Ruang Publik

Jakarta tercatat sebagai salah satu kota terpadat di dunia, setara dengan Tokyo yang memiliki rasio 14.000 penduduk per kilometer persegi. Bedanya, kedua kota dibangun dengan cara yang bertolak belakang. Tokyo terus membangun ke atas atau vertikal. Pemerintah kota Tokyo mengoptimalkan potensi peningkatan kepadatan ruang dengan membangun gedung-gedung tinggi. Sedangkan Jakarta, kepadatannya masih menyebar secara horizontal dengan kepadatan bangunannya yang rata-rata bertingkat rendah. Pembangunan ini menggerus lahan berlebihan dan menyisakan sedikit ruang untuk hunian. 

Idealnya, bangunan dirancang terpadu dan multiguna untuk masyarakat dengan beragam tingkat penghasilan. Dengan begitu, efek positifnya, terciptanya hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik dan hadirnya area terbuka hijau di kawasan tersebut sehingga Jakarta lebih layak huni. 

Kita simak perbincangan soal hal ini bersama Dr Mulya Amri - Program Director Jakarta Property Institute.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sejumlah media belakangan memberitakan bahwa laman daringnya telah diretas. Selain media, peretasan juga terjadi terhadap perseorangan dan lembaga penelitian independen. Mereka yang di retas dalam beberapa waktu ke belakang adalah media Tempo, Tirto, epidemiolog Pandu Riyono serta lembaga independen CISDI. Amnesty International mencatat, sepanjang tahun 2020 setidaknya terdapat 35 kasus dugaan intimidasi dan serangan digital. 

Lantas upaya yang harus dilakukan agar peluang peretasan bisa diminimalisasi? Dan Apa langkah yang harus dilakukan pemerintah menyikapi peretasan di era reformasi ini? untuk mengetahui penejalsannya, kami akan hadirkan perbincangan jurnalis KBR, Vitri Angreni bersama Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin.

Peningkatan aktivitas ekonomi, serta tren yang berkembang dalam pengembangan pesisir termasuk aktivitas bisnis berpotensi secara signifikan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Terutama pada kelompok marjinal seperti perempuan dan anak-anak. Di antaranya adalah proyek reklamasi pesisir di sejumlah wilayah di Indonesia. Wilayah pesisir merupakan wilayah di mana perempuan yang paling merasakan dampak dari proyek reklamasi pesisir. Situasi khusus perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam proyek ini. 

Pekerjaan domestik maupun peran perawatan yang dilakukan oleh perempuan tak dilihat sebagai peran produktif dan signifikan, sehingga suara perempuan menjadi tak diperhitungkan. Solidaritas Perempuan merekam dan mendokumentasikan suara-suara tersebut sebagai pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam berhadapan dengan proyek pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan perempuan secara spesifik. Melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR). Lalu bagaimana hasil penelitian tersebut? Bagaimana proses penelitiannya? 

Kita akan bicangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Sebay Lampung, Siti Rahmawati Eka, Tim Peneliti dari SP Anging Mammiri, dan Arieska Kurniawaty, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional.

Komnas Perempuan pekan ini baru saja merilis hasil kajian mereka terkait situasi layanan bagi perempuan korban kekerasan dan pengada layanan dan perempuan pembela HAM di masa pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode angket di mana ada 64 lembaga layanan dari 27 provinsi yang berpatisipasi mengisi angket. Terdiri dari 48 berasal dari organisasi layanan berbasis masyarakat dan 16 berasal dari layanan yang dikelola oleh pemerintah. 

Seperti apa beban kerja para pengada layanan saat pandemi dan apa rekomendasi yang didorong untuk memperbaiki kondisi lembaga pengada layanan dan perempuan pembela HAM di masa pandemi Covid-19? 

