Kepedulian masyarakat Indonesia akan sampah yang dihasilkan dalam kegiatan sehari-harinya dirasa masih sangat rendah. Banyak dari sampah yang berpotensi memiliki nilai ekonomi berakhir di pembuangan akhir tanpa pernah melewati proses daur ulang, sehingga banyak potensi yang terbuang sia-sia. Diperlukan sebuah gerakan kolektif untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan sampah yang dihasilkan terutama kemasan plastik bekas pakai. Seperti apa solusinya?

Selama bulan April 2021 ini, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diberitakan cukup gencar melakukan penyerangan di Papua. Wagra sipil menjadi korban, ada juga rumah yang dibakar. Kejadian- kejadian ini jadi memperpanjang tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Kenapa sih kericuhan di Papua ini enggak kunjung selesai?

Simak obrolan Rayestu dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Asumsi Bersuara kali ini!

Pandemi Covid-19 di Indonesia bisa dibilang masih jauh dari berakhir walaupun penyuntikan vaksin sudah dimulai. Di tengah banyaknya ragam vaksin yang tersebar di seluruh dunia dan digunakan di Indonesia, muncul vaksin yang mengatasnamakan karya anak bangsa. Adalah Vaksin Nusantara yang diusung oleh mantan Menkes Terawan. Namun, polemik terkait vaksin ini muncul di tengah masyarakat.

Salah satu sikap kontra timbul dari konsultan kesehatan, Rodri Tanoto, yang mengritisi cara melemahkan virus dalam tubuh ini. SImak diskusi lengkapnya bareng Rayestu di episode Asumsi Bersuara minggu ini!

Pekan ini, jagad media sosial diramaikan pembicaraan mengenai Bukit Algoritma yang diperkenalkan oleh Budiman Sudjatmiko. Calon "Silicon Valley"-nya Indonesia ini digadang- gadang akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat, dan akan memakan biaya sebesar Rp 18 triliun. Sayangnya, banyak pihak yang terlihat kontra dengan rencana ini.

Akhirnya, Rayestu mencoba mempertanyakan keresahan masyarakat langsung kepada Budiman Sudjatmiko, sang Ketua Pelaksana mega proyek ini. Seperti apa orbolan lengkapnya? Dengerin Asumsi Bersuara episode minggu ini!

Pengelolaan dan manajemen sampah di Indonesia masih perlu dilakukan banyak pembenahan. Padahal, potensi bisnis terkait manajemen sampah di Indonesia cukup besar. Potensi ini mencakup angka ekonomi yang dapat dihasilkan dari industri daur ulang. Lalu apa yang sebaiknya masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah lakukan?

Ekonom Dzulfian Syarian dari INDEF mengatakan kalau beban utang saat ini akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Utang ini berasal dari Pemerintah dan BUMN untuk menambal defisit anggaran akibat program pemulihan ekonomi nasional.  Lantas, bagaimana melihat proporsi utang yang ideal untuk sebuah negara?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mencuat setelah adanya rekomendasi dari sejumlah pihak dan politisi untuk mengamendemen UUD 1945. Kabarnya, rekomendasi ini punya keterkaitan dengan ide untuk mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bersama dengan Peneliti CSIS Edbert Gani, Rayestu akan berbincang ada apa dibalik tujuan wacana amandemen konstitusi? Apakah sebatas pengalihan isu?

Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online akrab sekali di pemberitaan media. Seringnya lekat dengan berita-berita yang kurang menyenangkan. Mulai dari penagihan dengan cara yang kasar hingga bunga yang tidak masuk di akal. Meningkatnya konsumen pinjaman online maupun P2P lending tidak berbanding lurus dengan pemahaman mendalam tentang pemahaman perlindungan konsumen terutama yang berpenghasilan rendah. Apakah yang seharusnya dipahami sebelum menggunakan jasa mereka? Selengkapnya di asumsi bersuara!

Studi terkait P2P lending yang dibahas dalam podcast ini dapat diunduh di https://cutt.ly/cips-mk34. 

Riset dan inovasi di Indonesia selain memiliki kendala di pendanaannya juga memiliki masalah di kegiatan yang tidak terintegrasi dengan baik karena belum memiliki badan yang menangani kegiatan riset dan inovasi secara komprehensif. Di sisi lain, pengesahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga masih mandek setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2020 lalu.

Wacana Revisi Undang-Undang Pemilu bak bola panas bagi pemerintah dan partai politik. Banyak yang menduga kalau RUU Pemilu akan punya banyak intrik dan excess bagi sejumlah pihak. Bersama Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Rayestu akan berbincang perihal sistem elektoral dan desain pemilu Indonesia yang cenderung berubah-ubah.

Selengkapnya di Asumsi Bersuara!