Ruang Publik

Dalam satu bulan terakhir kinerja dan tingkah laku anggota kepolisian disorot masyarakat. Sampai beberapa kali ramai dan muncul tagar percuma lapor polisi. Sejumlah perilaku anggota polisipun dianggap menodai Korps Bhayangkara.

Mulai dari lambannya penanganan kasus kekerasan, membanting mahasiswa saat demonstrasi, menggunakan mobil patroli untuk pacaran hingga menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kapolri-pun geram, dan mengancam akan mencopot polisi daerah jika ada anak buahnya yang tetap melanggar etika dan kedisiplinan lembaganya.

Lalu, bagaimana seharusnya polisi menjadi pengayom masyarakat seutuhnya? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan Vitri Angreni bersama Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto dan Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hingga saat ini, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua segmen masyarakat masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan ini. Pemerintah sebagai penentu kebijakan, developer sebagai pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan masyarakat sebagai pengguna. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu instrumen yang sangat diperlukan sehingga nantinya harga rumah yang dibayar masyarakat bisa terjangkau. Kebijakan yang tepat untuk developer bisa menguntungkan banyak pihak.

Saat membangun, pengembang memiliki kewajiban untuk membangun Rumah Susun Umum yang timbul dari penerapan kebijakan berbasis command and control. Pelaksanaannya juga selama ini sering terkendala mulai dari ketersediaan lahan hingga ke perawatan dan penghuniannya.

Model kebijakan baru yang bisa dicoba untuk mengatasi kelemahan kebijakan berbasis command and control adalah kebijakan berbasis pendekatan pasar. Seperti apa regulasi ini dibuat? Apa keuntungan dari kebijakan ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama Wendy Haryanto - Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seperti kita ketahui bersama, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19, UMKM menjadi sektor yang paling terdampak. Untuk itu di tahun 2021 ini, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 186,81 triliun atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp 173,17 triliun. Sejalan dengan pemerintah, Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) juga memiliki komitmen sebagai bentuk peran serta secara aktif dalam membangun bangsa melalui UMKM yang dibinanya. Sejak didirikan hingga Desember 2020, YDBA telah memberikan pembinaan dan dukungan perluasan akses kepada ribuan UMKM yang salah satunya dilakukan melalui fasilitasi pemasaran pada beberapa pameran.

Apa saja bentuk fasilitasi pemasaran yang dapat diikuti oleh UMKM Binaan YDBA? Dan manfaat apa saja yang dapat diterima UMKM melalui program tersebut? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber:  Arief Rahman Hakim – Staf Departemen Training & Mentoring YDBA dan Acep Saipudin (Edo) - UD Aneka Loyang, UMKM Binaan YDBA.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menyuarakan hak kemanusiaan sekarang bisa melalui banyak cara. Salah-satunya komedi. Komedi-pun dianggap ampuh karena memiliki penikmat khusus. Banyak hal yang dapat disuarakan lewat komedi, di antaranya adalah hak disabilitas.

Sejumlah komedian aktivis disabilitas menyebut bahwa, penyuaraan hak disabilitas merupakan hal yang tidak boleh berhenti. Karena hingga kini, masih banyak hak-hak disabilitas yang belum terpenuhi.

Lalu, bagaimana cara yang ampuh dalam mengadvokasi hak kemanusiaan lewat komedi ini? Untuk membahasnya, kami akan hadirkan penjelasan Komedian, Jaka Ahmad atau yang akrab disapa Blindman Jack dan Koordinator Umum Bravo for Disabilities, Tri Cahyadi Arief.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin dalam konsitusi negara UUD 1945. Meskipun negara telah memiliki aturan yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah, tapi sayangnya hak tersebut belum dapat dijalankan sepenuhnya. Berdasarkan pemantauan KontraS, selama tahun 2020 lalu, kebebasan beragama dan beribadah belum sepenuhnya mendapat perlindungan pemerintah. Setidaknya terjadi 48 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah di 17 provinsi di Indonesia. Selain data setahun terakhir tersebut, masih terdapat beberapa kasus diskriminasi terhadap kepercayaan yang dipegang oleh masing-masing komunitas atau sekelompok masyarakat di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan mantan Jemaat Syiah Sampang.