Untuk membahas soal tersebut, telah bersama kita pagi ini Theresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan dan Siti Mazuma, Direktur LBH APIK Jakarta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Setiap tanggal 9 September setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). Namun, ada yang berbeda di tahun ini, kita merayakan HAORNAS dalam masa pandemi Covid-19 yang penuh keterbatasan. Beberapa rangkaian acara menyambut HAORNAS akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, salah satunya Kompetisi Aerobik yang akan berlangsung pada tanggal 4 September 2020, di lapangan Kemenpora Senayan Jakarta. Seperti apa agenda lengkap peringatan HAORNAS tahun ini? Apa yang membedakan dari peringatan HAORNAS tahun-tahun sebelumnya? Kita akan bincangkan hal ini bersama Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si. - Menteri Pemuda dan Olahraga.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dalam kurun waktu setahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pengeluaran non-konsumsi per kapita dalam sebulan sebesar lebih dari 50 persen. Dari data tersebut, jumlah uang yang dikeluarkan untuk rokok nilainya cukup besar. Dalam sebulan angkanya mencapai lebih dari enam persen secara rata-rata nasional. Pengeluaran uang untuk membeli rokok ini lebih besar dibanding uang yang dipakai untuk membeli beras yakni sekitar lima persen sebulan. 

BPS juga mencatat bahwa pengeluaran rokok, khususnya rokok kretek filter, menjadi komoditas penyumbang terbesar kedua pada kemiskinan setelah makanan. Dalam catatan BPS angka kontribusi rokok sebesar 11-an persen di perkotaan dan 10-an persen di pedesaan. Tak hanya itu, di masa pandemi ini, Komnas Pengendalian Tembakau merinci terjadi peningkatan jumlah perokok sekitar 13 persen. 

Lantas bagaimana kesadaran masyarakat terkait pentingnya memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi ini? dan bagaimana upaya pencegahan aktivitas merokok guna memenuhi kualitas kesehatan masyarakat? 

Untuk mengetahui penjelasannya, pagi ini kami sudah bersama Peneliti CISDI, Nurul Nadia Luntungan dan Ketua RT 1/ RW 3 dari Kampung Bebas Asap Rokok dan Covid-19 di Cililitan Jakarta, M Nur Kasim.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menjaga kondisi fisik tetap bugar adalah hal yang penting dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan rajin berolahraga. Namun, di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, aktivitas fisik dan ruang gerak menjadi terbatas. Kondisi ini kadang juga membuat orang jadi malas untuk berolahraga. 

Pentingkah untuk tetap berolahraga di masa pandemi ini? Apa saja olahraga aman yang bisa dilakukan di rumah selama pandemi Covid-19 ? 

Kita akan bincangkan bersama Raden Isnanta, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Sejumlah sekolah telah mulai melakukan belajar tatap muka. Sesuai Surat Keputusan empat kementerian, sekolah di zona kuning boleh melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tapi keputusan ini mengundang polemik karena kasus Covid-19 pada anak-anak di Indonesia sudah mencapai 8 ribu anak, tertinggi di Asia Pasifik. 

Bagaimana strategi yang tepat untuk memenuhi hak anak atas pendidikan sekaligus atas kesehatan?    

Untuk berbincang soal ini telah bersama kita di Ruang Publik KBR, dua narasumber yaitu Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan dan Dokter Yogi Prawira, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dampak perubahan iklim sudah kita rasakan sejak beberapa puluh tahun lalu. Rusaknya laut Indonesia, penumpukan sampah hingga terkikisnya wilayah pesisir menjadi bukti bahwa perubahan iklim ini terus terjadi. Ruang Publik pagi ini akan menghadirkan pengalaman serta cerita sekelompok masyarakat yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Seperti apa ceritanya, kami akan hadirkan rekaman webinar perubahan iklim yang diselenggarakan KBR pekan lalu.

Sejak tahun 1992, tiap pekan pertama di bulan Agustus setiap tahunnya, diperingati sebagai pekan ASI sedunia. Ini untuk mendorong gerakan global mendukung ibu memberikan ASI bagi anaknya. Indonesia selama ini terus mendukung gerakan ini, bahkan kita merayakan Pekan ASI Sedunia selama sebulan sepanjang Agustus ini. 

Lalu mengapa kita perlu mendukung ibu memberikan ASI? Apa dampak yang akan terjadi jika pemberian ASI tidak dilakukan secara benar kepada anak-anak kita? 

Di #RuangPubliKKBR kami bahas ini bersama: Prof. Widodo Muktiyo - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dan Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D - Team Leader Evaluation TP2AK Setwapres.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]