TRANSPARAN

TRANSPARAN

By Podcast FITRABusinessNon-Profit
Download on the App Store

TRANSPARAN episodes

  • EP 17 Kegentingan Perlindungan dan Anggaran Anak

    Pada 2022 LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 536 terkait permohonan kasus perlindungan / perkawinan seksual terhadap anak, yang ini naik

    menjadi 25,82 persen jika dibanding dengan permohonan tahun 2021 sebesar 426. Utamanya yang terjadi di sekolah-sekolah atau fasilitas-fasilitas berbasis asrama, sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, malah menjadi
    tempat terjadinya kejahatan pada anak. Bagaimana menurut Anda?

    28 min
  • EP 16 Kamuflase Reformasi Perpajakan

    “Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa” adalah sepenggal kalimat dari visi DJP. Lembaga Pelaksana Kebijakan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebuah lembaga besar dan penting yang dimiliki republik ini. Visi yang demikian mulia tersebut berbanding terbalik dengan terpaan isu ketidakpercayaan dari masyarakat yang melandanya. Semua bermula dari gaya hidup hedon salah satu petinggi Kanwil DJP di Jakarta Selatan. Melalui media sosial, masyarakat memblejeti secara komperhensif, mulai dari pelaporan harta kekayaan hingga kinerja kelembagaan DJP. Dari penelahaan LHKPN, terbukti sebanyak 13.885 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Selain itu, kekayaan pegawai DJP pun mendapatkan sorotan dari hasil akumulasi harta kekayaan senilai 56 miliar, angka yang sangat fantastis bagi pejabat selevel eselon III.

    FITRA membuat simulasi, apabila pegawai tersebut sebagai eselon 1 dengan gaji pokok sebesar Rp 5,2 juta dan tunjangan kinerja sebesar Rp 117,3 juta maka membutuhkan waktu kurang lebihnya sekitar 30 tahun untuk mendapatkan 56 miliar. Dengan catatan, selama 30 tahun, gaji dan tunjangan kinerja tersebut ditabung. Tentu, ini menunjukkan sudah tidak masuk akal. Apalagi untuk Eselon III dengan gaji pokok Rp 4,7 juta dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp 46,4 juta. Dibutuhkan hampir 98 tahun. Sungguh sulit diterima nalar sehat.

    Kerasnya hantaman kasus ini muncul dari beragam reaksi masyarakat. Dimulai dari kasus penganiayaan anak pegawai pajak ke persoalan institusi pengelola pajak. Seluruhnya telah menunjukan bahwa selama ini masyarakat memiliki penilaian adanya ketidakberesan di internal DJP, asumsi masyarakat terbukti benar.

    8 min
  • EP 15 AADD = ADA APA DENGAN DESA?

    Co-Founder Alterasi Indonesia Dan Peneliti UNU Yogyakarta, Sunaji Zamroni yang juga selaku Dewan Nasional FITRA mengupas tuntas hal-hal mendasar yang sedang terjadi di desa. Salah satunya, mengapa sampai muncul wacana revisi UU Desa? Bagaimana nasib dan kondisi desa di tahun 2045?

    19 min

About TRANSPARAN

From the publisher's feed

TRANSPARAN adalah terang-terangan membahas segala konspirasi politik di muka bumi, khususnya persoalan anggaran publik. TRANSPARAN merupakan podcast Seknas FITRA untuk menemani pendengaran setia.…