Menristekdikti Muhammad Nasir menegaskan sedang menyiapkan sanksi untuk para rektor, yang mahasiswanya terlibat berunjukrasa menolak pengesahan revisi empat undang-undang di depan Gedung DPR. Nasir mengatakan, sanksi ditujukan untuk para rektor yang terbukti mengerahkan mahasiswanya berunjukrasa. Juga, kepada rektor yang tidak bisa menghalangi mahasiswanya berunjukrasa ke Gedung DPR Senayan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Berbagai pihak mengecam dan menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian ketika menangani aksi unjukrasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Selasa lalu.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR batal mengesahkan empat rancangan undang-undang kontroversial di tengah gelombang unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah, Selasa kemarin. Empat RUU itu adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah dan DPR tak segandeng-sejalan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Presiden Joko Widodo minta pengesahan ditunda, hingga pelantikan DPR baru periode 2019-2024, pada 1 Oktober nanti. Alasannya, supaya bisa menampung lebih banyak masukan dari publik. Terutama mengenai sejumlah pasal yang bermasalah. Sebaliknya, DPR bersikeras mengesahkan dengan alasan, masih cukup waktu untuk membahas RKUHP, sebelum habis masa tugas pada 30 September nanti.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR pekan ini diperkirakan bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pekan ini. RUU Pertanahan itu masih mengundang kontroversi karena dianggap merugikan petani. Sidang paripurna diperkirakan digelar Selasa besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

- Pemerintah Didesak Umumkan Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan -

Otoritas lingkungan hidup menolak permintaan masyarakat membuka data perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Permintaan itu sebelumnya didesakkan kalangan masyarakat sipil. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Djati Witjaksono mengatakan pengumuman identitas korporasi yang diduga terlibat tidak bisa sembarangan karena kasus masih dalam penyidikan yang bersifat tertutup dan rahasia.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

- Memuat Pasal Karet, RKUHP Justru Malah Disahkan -

Komisi bidang Hukum DPR bersama pemerintah, kemarin mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Artinya, RKUHP tinggal selangkah lagi pengesahannya, yaitu pada pembahasan tingkat II di rapat paripurna DPR, 24 September nanti. Ketua Komisi bidang Hukum DPR Aziz Syamsudin menjelaskan, ada satu pasal yang sepakat untuk dihapuskan. Yaitu, Pasal 418 tentang Perzinaan. Penghapusan disetujui melalui forum lobi.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

- Sektor Ekonomi Limbung Terdampak Polusi Asap Karhutla -

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat sektor perekonomian, khususnya di wilayah yang terpapar polusi asap menjadi limbung. Pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Thomas Darmawan menyebut, sedikitnya ada empat dampak serius. Yaitu, kelancaran distribusi barang, kerugian ekonomi akibat biaya kesehatan, terhambatnya pasokan pertanian dan perkebunan. Di samping itu juga terganggunya hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

- Layanan Kesehatan untuk Korban Karhutla Belum Maksimal -

Korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, mengeluhkan layanan kesehatan yang tidak maksimal dan tidak merata. Salah seorang warga Desa Pontian Mekar, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kuswinarso mengatakan, layanan cuma-cuma seperti pemberian masker dan pemeriksaan kesehatan, belum pernah ada. Padahal, hampir semua warga desa menderita sesak nafas, akibat selama hampir sebulan terpapar asap.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semakin menjadi-jadi. Di dua pulau  yaitu Sumatera dan Kalimantan saja, Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) mencatat, ada hampir 1.000 titik panas.

Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]