
Sign up to save your podcasts
Or


[Episode 75 Part 2]: Episode ini merupakan bagian kedua dari Episode 75 Podcast “Bincang Hukum”. Kali ini Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Negara Hukum Kontemporer: Fungsi Komisi III DPR RI dan Fenomena “No Viral No Justice”” Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena pro dan kontra terhadap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Dalam Podcast ini akan dibahas secara lebih detail mengenai fenomena tersebut dari segi normatif, teori-teori negara hukum, kasus konkrit yang dibahas dalam RDPU oleh Komisi 3, dan merujuk pada artikel jurnal dan book chapter Stephen Sherlock. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. akan mengupas tuntas fenomena ini.
[Episode 75 Part 2]: Episode kali ini Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Negara Hukum Kontemporer: Fungsi Komisi III DPR RI dan Fenomena “No Viral No Justice”” Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena pro dan kontra terhadap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Dalam Podcast ini akan dibahas secara lebih detail mengenai fenomena tersebut dari segi normatif, teori-teori negara hukum, kasus konkrit yang dibahas dalam RDPU oleh Komisi 3, dan merujuk pada artikel jurnal dan book chapter Stephen Sherlock. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. akan mengupas tuntas fenomena ini.
[Episode 75 Part 1]: Episode kali ini Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Negara Hukum Kontemporer: Fungsi Komisi III DPR RI dan Fenomena “No Viral No Justice”” Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena pro dan kontra terhadap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Dalam Podcast ini akan dibahas secara lebih detail mengenai fenomena tersebut dari segi normatif, teori-teori negara hukum, kasus konkrit yang dibahas dalam RDPU oleh Komisi 3, dan merujuk pada artikel jurnal dan book chapter Stephen Sherlock. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. akan mengupas tuntas fenomena ini.
[Episode 10 – KUHP Series] :
Episode kali ini rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Problematika Implementasi Kerja Sosial KUHP 2023 sebagai Upaya Mengatasi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan”. Podcast ini terinspirasi dari diaturnya pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pidana kerja sosial ini harapannya bisa menyelesaikan masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Namun, ternyata dalam penerapannya di Indonesia masih terdapat permasalahan. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan bagaimana pidana kerja sosial ini dapat menjadi solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, akan dibahas pula permasalahan yang dapat timbul dalam penerapan pidana kerja sosial. Tidak hanya itu, akan dijelaskan pula bagaimana penerapan pidana kerja sosial di negara lain seperti Belanda dan Portugal. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Regina Melia selaku Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.
[Episode 09 – KUHP Series] :
Episode kali ini rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Problematika Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Baru”. Podcast ini terinspirasi dari diaturnya kohabitasi sebagai salah satu jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan ini dianggap masih bersifat sumir dan berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai pengertian kohabitasi dan maksud dari frasa “hidup bersama sebagai suami istri” dalam rumusan pasal tentang kohabitasi. Selain itu, akan dibahas pula permasalahan yang dapat timbul dari hadirnya Pasal 412 KUHP tentang kohabitasi dan syaratnya dalam kriminalisasi. Tidak hanya itu, akan dijelaskan pula terkait bagaimana beban pembuktian dan potensi disparitas penegakan pidana. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Feliks Amos Pangihutan Simbolon selaku Staf LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.
[Episode 74] :
Episode kali ini Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dinamika Konser: Siapakah Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Konser?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait pembayaran royalti serta adanya pengajuan uji materi terhadap UU Hak Cipta. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai ketentuan hukum positif Indonesia dalam penyelenggaraan konser atau festival, khususnya dalam konteks perizinan dan pembayaran royalti. Tidak hanya itu, akan dibahas pula hak pencipta lagu serta pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bagus Fauzan, S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.
