TRANSPARAN

Kunjungi Kami

Website: http://seknasfitra.org

Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org

Twitter: https://twitter.com/seknasfitra

Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/

Saat ini dunia sedang menuju kepada transformasi digital dan revolusi industri 4.0, ini tentunya menuntut Ormas untuk bertransformasi agar bisa tetap eksis dengan cara memberikan aspirasi dan membentuk gerakan sosial yang baru

DKI Jakarta hajatan, kami menunggu kado “PKH Lokal”. 

Jadi, ada beberapa alasan kenapa Pemda DKI Jakarta harus segera menerapkan kebijakan PKH Lokal diantaranya: 

- Program Pelindungan sosial (PKH, BPNT), dan (KLJ, KPDJ, KAJ) belum menjangkau seluruh keluarga miskin di Jakarta. Dan Pandemi Covid telah menambah jumlah keluarga miskin baru. 

- Nilai bantuan PKH-BPNT-KLJ-KPDJ-KAJ belum mampu menangani resiko kerentanan sosial ekonomi keluarga miskin. Hasil survei terkait dampak PKH terhadap keluarga penerima manfaat, membuktikan bahwa bantuan PKH bahkan tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan selama satu bulan. 

- DKI Jakarta memiliki kapasitas kemampuan anggaran yang cukup besar. DKI Jakarta dapat melakukan penghematan anggaran sebesar 20 persen dari belanja barang dan Jasa; Belanja perjalanan dinas; dan belanja tambahan penghasilan ASN dan tunjangan transportasi Pejabat.

Internasional Budget Partnership (IBP) kembali merilis hasil Open Budget Survey (OBS) tahun 2021. Pelaksanaan survey ini dilakukan setiap dua tahun sekali; Indonesia sendiri sudah mengikuti proses survey ini sejak tahun 2010, 2012, 2015, 2017, dan 2019. Ditahun 2021 survey OBS merupakan yang ke-8 kalinya dilakukan dan mencakup 120 negara. OBS adalah instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta yang menggunakan kriteria yang diterima secara internasional untuk menilai akses publik ke informasi anggaran pemerintah pusat; kesempatan formal bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses anggaran nasional; dan peran lembaga pengawasan anggaran, seperti legislatif dan Lembaga/badan audit nasional, dalam proses anggaran. Adapun mitra IBP yang menjalankan survei di Indonesia adalah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Skema atau model Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dengan skema TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi) dan TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi) menjadi sangat relevan untuk percepatan dan memperkuat fungsi perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan formulasi transfer anggaran sebelumnya tidak memberikan motifasi bagi daerah untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan indikator yang ada sulit untuk dilihat dampak bagi upaya pembangunan rendah karbon di daerah. Skema TAPE dan TAKE ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian prioritas RPJMN IV yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon (PRK).  

APBN perlu menjadi instrumen untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan agar tidak terjadi downside risk, lantas seperti apa langkah pemerintah sebagai pemangku kepentingan melakukan upaya-upaya pemulihan tersebut?

Apakah kado indah ini bisa dijamin yahud dalam implementasinya? 

Selama pandemi, Indonesia mengalami penurunan alokasi anggaran pada Kementerian PPPA, berbeda dengan beberapa negara lain yang justru sebaliknya dan sangat antisipatif.

21 April menjadi momen kita sama-sama mengingat ada yang harus terus diperjuangkan.

21 April terletak perjuangan perempuan bernama Kartini di sana. Perempuan selalu menjadi sosok subordinat, maka Kartini berjuang agar kondisi tersebut tidak lagi ada. Sama seperti perjuangan elemen rakyat yang mendorong disahkannya UU TPKS sebagai bentuk upaya konkret perlindungan terhadap korban, notabene mayoritas lagi dan lagi perempuan. Sejauhmana komitmen pelaksanaan UU yang begitu harum ini sukses dijalankan? Maka, tata kelola anggaran menjadi alat menelusurinya. 

Selamat hari Kartini, selamat memaknai peristiwa, tetap berjuang dengan langkah kita masing-masing. 

Salam Transparansi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim laju deforestasi menurun hingga 75 persen. Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal komitmen Indonesia menangani perubahan iklim pada Forum Perekonomian Dunia (World Economic Forum). Apakah benar? Berikut tanggapan dan ramalan Iqbal Damanik seorang Guru sekaligus Forest Campaigner dari Greenpeace Southeast Asia.

Publik kembali dibuat gaduh dengan adanya pelemahan garda depan pemberantasan korupsi, KPK.

Apa kabar tenaga kesehatan di Indonesia bagian timur? Bagaimana cerita kebangkitan dari  seorang dokter perempuan sekaligus relawan sosial di tengah peperangan melawan Covid-19?