Apa saja bentuk diskriminasi yang mereka alami? Dan bagaimana hasil temuan KontraS terhadap situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Yendra Budiana - Sekretaris Pers & Juru Bicara JAI dan Adelita Kasih - Peneliti KontraS.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, Yayasasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (YPAMDR) menggelar Talkshow NgoPi-BerBINAR (Ngobrolin Pembelajaran dan Berbagi Inspirasi Insan Astra) dengan tema "Menyiapkan Generasi Muda Indonesia Tangguh". Kegiatan ini diselanggarakan di Hari Sumpah Pemuda dengan harapan pada sekolah-sekolah binaan agar terus memupuk semangat untuk menghadirkan pendidikan bermutu dan melahirkan generasi muda yang berkualitas dan tangguh.

Siaran Ruang Publik kali ini menghadirkan narasumber: Bapak Aloysius Budi Santoso - Chief of Corporate Human Capital Development PT. Astra International Tbk dan Cinta Laura Kiehl - Public Figure, Penyanyi, Aktris, Pendiri Yayasan Soekarseno dan Puella.id

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dokter memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Tapi rasio jumlah dokter di Indonesia terbilang sangat rendah yakni sebesar 0,4 per 1.000 penduduk. Artinya, hanya terdapat 4 dokter untuk melayani 10.000 penduduk. Jumlahnya makin mengkhawatirkan karena pandemi Covid-19 membuat hampir 2ribu tenaga kesehatan berguguran. Dampaknya, layanan kesehatan menjadi tidak optimal. Salah satu kelompok terdampak adalah pasien kusta, yang mana di beberapa kasus, mereka terpaksa putus obat dan tidak mendapat layanan. Akibatnya, temuan kasus baru menurun karena aktivitas pelacakan kasus terbatas dan angka keparahan atau kecacatan meningkat. Lalu bagaimana perjuangan dokter untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal? Apa saja tantangan yang dihadapi para dokter dan tenaga kesehatan dalam mengatasi penyakit tropis terabaikan seperti kusta di tengah pandemi?

Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: dr Ardiansyah - Pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan dr. Udeng Daman - Technical Advisor NLR Indonesia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sebagai orang tua, kita patut mewaspadai jika anak mendadak mengalami penurunan berat badan secara berkala dan disertai kondisi (terlihat) lemas, demam lama, letih dan mungkin ditemukan adanya benjolan kelenjar pada leher kanan atau kiri. Kondisi tersebut bisa jadi adalah gejala dari Tuberculosis (TBC). Belum lama ini, pada acara Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Tuberkulosis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia yang berisiko tinggi menulari anak-anak. Untuk itu, sebagai salah satu upaya menekan peningkatan jumlah penderita TB di Indonesia utamanya TB pada anak, penting bagi POP TB Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI melakukan kampanye dengan mengangkat tema "Ketahui Hak-mu" sebagai upaya edukasi terhadap masyarakat mengenai tuberkulosis untuk mereduksi stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis, termasuk TB pada anak.

Untuk mengetahui lebih dalam soal TB pada anak, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber: dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA - Koordinator Substansi Tuberkulosis dan Kemenkes RI dan Ully Ulwiyah - Ketua Pejuang Tangguh (PETA), Organisasi Mantan Pasien TB.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Belum lama ini, foto bayi 10 bulan yang dicat silver dan diajak mengemis di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, viral di media sosial.

Banyak masyarakat mengecam eksploitasi yang dilakukan, belum lagi aksi pengecatan yang dilakukan kepada sang bayi berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Selain diajak menjadi manusia silver, sejumlah bayi juga disebut diajak mengamen hingga mengemis. Lalu bagaimana pengentasan persoalan yang tak kunjung selesai ini? Dan persoalan eksploitasi anak seperti apa yang justru banyak terjadi? Berikut penjelasan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, dan Ketua Yayasan Balarenik, Agusman.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Rokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), produk hasil tembakau telah membunuh lebih dari 8 juta orang per tahun baik perokok aktif maupun pasif. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara perokok terbesar ke-3 di dunia, bahkan jumlah perokok di Indonesia semakin tinggi di masa pandemi Covid-19. Tercermin dari laporan keuangan industri rokok yang meningkat meski di tengah tekanan Covid-19. Dan sayangnya, jumlah perokok tersebut tidak hanya terjadi di kalangan dewasa tapi juga anak-anak. Untuk mengendalikan perilaku mengkonsumsi rokok, maka tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Salah satu cara satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen kenaikan tarif cukai yang akan mempengaruhi harga jual rokok.

Lalu bagaimana sinyal kenaikan cukai rokok di tahun 2022? Dan bagaimana kebijakan tersebut dapat melindungi masyarakat dari bahaya rokok? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR, bersama narasumber: Prof Hasbullah Thabrany - Komnas Pengendalian Tembakau dan dr. Yurdhina Meilissa, MSc - Chief Strategist CISDI.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]