Asa N Syahputra

official music

Saya melaporkan pungutan liar yang dilakukan sebuah SMP di kota Semarang dan laporan saya sudah ditindaklanjuti oleh Diknas setempat. Pada saat rapat paguyuban orang tua, komite sekolah dan pihak sekolah, laporan saya ke Diknas tersebut disampaikan oleh pihak sekolah, dalam hal ini disampaikan oleh kepala sekolah. Tetapi dalam penyampaiannya, identitas saya disampaikan oleh kepala sekolah tersebut di depan forum, sehingga saya mendapat cercaan dari para anggota paguyuban tersebut. Yang lebih parah, guru-guru juga ikutan menyampaikan ke para murid bahwa program sekolah dibatalkan karena ada laporan dari orang tua. Karena identitas saya disampaikan oleh kepala sekolah, maka anak saya terkena imbasnya (mendapat bully). Dalam laporan saya ke Diknas lewat lapor.go.id, di situ tertulis laporan saya sifatnya rahasia. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menuntut pembocor identitas saya tersebut secara hukum?

Bagaimana peranan inspektorat daerah dapat melakukan penghapusan pajak kendaraan dinas yang telah hilang /rusak?

Saya diceritakan sahabat dekat saya bahwa pada malam hari dia pergi dengan pacarnya dengan mobil. Setelah memutari kota, dia hendak berhenti dan memarkirkan mobilnya (memang keadaannya agak gelap, namun tidak sepi). Tiba-tiba ada 3 polisi menghadang dan memergoki mereka, padahal mereka tidak berbuat apa-apa.   Setelah bicara dengan polisi, mereka diancam akan dilaporkan atas tindak pidana ringan dugaan mesum. Polisi berniat membantu sahabat saya agar masalah selesai malam itu juga, namun dengan bayaran Rp10 juta. Sahabat saya mau tidak mau harus bayar agar masalah selesai. Yang saya tanyakan: Apakah tindakan sahabat saya merupakan tindakan asusila atau perbuatan mesum? Apakah bisa sahabat saya melaporkan tindakan pemerasan polisi tersebut?

Pak Abdul adalah pemilik sebidang tanah yang dijaminkan kepada PT A. Tanah tersebut untuk menjamin pelunasan utang PT B. Suatu ketika Pak Abdul dimohonkan PKPU oleh krediturnya yang lain. Dalam masa yang sama, PT B wanprestasi kepada PT A sehingga PT A hendak melelang jaminan tersebut. Lelang atas jaminan terkendala karena Pak Abdul sebagai pemilik tanah sedang dimohonkan PKPU. Yang hendak saya tanyakan adalah bagaimana kedudukan PT A terhadap proses PKPU Pak Abdul? Apakah PT A dapat mengikuti rapat kreditur? Bagaimanakah solusi agar PT A dapat melelang eksekusi tanah jaminan?

Perusahaan kami akan merubah logo perusahaan menjadi logo baru lebih dinamis bentuknya. Untuk merubah logo apakah perlu dituangkan dalam Anggaran Dasar perusahaan? Hal apa saja yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum? Mohon penjelasan.