- Polisi Kejar Massa Bayaran yang Bikin Rusuh saat Demo Pemilu -

Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 250an tersangka kerusuhan saat aksi demo tolak hasil pemilu di sejumlah lokasi di Jakarta. Juru bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan, mereka ditangkap di antaranya karena membakar mobil, menyerang asrama Brimob di Petamburan, dan Polsek Gambir. Polisi menduga massa yang membuat rusuh pada 21 dan 22 Mei adalah massa bayaran dari luar Jakarta. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

 -  Aksi Pendukung Prabowo Berlangsung Rusuh -

Aksi demonstrasi di Jakarta berlangsung rusuh. Kerusuhan terjadi ketika aparat kepolisian hendak membubarkan massa yang semula menggelar aksi damai di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pembubaran dilakukan karena aksi berlangsung melebihi pukul 19 Waktu Indonesia Barat malam tadi. Massa menolak bubar hingga berujung pada bentrokan. Mereka menuntut Bawaslu membatalkan pencalonan pasangan calon presiden Joko Widodo-Maruf Amin. Bentrok massa dengan aparat kepolisian berlangsung hingga Selasa subuh. Polisi mendesak mundur massa demonstran hingga kawasan Tenabang, Jakarta. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

- Rekapitulasi Kelar, BPN Tolak Hasilnya -

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara KPU yang kelar dini hari tadi. Juru bicara saksi pasangan Prabowo-Sandi, Didi Haryanto menolak dan tidak mengakui penetapan rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi selama proses penetapan rekapitulasi. Kata dia, salah satunya saat pleno KPU Papua, sebanyak 24 distrik di provinsi itu tidak mengikuti pemilu dan 23 rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti KPU. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

 - Antisipasi Ancaman Teror, Polisi Siapkan Puluhan Ribu Personel -

Kepolisian bersama TNI menyiapkan puluhan ribu personel untuk menjaga pengumuman rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan, pengamanan akan dilakukan pada simbol-simbol negara, seperti istana negara, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sentra-sentra ekonomi. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

- Penarikan Saksi dari Rekapitulasi Bisa Rugikan Capres 02 -

Menurut Anggota KPU Evi Novida Ginting, ketidakhadiran saksi pada proses rekapitulasi suara nasional tidak mempengaruhi hasil akhir, karena ada atau tidaknya saksi, rapat pleno dan rekapitulasi akan tetap sah. Apalagi ada Bawaslu yang hadir dan mengawasi setiap tahapan Pemilu. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

 - Polemik Penolakan Pembangunan Pura di Kabupaten Bekasi -

Penolakan pendirian tempat ibadah bagi kaum minoritas kembali terjadi. Kali ini penolakan pembangunan pura terjadi di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Padahal kabupaten itu belum memiliki satu pun pura, sementara penganut Hindu di Kabupaten itu mencapai 7 ribu orang. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-  Kasus Pelanggaran HAM Macet, Jaksa Agung Didesak Mundur  -

Jaksa Agung HM Prasetyodinilai lemah komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketua Komnas Ham, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, komitmen yang lemah terlihat saat Kejaksaan Agung meminta hal di luar ranah Komnas HAM sebagai penyelidik. Ini terjadi saat mengembalikan berkas perkara kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi Mei 1998. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-  Presiden Didesak Bentuk Pansel Pemilihan Pimpinan KPK -

Presiden Joko Widodo didesak segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, jika pembentukan pansel berlarut, maka akan berdampak pada proses seleksi di DPR, dan pelantikan Ketua KPK yang tidak tepat waktu. Penyebabnya pansel memerlukan proses panjang seperti wawancara, dan menerima masukan dari publik. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-  Polisi Diminta Hati-Hati Terapkan Pasal Makar  -

Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution menilai, perubahan pasal dari penghasutan menjadi tindak pidana makar oleh kepolisian tidak lazim. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

-  Harga Bawang Putih Meroket, Diduga Permainan Kartel  -

Asosiasi Hortikultura Nasional menduga meroketnya harga bawang putih karena permainan harga atau kartel. 

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]