[Episode 73] :
Episode kali ini Ibu Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Dilema Jual Beli Akun Driver Ojek Online Bolehkah Diperjualbelikan?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena jual beli akun driver ojek online dalam masyarakat. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai latar belakang terjadinya jual beli akun driver ojek online dan ketentuan internal perusahaan ojek online mengenai jual beli akun driver ojek online. Tidak hanya itu, akan dibahas pula keabsahan perjanjian jual beli akun ojek online ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Selain itu, dipaparkan pula pertanggungjawaban pihak pembeli dan penjual akun driver ojek online apabila terjadi tindak pidana terhadap penumpang, serta dijabarkan pula terkait upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian atas jual beli akun driver ojek online. Terakhir, akan disampaikan pula mengenai hubungan antara orderan fiktif dengan fenomena jual beli akun driver ojek online. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn akan mengupas tuntas masalah ini.
[Episode 72] :
Episode kali ini rekan LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Masih Perlukah Izin Atasan dalam Perceraian Anggota PNS?”. Podcast ini terinspirasi dari adanya kebijakan yang mewajibkan anggota Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) memperoleh izin dari atasan sebelum mengajukan perceraian. Ketentuan ini mencerminkan bentuk intervensi terhadap ranah privat yang seharusnya menjadi hak individu tanpa campur tangan pihak lain, termasuk negara. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai perbedaan pengaturan perceraian bagi Anggota PNS dan non PNS serta latar belakang pengaturan perceraian bagi anggota PNS. Selain itu, akan dibahas pula mengenai izin atasan sebagai bentuk intervensi terhadap privasi dan dampaknya bagi anggota PNS yang melakukan perceraian tanpa izin atasan. Tidak hanya itu, akan dijelaskan pula terkait sikap hakim dalam menghadapi perceraian anggota PNS dan relevansi izin atasan dengan tertib administrasi. Terakhir, akan dijelaskan pula mengenai urgensi diperlukannya izin atasan bagi perceraian anggota PNS. Oleh karena itu, LBH “Pengayoman” UNPAR bersama Azka Muhammad Habib selaku Relawan LBH “Pengayoman” UNPAR akan mengupas tuntas masalah ini.
[Episode 71] :
Episode kali ini Ibu Olivia Agatha Kusuma S.H., M.H. bersama LBH “Pengayoman” UNPAR mengangkat topik dengan judul “Joki Skripsi, Hukum Pidana, dan Kita yang Tutup Mata”. Podcast ini terinspirasi dari adanya fenomena joki dalam lingkungan civitas akademika yang mulai dianggap sebagai aktivitas yang ‘lumrah’ di kalangan mahasiswa. Dalam Podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai definisi dan pengaturan joki dengan merujuk pada hukum positif di Indonesia dan sanksi atas perbuatan joki. Selain itu dibahas pula perbedaan antara joki dengan penjiplakan serta beberapa pengaturan pasal dalam hukum pidana di Indonesia yang dapat menjerat pelaku joki. Terakhir akan dijelaskan pula terkait dengan pertanggungjawaban hukum oleh penyedia jasa joki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Ibu Olivia Agatha Kusuma S.H., M.H. akan mengupas tuntas masalah ini.
[Episode 08 – KUHP Series] :
Episode kali ini Bapak Ahmad Mukhlish Fariduddin bersama LBH "Pengayoman" UNPAR mengangkat topik dengan judul “Hukum Kebohongan dan Kebohongan Hukum”. Podcast ini terinspirasi dari pengesahan sekaligus pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023, yang menuai polemik di masyarakat terhadap beberapa pasal yang diatur. Dalam podcast ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai permasalahan sistematika pengaturan pasal larangan penyebaran berita bohong dalam KUHP Baru dan sejarah kriminalisasi penyebaran berita bohong di Indonesia. Selain itu, akan dibahas pula aktualisasi misi dekolonialisasi dan demokratisasi dalam KUHP Baru melalui pengaturan pasal larangan penyebaran berita bohong. Tidak hanya itu, dibahas pula ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Baru, serta pengaturan larangan penyebaran berita bohong di Negara Singapura sebagai perbandingan dengan Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini LBH “Pengayoman” UNPAR berkolaborasi bersama Bapak Ahmad Mukhlish Fariduddin akan mengupas tuntas topik ini.