadah berbagi pengalaman kepemimpinan.

Bagaimana membaca safari politik Jokowi bersama PSI di tengah dinamika politik nasional saat ini?

Piala Dunia 2026 mulai memasuki babak gugur dengan sejumlah kejutan yang menarik perhatian publik sepak bola dunia. Beberapa tim unggulan memang masih melaju, seperti Argentina, Prancis, Inggris, dan Brasil. Namun, turnamen kali ini juga menghadirkan kejutan lewat tersingkirnya Uruguay di fase grup, lolosnya Tanjung Verde ke babak 32 besar, serta penampilan impresif Maroko, Ekuador, dan sejumlah tim nonunggulan lainnya. Lantas, seberapa besar kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026, dan apakah turnamen kali ini menunjukkan semakin meratanya kekuatan sepak bola dunia?

Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK sebagai upaya mengantisipasi dan menekan gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di berbagai daerah sepanjang 2026. Satgas yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini bertugas memetakan potensi PHK, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan agar pemutusan hubungan kerja dapat dicegah. Di sisi lain, berbagai kalangan menilai efektivitas Satgas akan sangat bergantung pada keterlibatan serikat pekerja, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Lantas, sejauh mana pembentukan Satgas Mitigasi PHK dapat menjadi solusi nyata untuk mencegah gelombang PHK?

Aksi demonstrasi dari mahasiswa di Jawa tengah terus berlanjut hingga 22 Juni kemarin, misalnya seperti yg dilakukan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, aksi serupa juga sempat dilakukan oleh aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),

Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam merespon aspirasi mahasiswa?

Simak Wawancara Manajer Advokasi Pusat Telaah Infonya (Pattiro) Regional Semarang, Untung Prasetyo Ilham.

Pemerintah Kota Semarang saat ini mempercepat pencairan Bantuan Operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun yang ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari kebersihan lingkungan, kerja bakti, ronda malam, hingga penguatan pelayanan warga di tingkat RT. Program ini juga disertai pendampingan administrasi agar pengurus RT dan RW dapat menyelesaikan seluruh persyaratan pencairan melalui sistem yang telah disiapkan, dengan target batas akhir pengajuan pada 31 Juli 2026.

Namun di sisi lain, percepatan pencairan ini juga menuntut kesiapan pengurus RT dalam hal administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat paling bawah pemerintahan.

Bagaimana pengawasan yang perlu dilakukan agar dapat memberikan transparasi sesuai kebutuhan masyarakat?

Simak Wawancara Dosen departemen administrasi publik psdku kampus rembang fisip undip, Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima 50 aduan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Meski jumlah laporan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, aduan tentang penahanan surat keterangan lulus (SKL) justru meningkat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengatakan, dari sekitar 50 aduan yang masuk, sebanyak 17 merupakan laporan resmi dan 33 lainnya berupa konsultasi atau pertanyaan masyarakat.

Bagaimana penjelasan selengkapnya?

Simak Wawancara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida.

Kasus dugaan perundungan yang berujung pengeroyokan terhadap seorang siswa kelas 1 SMP di Kota Semarang kembali menjadi perhatian publik. Korban diduga dikeroyok oleh sejumlah kakak kelas di lingkungan sekolah hingga mengalami luka memar di berbagai bagian tubuh dan disebut sempat mendapat ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua maupun pihak lain. Keluarga korban juga menyoroti dugaan keterlambatan informasi dari pihak sekolah terkait peristiwa tersebut, sehingga kasus baru terungkap beberapa hari setelah kejadian.

Peristiwa ini menambah kekhawatiran mengenai masih terjadinya praktik bullying dan kekerasan antar siswa di lingkungan pendidikan. Lalu, bagaimana melihat fenomena perundungan yang masih terjadi di sekolah? Mengapa korban sering memilih diam dan baru berani bercerita setelah mengalami tekanan berkepanjangan? Serta langkah apa yang perlu dilakukan sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini?

Simak Wawancara Anis Sapitri Koordinator Program Remaja (PILAR) PKBI Jawa Tengah.