Setelah menolak puluhan kali, MK akhirnya menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden. Aturan minimal 20% kursi DPR tidak lagi berlaku, sehingga partai-partai kecil pun bisa mencalonkan presiden sendiri.

Keputusan MK ini dianggap hadiah terindah bagi demokrasi Indonesia. Tidak hanya akan membuat pertarungan pilpres semakin ramai dengan calon yang lebih banyak, namun juga mengurangi dominiasi partai politik besar di pilpres.

Lantas, bagaimana sikap partai-partai terhadap putusan MK ini? Bagaimana juga DPR akan menyiasati aturan pemilu agar sesuai putusan MK?