Presiden RI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit, salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. September 2020, inpres ini memasuki dua tahun pengimplementasian.

Dalam kurun waktu tersebut, pertanyaan besarnya adalah, tentunya sudah banyak hal yang dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. apakah sudah menuju arah perbaikan perbaikan tata kelola yang berkeadilan sosial dan ekologis seperti yang diharapkan, atau malah tersesat? Dan bagaimana pula isu sosial yang ada di perkebunan sawit. Apakah ada relevansinya antara inpres ini dalam upaya menjawab realitas sosial yang ada di tingkat komunitas.

Narasumber  :

1. Prabianto Mukti Wibowo (Mantan Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

2. Dr. Semiarto Aji Purwanto (Ketua Program Sarjana, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia)

Penanggap : 

Nurhidayati (Direktur Eksekutif WALHI Nasional)

Presiden RI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit, salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. September 2020, inpres ini memasuki dua tahun pengimplementasian.

Dalam kurun waktu tersebut, pertanyaan besarnya adalah, tentunya sudah banyak hal yang dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. apakah sudah menuju arah perbaikan perbaikan tata kelola yang berkeadilan sosial dan ekologis seperti yang diharapkan, atau malah tersesat? Dan bagaimana pula isu sosial yang ada di perkebunan sawit. Apakah ada relevansinya antara inpres ini dalam upaya menjawab realitas sosial yang ada di tingkat komunitas.

Hadir sebagai narasumber diantarannya :

1. Prabianto Mukti Wibowo (Mantan Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

2. Dr. Semiarto Aji Purwanto (Ketua Program Sarjana, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia)

Penanggap : Nurhidayati (Direktur Eksekutif WALHI Nasional)

Dalam situasi pandemi Covid 19, buruh perkebunan sawit tetap bekerja seperti biasa. Sejumlah perusahaan perkebunan sawit menyatakan telah memiliki protokol penanganan Covid 195. Di luar praktik baik yang dilakukan sejumlah perkebunan sawit, minimnya alat pelindung diri yang disediakan perusahaan dan fasilitas kesehatan yang terbatas di perkebunan sawit menjadikan buruh berada pada situasi sangat rentan terpapar covid 19.

Selain menghadapi ancaman penyebaran Covid 19, buruh perkebunan sawit dikhawatirkan tidak menerima hak-hak normatif sehubungan dengan hari raya idul Fitri 2020 sesuai ketentuan. Hal lain, buruh perkebunan sawit mengkhawatirkan terjadinya PHK massal. Ekspor CPO dari Indonesia ke beberapa negara tujuan seperti China, India, Uni Eropa mengalami penurunan signifikan. Penurunan permintaan minyak sawit akibat melambatnya ekonomi global mengancam buruh, terutama di sektor hulu.

Berangkat dari hal tersebut, Sawit Watch menggelar diskusi online untuk menghimpun masukan-masukan kritis terkait perlindungan buruh perkebunan sawit. Diskusi akan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, Organisasi Pengusaha, Serikat Buruh dan NGO. Adapun tema diskusi : Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit Dalam Situasi Pandemi Covid-19.  Hadir sebagai narasumber diantarannya :

1) Dra. Haiyani Rumondang MA (Dirjen PHI & Jamsostek Kementerian Tenaga Kerja) dalam konfirmasi

2) Sumarjono Saragih (Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI)

3) Herwin Nasution (Ketua Umum SERBUNDO)

4) Inda Fatinaware (Direktur Eksekutif Sawit Watch);

Dalam situasi pandemi Covid 19, buruh perkebunan sawit tetap bekerja seperti biasa. Sejumlah perusahaan perkebunan sawit menyatakan telah memiliki protokol penanganan Covid 195. Di luar praktik baik yang dilakukan sejumlah perkebunan sawit, minimnya alat pelindung diri yang disediakan perusahaan dan fasilitas kesehatan yang terbatas di perkebunan sawit menjadikan buruh berada pada situasi sangat rentan terpapar covid 19.

Selain menghadapi ancaman penyebaran Covid 19, buruh perkebunan sawit dikhawatirkan tidak menerima hak-hak normatif sehubungan dengan hari raya idul Fitri 2020 sesuai ketentuan. Hal lain, buruh perkebunan sawit mengkhawatirkan terjadinya PHK massal. Ekspor CPO dari Indonesia ke beberapa negara tujuan seperti China, India, Uni Eropa mengalami penurunan signifikan. Penurunan permintaan minyak sawit akibat melambatnya ekonomi global mengancam buruh, terutama di sektor hulu.

Berangkat dari hal tersebut, Sawit Watch menggelar diskusi online untuk menghimpun masukan-masukan kritis terkait perlindungan buruh perkebunan sawit. Diskusi akan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, Organisasi Pengusaha, Serikat Buruh dan NGO. Adapun tema diskusi : Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit Dalam Situasi Pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi memerintahkan BUMN/BUMD untuk “keroyokan” membuka lahan baru di lahan basah atau lahan gambut untuk persawahan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekeringan yang melanda dan ancaman kelangkaan pangan sebagai respon pandemi covid-19.

Apakah rencana ini merupakan hal yang tepat? Lalu bagaimana potret kebijakan pangan di era kepemimpinan Jokowi selama ini?

Berkenaan dengan hal tersebut, Sawit Watch mempersembahkan sebuah diskusi online dengan Tema : Mencetak Sawah atau Masalah, Rencana Keroyokan BUMN di Lahan Basah atau Gambut

Hadir sebagai narasumber diantarannya : 1) Tejo Wahju Jatmiko (ADS/PIB); 2) Inda Fatinaware (Sawit Watch); 3) Oeban Hardjo (Pokker SHK Kalteng); 4) Albadri Arif (Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera)

Presiden Jokowi memerintahkan BUMN/BUMD untuk “keroyokan” membuka lahan baru di lahan basah atau lahan gambut untuk persawahan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekeringan yang melanda dan ancaman kelangkaan pangan sebagai respon pandemi covid-19.

Apakah rencana ini merupakan hal yang tepat? Lalu bagaimana potret kebijakan pangan di era kepemimpinan Jokowi selama ini?

Berkenaan dengan hal tersebut, Sawit Watch mempersembahkan sebuah diskusi online dengan Tema : Mencetak Sawah atau Masalah, Rencana Keroyokan BUMN di Lahan Basah atau Gambut

Hadir sebagai narasumber diantarannya : 1) Tejo Wahju Jatmiko (ADS/PIB); 2) Inda Fatinaware (Sawit Watch); 3) Oeban Hardjo (Pokker SHK Kalteng); 4) Albadri Arif (Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera)

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2020 besok. Sawit Watch mempersembahkan sebuah diskusi online dengan Tema : Kondisi Buruh Kebun Sawit : Dibawah Ancaman Omnibus Law & Dampak COVID-19. 

Hadir sebagai narasumber diantarannya : 1) Herwin Nasution (SERBUNDO); 2) Abu Mufakhir (AMRC/TPOLS); 3) Anis Hidayah (Migrant Care); 4) Zidane (Sawit Watch) dan Keynote Speech dari Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018.  Dalam perjalanannya selama satu tahun ini apa yang sudah terjadi.  Sawit Watch bersama beberapa NGO mencoba membuat catatan kritis terkait hal ini.  Secara rutin Sawit Watch membuat laporan atau catatan kritis setiap 6 bulan yang dilaporkan ke publik.