Praktek korupsi, ternyata tidak padam di tengah pandemi yang melanda Tanah Air selama satu tahun belakangan ini..

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus diminta memanggil dan memeriksa oknum pejabat Sekretariat DPRD setempat yang terlibat dalam kolaborasi dugaan korupsi dengan modus duplikasi anggaran program perjalanan dinas anggota, Pimpinan dan staf DPRD Tanggamus tahun 2020-2021.

Lampung Tengah, Tipikornewsonline - Berdasarkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2020 SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sebanyak Rp 1.775.550.000, ditemukan adanya kejanggalan..

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun dilapangan menemukan adanya kejanggalan pada realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, disejumlah komponen pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan pihak SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dengan jumlah total dana penggunaan Rp 1.394.100.000...

Dalam melaksanakan tugas konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, menghadiri acara, mengikuti pendidikan pelatihan atau acara yang sejenis dengan biaya yang setiap tahun dibebankan pada APBD melalui kegiatan perjalanan dinas anggota, Pimpinan dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus diduga menjadi lahan korupsi.

Untuk itu peran aparat pengawas internal pemerintah serta pihak hukum setempat sangat diperlukan untuk mencegah adanya pemborosan anggaran. Terlebih, ada kegiatan perjalanan dinas yang patut dicurigai fiktif.

Ditengah situasi yang pelik anggaran perjalanan dinas anggota, pimpinan dan staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus justru membengkak dan menguras APBD 2021 hingga Rp 19.611.550.000 lebih.

Bandar Lampung, Tipikornews Online - Pungutan biaya pendidikan jenjang SMA maupun SMK, yang selama ini membebankan orang tua, mengundang perhatian pihak Kejaksaan Tinggi propinsi Lampung.

Menurut Kasipenkum kejati Lampung, Andri Setiawan mengatakan, pihaknya berencana akan menerjunkan tim untuk menelusuri pungutan biaya sekolah di SMA dan SMK Dalam waktu dekat ini.

Berita utama Tipikornews Online, Jumat 26 Februari 2021, Ditengah masa sulit karena pandemi kovid 19, bagi orang tua atau wali murid jenjang SMA dikota bandar lampung, masih sangat terbebani karena mahalnya biaya pendidikan yang diminta pihak SMA Negeri 2 bandar lampung.

Berdasarkan data dan informasi dari berbagai sumber mengungkapkan, bahwa besaran biaya pendidikan mencapai jutaan rupiah yang diminta pihak sekolah itu, diduga dampak dari tindakan oknum kepala SMA Negeri 2 bandar Lampung bersama bendaharanya korupsi dana BOS tahun 2020 sebesar Rp 1,7 miliar lebih.

Ditengah masa sulit karena pandemi kovid 19 ini bagi orang tua yang pendidikan anak anaknya masih dijenjang SMA khususnya di kota bandar lampung masih sangat membebani karena mahalnya biaya yang diminta oleh pihak sekolah.

Dewan pimpinan pusat Jaringan pengawas kebijakan pemerintah atau JPKP, kembali menyoroti alokasi anggaran perjalanan dinas pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, yang membengkak sebesar 15 miliar lebih.

Alokasi anggaran perjalanan dinas tahun 2020 itu, dibagi ke dalam sejumlah pos. Yakni, anggaran untuk perjalanan dinas untuk miting diluar kota sebesar Rp 14.613.508.000, dan sisanya untuk anggaran perjalanan dinas miting dalam daerah.

Mau tau berita ini selengkapnya, dan bagaimana tanggapan edi noval selaku ketua DPRD dan Saikudin selaku pengguna anggaran di sekretariat DPRD lampung Barat. Tunggu edisi mendatang.