Kontroversinya berangkat dari realita pemerintah mencoba mengerti kondisi sistem pelayanan kesehatan kita masih terbelakang, sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Lalu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah?

Gimmick itu ibarat micin atau penyedap rasa agar seseorang tertarik dalam mengunyah sesuatu, Gimmick itu perlu sebagai strategi, jembatan. Apakah iya seperlu itu?

food estate kan juga tidak semua dikuasai oleh pemerintah Indonesia, tapi ada pihak asing juga. Siapa saja ya aktor di balik perusak lingkungan?

Polusi Jakarta tiap hari kian memburuk, Apa yang akan anda lakukan kalau anda menjadi Gubernur?

Baiknya sistem pemilu terbuka atau tertutup? Lalu Penggunaan Dananya Gimana?

Pada 2022 LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 536 terkait permohonan kasus perlindungan / perkawinan seksual terhadap anak, yang ini naik

“Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa” adalah sepenggal kalimat dari visi DJP. Lembaga Pelaksana Kebijakan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebuah lembaga besar dan penting yang dimiliki republik ini. Visi yang demikian mulia tersebut berbanding terbalik dengan terpaan isu ketidakpercayaan dari masyarakat yang melandanya. Semua bermula dari gaya hidup hedon salah satu petinggi Kanwil DJP di Jakarta Selatan. Melalui media sosial, masyarakat memblejeti secara komperhensif, mulai dari pelaporan harta kekayaan hingga kinerja kelembagaan DJP. Dari penelahaan LHKPN, terbukti sebanyak 13.885 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Selain itu, kekayaan pegawai DJP pun mendapatkan sorotan dari hasil akumulasi harta kekayaan senilai 56 miliar, angka yang sangat fantastis bagi pejabat selevel eselon III.

Co-Founder Alterasi Indonesia Dan Peneliti UNU Yogyakarta, Sunaji Zamroni yang juga selaku Dewan Nasional FITRA mengupas tuntas hal-hal mendasar yang sedang terjadi di desa. Salah satunya, mengapa sampai muncul wacana revisi UU Desa? Bagaimana nasib dan kondisi desa di tahun 2045?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode.  Lalu apakah pemerintah akan fokus pada perbaikan kualitas dan mandat UU Desa?

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas

RRI Pro 1 Jakarta di 91,20 FM atau streaming melalui RRIPlayGo.