rentetan kekerasan di Papua sungguh memprihatinkan. Pembunuhan terhadap tenaga medis adalah melanggar hukum humaniter internasional. Problem Papua layaknya didekati dengan berbagai pendekatan, bukan hanya keamanan tapi juga pendekatan kultural.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akhirnya mundur setelah KPK menahannya. Azis disangka memcoba mempengaruhi penanganan perkara di KPK yang menyeret namanya. Sebelum Azis ada Ketua DPR Setya Novanto, Taufik Kurniawan yang juga ditangkap KPK.

Ibarat kertas putih, sejarah sedang ditulis oleh para aktor negeri. Ada sejarah Menteri Luhut mengendalikan pandemi. Ada sejarah Menteri Sosial Juliari mengutil dana sosial. Ada sejarah keras memberantas korupsi. Tapi juga ada sejarah memberantas para pemberantas korupsi. Itu yang terjadi di KPK sekarang inu. Kekuasaan takkan abadi semuanya akan terungkap.

Penangkapan pasangan istri-suami Puput Tantriana Sari-Hasan Aminuddin menandai runtuhnya dinasti politik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dinasti itu sudah berkuasa 17 tahun dan kini roboh karena ketahuan ”menjual” kursi jabatan penjabat kepala desa. KPK mencokoknya. Sejarah panjang korupsi terus berulang.

Manuver politik sejumlah anggota DPR soal pergantian Panglima TNI mulai terjadi. Sebaiknya, pergantian Panglima TNI mengikuti UU No 34/2004 yang menyebutkan Presidenlah yang akan mengusulkan pergantian dan pengangkatan Panglima TNI kepada DPR. Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan pensiun 8 November 2021.

Terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara di KPK, Wakil Ketua KPK Lili Pintaui Siregar sebaiknya mundur saja sebagai Wakil Ketua KPK. Ia juga terbukti mengarahkan pihak berperkara untuk mencari pengacara di Medan.

KPK terus didera permasalahan. Kini, wakil ketua KPK Lili PIntauli Siregar dinyatakan terbukti membocorkan proses pemeriksaan di KPK kepada tersangka. Bahkan, dia pun mengarahkan untuk mencari pengacara. Namun hukuman Dewas KPK amat ringan. Hanya potong gaji 40% selama satu tahun. Artinya, Lili hanya mendapat potongan sekitar 22 juta setahun. Terasa tidak adil.

Satgas BLBI memanggil sejumlah debitor untuk mengembalikan utang mereka ke negara. Di antara yang dipanggil adalah Tommy Soeharto. Menko Polhukam Mahfud MD meminta debitor kooperatif. Jika tidak ancaman pidana menanti.

Menteri Sosial Juliari Batubara minta dibebaskan karena merasa tidak bersalah. Namun, majelis hakim menghukumnya 12 tahun penjara plus pidana tambahan Rp 14 miliar serta pencabutan hak politik. Kuasa hukum Juliari belum menyatakan sikap atas vonis itu. Masih pikir-pikir.

Dalam Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR, Ketua DPD dan Presiden Jokowi saling mendukung wacana kajian dimasukkan pokok-pokok haluan negara (PPHN) dalam teks konstitusi. Itu berarti bisa saja terjadi perubahan kelima UUD 1945. Namun, apakah amandemen terbatas itu tidak akan menjadi bola liar.