Di Indonesia, masyarakat hukum adat masih diatur secara terpisah dan tidak komprehensif dalam UU sektoral. Sehingga pengakuan masyarakat adat harus melalui penetapan oleh produk hukum daerah dan harus dipengaruhi oleh proses politik di daerah. Di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri baru-baru ini telah dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Dakarla). DPRD Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi telah menetapkan dan mengesahkan Perda Dakarla pada Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan II tahun sidang 2020 pada 7 Juli 2020.  

Namun, hingga dikeluarkannya Perda Dakarla ini, masih belum ada regulasi yang mengakui dan melindungi masyarakat adat. Sehingga penting dipahami seperti apa sebenarnya Perda Dakarla ini. Perlu dilihat apakah Perda ini dapat sepenuhnya melindungi masyarakat adat dari jerat hukum, serta mampu melindungi praktek perladangan tradisional oleh masyarakat adat.  

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan ini dalam semangat peringatan Hari Kemerdekaan dan bulan Masyarakat Adat Sedunia, Walhi Kalimantan Tengah bermaksud untuk menggelar sebuah diskusi webinar untuk membahas secara khusus Perda Dakarla ini. Dengan mengusung judul “Waspada Perda Dakarla”, webinar ini diharapkan mampu memberikan informasi dasar kepada publik dan landasan argumen dalam diskusi-diskusi lanjutan terkait masyarakat adat.

Di tengah pandemi virus korona COVID-19, Pemerintah berencana untuk membuka lahan persawahan baru di Kalimantan Tengah. Proyek yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dilakukan guna mencegah ancaman krisis pangan yang terjadi akibat wabah virus corona COVID-19. 

Rencana proyek ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebab proyek food estate ini nantinya akan dijalankan di lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di rezim Presiden Soeharto. Kisah pahit dari kegagalan proyek PLG dulu masih menyisakan kepedihan bagi masyarakat.  

Melalui diskusi webinar ini, Walhi Kalimantan Tengah bermaksud memberikan sebuah ruang diskusi yang dapat mempertemukan Pemerintah selaku penggagas proyek dengan masyarakat yang akan menerima dampak proyek.  

#walhikalteng #KaltengTolakDeforestasi #PulihkanKalimantan #MenghadangFoodEstate

Koalisi Anti Kekerasan Seksual merespon kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Pendi Sinulingga, M.Pd. terhadap mahasiswa bimbingannya. Kekerasan seksual ini terungkap pada bulan Agustus 2019. Pelaku merupakan Dosen dan Ketua Program Studi di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangka Raya. 

Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya pada hari Senin, 6 April 2020 dengan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Plk. PN Palangka Raya memberikan putusan pidana penjara dengan waktu tertentu (1 tahun 6 bulan) yang menyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berdiri sendiri-sendiri".

Di tengah pandemi COVID-19 dimana angka pasien terinfeksi terus meningkat, proses pembahasan Omnibus Law RUU Cilaka tetap dipaksakan berjalan. Meski penolakan keras telah disuarakan oleh rakyat sejak tahun lalu, DPR RI diperkirakan akan menjadwalkan pengesahan RUU ini.

Meski mendapatkan penolakan yang cukup keras dari kalangan aktivis pejuang lingkungan hidup dan HAM, pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) masih terus berlanjut dan dimungkinan akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.

Benarkah RUU ini berpotensi mengancam demokrasi, hak-hak buruh, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia, sehingga harus ditolak?

Lalu bagaimana dampaknya terhadap kondisi dan masa depan lingkungan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah?

Diskusi Webinar “Omnibus Law dan Masa Depan Lingkungan di Kalimantan Tengah” akan membantu anda untuk menemukan jawabannya.

Saat ini terdapat 4 provinsi dengan 25 kabupaten/kota yang tengah bersiap menuju new normal. Di Kalimantan Tengah sendiri, ada beberapa kota yang dianggap sudah siap untuk menerapkan new normal. Di antaranya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan, Seruyan, Lamandau dan Kabupaten Gunung Mas. Karena hasil grafik kasus COVID-19 di daerah-daerah ini telah melandai atau bahkan menurun.

Tapi, jika merujuk pada syarat yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau indikator dari ahli, apakah Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu dan siap untuk menerapkan new normal? Sudah matangkah kajian dan persiapan Pemprov Kalteng untuk berani mengambil keputusan beresiko ini?

Di sisi lain, mimpi buruk kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Tengah tiap tahun siap menghampiri, dimana pada tahun 2019 lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan dan berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng per September 2019 lalu, lebih dari 9.000 masyarakat Kalimantan Tengah terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). 

Kita akan cari bersama jawabannya dalam Diskusi Webinar: Kalteng Siap(kah?) New Normal

Narasumber: 1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng 2. BPBD Provinsi Kalimantan Tengah 3. Dr. Irma Hidayana (Doktor Bidang Kesehatan Masyarakat dari Universitas Colombia) 4. Panja Covid-19 Walhi Kalimantan Tengah

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2020, Walhi Region Kalimantan menggelar diskusi webinar dengan judul "New Obral UU Minerba dan RUU CILAKA, Kalimantan: Petaka di Lumbung Energi". 

Menghadirkan narasumber dari Walhi Eksekutif Nasional, Walhi Daerah Region Kalimantan, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, masyarakat terdampak tambang, dan perwakilan masyarakat adat, diskusi ini menggambarkan potret investasi berbasis komoditas tambang sebagai investasi rakus yang jauh dari kata keberlanjutan lingkungan. 

#walhikalteng #kaltengtolakdeforestasi #pulihkanIndonesia #harilingkunganhidup

Perempuan dengan beban gandanya selalu menjadi garda terdepan dalam memastikan ketahanan pangan keluarga. Peranan yang telah mengakar ini seringkali lepas dari perhatian khalayak. Ketidakhati-hatian dalam menanggapi pandemi Covid-19 justru dapat berakibat pada diskriminasi terhadap perempuan.

Apa yang berbeda dari dampak pandemi yang diterima oleh perempuan? Bagaimana perempuan menghadapi kondisi semacam ini? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan dalam situasi pandemi?

Webinar ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan semacam ini.

Language: Bahasa Indonesia

Saat ini terdapat 4 provinsi dengan 25 kabupaten/kota yang tengah bersiap menuju new normal. Di Kalimantan Tengah sendiri, ada beberapa kota yang dianggap sudah siap untuk menerapkan new normal. Di antaranya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan, Seruyan, Lamandau dan Kabupaten Gunung Mas. Karena hasil grafik kasus COVID-19 di daerah-daerah ini telah melandai atau bahkan menurun. 

Tapi, jika merujuk pada syarat yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau indikator dari ahli, apakah Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu dan siap untuk menerapkan new normal? Sudah matangkah kajian dan persiapan Pemprov Kalteng untuk berani mengambil keputusan beresiko ini? 

Di sisi lain, mimpi buruk kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Tengah tiap tahun siap menghampiri, dimana pada tahun 2019 lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan dan berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng per September 2019 lalu, lebih dari 9.000 masyarakat Kalimantan Tengah terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).  

Kita akan cari bersama jawabannya dalam Diskusi Webinar: Kalteng Siap(kah?) New Normal Narasumber: 1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng 2. BPBD Provinsi Kalimantan Tengah 3. Dr. Irma Hidayana (Doktor Bidang Kesehatan Masyarakat dari Universitas Colombia) 4. Panja Covid-19 Walhi Kalimantan Tengah