Konflik antara warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP) belum usai. Perlawanan kembali dilakukan lewat Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sampit.

Gugatan warga Penyang resmi didaftarkan di PN Sampit pada tanggal 11 Februari 2021, dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2021/PN Spt. Selain PT HMBP, gugatan ini juga ditujukan untuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama (KSB) sebagai terguggat dua.

Senin 4 Januari 2021, Komunitas Adat Laman Kinipan secara resmi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan No Register 1/P/FP/2021/PTUN.PLK, dimana yang menjadi tergugatnya adalah Bupati Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jumat 15 Januari 2021, Bupati Lamandau Hendra Lesmana mengirimkan beberapa dokumen melalui e-Court PTUN Palangka Raya yang menjadi jawaban dirinya atas gugatan tersebut. Beberapa pokok pikiran dalam jawaban Bupati Lamandau tersebut antara lain, Hendra Lesmana mengaku dirinya tidak abai terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Hal itu dilihat dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/379/XII/HUK/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng. Surat itu diberi tanggal 1 Desember 2020.

Koalisi Keadilan untuk Kinipan menilai bahwa surat-surat yang dibuat hanyalah untuk menghindari gugatan. Koalisi meragukan SK Bupati Lamandau tersebut terkait pembentukan panitia.

Masyarakat Adat Laman Kinipan secara resmi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dimana yang menjadi tergugatnya adalah Bupati Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kejahatan lingkungan hidup yang berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu yang panjang tidak bisa lagi dilihat sebagai kejahatan lingkungan hidup biasa dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum yang biasa.

Sejak tahun 2005, Walhi telah mengenalkan kejahatan ekosida di Indonesia. Kejahatan ekosida dipandang mampu menerobos instrumen hukum untuk bisa memutus rantai impunitas korporasi yang membebaskan korporasi dari tanggung jawab.

Pada Mei hingga Oktober 2020, Walhi Nasional telah melakukan riset persepsi terhadap kejahatan ekosida dan korporasi di Indonesia. Riset ini merupakan bagian dari upaya untuk terus mendorong wacana ekosida ke tengah publik.

Desk study Walhi “Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia dalam Prinsip Keadilan Antargenerasi” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan kebijakan iklim di Indonesia dalam perspektif keadilan antargenerasi. Membandingkan antara tujuan kebijakan dengan kondisi yang dicapai pada saat ini, melihat penyebab ketidaksesuaian antara target yang ditentukan dan capaian serta rekomendasi untuk menutup kesenjangan tersebut dengan mengarusutamakan prinsip keadilan antargenerasi. Dalam waktu studi yang relatif singkat, sejak awal studi ini tidak ditujukan melihat lebih rinci kebijakan iklim secara sektoral. Akan tetapi hasil studi Kebijakan Iklim Indonesia dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi ini bisa menjadi pijakan awal studi-studi berikutnya.  

Walhi menyelenggarakan rangkaian publikasi hasil studi Kebijakan Iklim Indonesia dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi ini di berbagai daerah. Walhi Kalimantan Tengah berkesempatan untuk menggelar publikasi yang mengangkat judul yang sama, yakni “Kebijakan Iklim Indonesia dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi”. Launching virtual hasil studi Walhi diharapkan dapat menjadi seruan dan ajakan bagi anak muda baik individu atau kolektif, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk berkolaborasi dan bergerak bersama mengkaji secara kritis kebijakan iklim sektoral, baik di sektor energi, sektor berbasis lahan maupun sektor lain dalam perspektif keadilan antargenerasi.

Beberapa bulan terakhir ini, Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng) bersama Pantau Gambut telah melakukan pemantauan terkait komitmen restorasi dan perlindungan gambut pada 4 (empat) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalteng. Dari pemantauan ini, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemantauan yaitu PT Gawi Behandep Sawit Mekar (PT GBSM), PT Sarana Titian Permata (PT STP), dan PT Rimba Harapan Sakti (PT RHS) yang berlokasi di Kabupaten Seruyan. Sedangkan, satu perusahaan lagi PT Maju Aneka Sawit (PT MAS) yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Sejak Mei 2019, sebuah tim yang terdiri dari 19 peneliti dan didukung oleh organisasi swadaya masyarakat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, serta akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Wageningen dan KITLV Leiden telah melaksanakan penelitian terkait bagaimana konflik di sektor kelapa sawit selama ini diselesaikan, sejauh mana efektivitas mekanisme-mekanisme yang ada dalam menyelesaikan konflik tersebut, dan bagaimana hasil atau outcome yang sudah dicapai.

