Ruang Publik

Pemerintah kembali memberikan fasiitas pajak dalam mendorong ketersediaan barang-barang seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 melalui pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atau ditanggung pemerintah dan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020. Insentif apa saja yang diberikan kepada wajib pajak? Apa dampak yang diharapkan dari pemberian insentif pajak ini? Kita akan bahas bersama Hestu Yoga Saksama - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Dir P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak.

Pendidikan merupakan sektor yang paling terdampak saat terjadi bencana. Rusaknya bangunan sekolah, terganggunya proses pembelajaran, hilangnya tempat bermain dan menjadi terpisah dari teman teman merupakan hal yang sangat mengganggu psikologis anak anak. Tidak ada lagi rasa nyaman saat belajar, tidak ada lagi sarana prasarana yang mendukung. 

Sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan, Pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Lombok dan Sulawesi Tengah, Plan Indonesia telah memberikan response kemanusian untuk mengurangi dampak bencana dalam bidang pendidikan, air bersih, perlindungan anak dan bantuan ekonomi. 

Selain itu Plan Indonesia juga melakukan kegiatan kegiatan baik untuk anak anak dan tenaga kependidikan dengan menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau Sekolah Aman yang merujuk pada petunjuk teknis pelaksanaan Sekolah Aman yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Pendidikaan dan Kebudayaan, sehingga siswa dan pendidik tetap merasa nyaman dan tetap belajar dengan baik. Bagaimana implementas Sekolah Aman dilakukan? Upaya apa saja yang dilakukan Plan untuk melakukan Sekolah Aman? 

Simak obrolannya bersama Nugroho Indera Warman, Education Specialist, UNICEF dan Jamjam Muzaki Tenaga Ahli Seknas SPAB Kemendikbud.

Pandemi Covid-19 yang disebabkan virus Korona jenis baru makin meluas dan memakan korban jiwa di Indonesia. Ini membuat aturan pembatasan aktivitas berkumpul makin diperketat. Akibatnya terjadi krisis stok darah di beberapa wilayah di Indonesia karena berkurangnya kegiatan donor darah. Apa strategi PMI untuk mengatasi persoalan ini? 

Untuk itu repoter KBR Vitri Angreni sudah berbincang dengan dengan Dokter Linda Lukitari Waseso Pengurus Bidang Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat. Dan juga Eddi Brokoli, Komite Nasional Donor Darah Arsenal Indonesia Supporters (AIS). AIS rencananya 11 April 2020 akan melaksanakan donor darah serentak di 50 kota.

DPR memulai kembali pembahasan RUU Cipta Kerja. RUU yang sejak kemunculannya menimbukan pro dan kontra akan dibahas oleh DPR melalui Badan Legislasi (Baleg). Langkah ini dikritik kelompok masyarakat sipil. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengatakan sikap ini menunjukkan parlemen dan pemerintah tidak memiliki kepekaan atas permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat di tengah pandemi ini. 

Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA bersama 94 organisasi tani, masyarakat adat, nelayan, buruh, dan mahasiwa tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Sudah sebulan berlalu sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan di Indonesia. Sejak itu pula angka kasusnya terus naik. Penyakit ini bisa menyebar ke mana saja dan mengenai siapa saja. Tak terkecuali Masyarakat Adat. Kelompok ini salah satu yang paling terancam oleh penyebaran pandemi Covid karena hidup di lokasi yang susah terjangkau dan minim pelayanan kesehatan. Karena itu komunitas adat melakukan berbagai upaya agar pandemi ini tidak masuk wilayah adat. 

Apa saja upaya yang dilakukan? Repoter KBR sudah berbincang dengan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Baso, Kepala Desa Bone Lemo, Wilayah Adat Banua Lemo, Luwu, Sulawesi Selatan.

Kasus penyebaran virus Corona, Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Guna memutus penyebaran pandemi tersebut, banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tegas salah satunya dengan menerapkan karantina wilayah seperti yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan terbaru bagi seluruh kepala daerah berkaitan dengan pencegahan penularan virus Corona terbaru (COVID-19) dan meminta para kepala daerah benar-benar menghitung segala dampak yang dirasakan masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan wabah ini. 

Sebelum kita mengetahui secara lengkap bagaimana arahan Menteri Dalam Negeri terkait penanganan Covid-10, Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri RI akan menyapa pihak-pihak terkait terlebih dahulu hanya di Ruang Publik KBR berikut ini.

Olahraga dan latihan fisik harus tetap dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja dan belajar di rumah. Apalagi di saat pandemi virus Korona ini, tubuh yang sehat akan membuat kita tidak mudah sakit. Nah seperti apa olahraga yang bisa kita lakukan saat di rumah? Apa saja gangguan kesehatan yang harus diwaspadai bila tubuh kurang gerak? Pagi ini kita akan mendengarkan pennjelasan Dokter Grace Tumbelaka, Spesialis Kedokteran Olahraga soal ini kepada reporter Vitri Angreni. Dan karena pembatasan jarak fisik, olahraga juga bisa dilakukan secara online. Kita akan mendengarkan cerita pelatih yoga Helmayanti yang buka kelas yoga online.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan ada sedikitnya 30 ribu narapidana dan anak yang akan dibebaskan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembebasan ini melalui asimilasi dan integrasi dan pekan ini mulai sudah berjalan.

Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah Menteri Yasonna ini. Tapi menurut mereka akan ada lebih banyak narapidana yang bisa dibebaskan melalui cara lain. Langkah apa itu?

Di #RuangPublikKBR, Reporter KBR, Vitri Angreni berbincang dengan Peneliti ICJR Genoveva Alicia.

Kelompok rentan seperti difabel dan lansia makin rentan terhadap Covid-19 karena kurangnya informasi yang mereka terima. Karena itu distribusi informasi dalam beragam bentuk sangat dibutuhkan agar sampai kepada mereka. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bersama beberapa organisasi lain berinistiatif untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) informasi yang inklusif. Apa saja yang akan diatur dalam SOP ini nanti? 

Kita akan simak penjelasan Joni Yuliyanto, Dewan Pengurus Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. Sementara itu lembaga Kota Kita yang berbasis di Solo, juga tengah menyiapkan inistiaf untuk menyiapkan skema bantuan bagi para disabilitas yang terdampak akibat Covid-19 di dua kota Solo Jawa Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan. Nanti kita akan dengarkan penjelasan Fuad Jamil, Senior Facilitator Kota Kita.

Earth Hour tahun ini dirayakan di tengah pandemi Korona yang tengah melanda dunia. Tema yang diangkat tahun ini selaras dengan kebijakan jaga jarak yaitu “Earth Hour di Rumah” dan diperingati pada 28 Maret lalu. WWF Indonesia menyebut peringatan Earth Hour 2020 ini spesial. Mengapa? Ini dijelaskan Galih Aji Prasongko, Youth & Community Engagement Specialist WWF Indonesia, kepada Reporter Vitri Angreni. Selain itu kita juga akan mendengarkan perbincangan dengan Renny Widyanti, Komunitas Earth Hour Indonesia.