Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)  menyebut akan membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan Hak  Asasi Manusia (HAM).

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 dinilai belum ramah terhadap kelompok rentan.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Petani di pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah mengadukan  Pemerintah dan DPRD Provinsi itu, karena tidak mengadopsi rekomendasi  dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Karst Kendeng, dalam  menyusun revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2019 mengalami defisit sebesar 280 triliun rupiah lebih.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Pidana (KUHP) mendesak pemerintah  dan DPR membahas komprehensif seluruh masalah dalam RUU KUHP.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menjadi  penghambat investasi dan inovasi kebijakan kepala daerah dalam  pembangunan.

Titip teks : Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Aparat keamanan masih memburu satu terduga pelaku teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aksi teror tersebut melibatkan dua orang. Satu orang terduga pelaku tewas di tempat setelah bom rakitan yang dipasang di badannya meledak. Satu terduga pelaku lain masih dalam pengejaran.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah meluncurkan portal pengaduan aparatur sipil negara ASN berpaham radikalisme negatif atau ekstremisme. Masyarakat bisa melaporkan PNS yang menyebarkan konten-konten radikalisme melalui situs aduanasn.id. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam situs itu, radikalisme negatif meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan portal aduan ini untuk menjawab persoalan terkait dugaan banyaknya ASN terpapar radikalisme.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Rencana pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan IMB dan analisis dampak lingkungan Amdal dalam proyek-proyek infrastruktur terus bergulir. Pemerintah menilai dua izin itu selama ini menghambat masuknya investasi sehingga perlu dihapus. Namun, banyak keberatan bermunculan karena khawatir dampak negatifnya, terutama kerusakan lingkungan. Menteri Agraria Sofyan Djalil akhirnya mengkaji ulang rencana tersebut dan mencari alternatif solusi yang bisa diterima semua pihak. Sofyan Djalil menyebut ada beberapa pilihan. Antara lain pelonggaran pengurusan IMB dan Amdal hanya diberlakukan pada daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang RDTR dengan berbagai standar ketat.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen masih ramai diperdebatkan, meski payung hukumnya berupa peraturan presiden telah diteken. Banyak keberatan soal kenaikan terutama untuk iuran kelas 3 peserta mandiri sebesar 65 persen dari 25.500 rupiah menjadi 42 ribu rupiah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]