Penelitian ini menurut kami sangat penting karena berbagai konflik di sekitar pembangunan kelapa sawit banyak dirasakan oleh masyarakat di pedesaan dan memperlukan penyelesaian yang bijaksana dan efektif agar persoalan konflik bisa lebih cepat diselesaikan. Penelitian tersebut telah berada pada tahap mempublikasikan hasil penelitian. Untuk itu, kami dari WALHI Kalimantan Tengah menilai bahwa hasil penelitian ini sangat penting untuk dipublikasikan ke publik dalam bentuk diskusi kebijakan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih banyak menghadapi konflik di sektor kelapa sawit setiap tahunnya.

Provinsi Kalimantan Tengah telah mencatat sejarah pahit kerusakan atas keseimbangan lingkungan akibat proyek Pemerintah, Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar. Dari proyek tersebut, Kalimantan Tengah harus menghadapi kerusakan gambut, kebakaran hutan dan lahan tahunan, serta bencana kabut asap yang membuntutinya. Akibat dari proyek tersebut telah berdampak, bukan hanya terhadap keuangan negara atas kegagalan proyek yang tidak berdasarkan analisis lingkungan yang akurat, tetapi juga kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, khususnya lahan gambut yang memiliki peran penting ekologis. 

Walhi Kalimantan Tengah melihat pentingnya edukasi publik mengenai korupsi kebijakan serta dampaknya terhadap penyelamatan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Membuka workshop menulis “Membangun Kesadaran Publik Terkait Korupsi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Lingkungan di Kalimantan Tengah”, Walhi Kalimantan Tengah menggelar webinar dengan judul “Petaka Korupsi Kebijakan terhadap Masa Depan Lingkungan Hidup”.

Walhi Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggagalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja!  

Dalam semangat peringatan Hari Tani dan Global Climate Strike 2020, Walhi Kalimantan Tengah menggelar aksi virtual Jegal Omnibus Law. Dengan seruan keras, kami memanggil pemuda pemudi, laki-laki dan perempuan, masyarakat adat, peladang, petani, nelayan, buruh, mahasiswa, aktivis, kelompok minoritas keyakinan, gender, dan seksualitas, khususnya rakyat Kalimantan Tengah turut menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan suara rakyat dan menghentikan pengesahan RUU Omnibus Law!  

Tidak ada jalan lain untuk melindungi rakyat dan lingkungan di Indonesia, selain mengagalkan pengesahan RUU Omnibus Law!  

Mari bersatu melawan kesewenang-wenangan para penguasa! Jegal sampai gagal!  

Gagalkan Omnibus Law! 

Jangan diam, suarakan! 

Jangan takut, lawan! 

Salam adil dan lestari!

Memperingati Hari Tani 2020

Perda Dakarla #2: Perlindungan Peladang Tradisional dilihat dari Perda Pemprov Kalteng No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan 

Berladang tradisional, praktik bercocok tanam dengan kearifan lokal, menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Praktik berladang tradisional sarat dengan nilai sosial budaya dan spiritualitas. Dengan berladang tradisional, masyarakat adat Dayak juga berperan penting dalam mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. 

Meski terdapat sejumlah landasan hukum bagi perlindungan praktik berladang dengan kearifan lokal, peladang tradisional masih rentan dikriminalisasi. Hingga ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Dakarla) pada 7 Juli 2020. 

Perda ini dimaksudkan dapat menjadi payung hukum untuk masyarakat adat membersihkan ladang dengan cara dibakar. Namun, dengan kondisi dimana terdapat banyak UU yang bisa digunakan untuk memenjarakan dan memberikan sanksi bagi peladang tradisional, perlu kajian mendalam terhadap Perda Dakarla ini. 

Perlu dilihat apakah Perda ini dapat sepenuhnya melindungi masyarakat adat dari jerat hukum, serta mampu melindungi praktik berladang tradisional.   Walhi Kalimantan Tengah melihat perlu adanya diskusi bersama sejumlah pemangku kebijakan terkait agar mendapatkan gambaran yang lebih baik terkait dengan Perda Dakarla ini. 

Maka dari itu dalam semangat peringatan Hari Tani 2020, Walhi Kalimantan Tengah menggelar diskusi webinar dengan judul “Perda Dakarla #2: Perlindungan Peladang Tradisional dilihat dari Perda Pemprov Kalteng No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.