
Sign up to save your podcasts
Or


Artikel edisi Sabtu (5/6/2021) di bacakan oleh Asman Ocha, di acara Lalapan Siang .
Dukungan pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota ini melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pemberdayaan swasta dan penugasan badan usaha milik negara.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo sepakat untuk tetap fokus membangun infrastruktur di berbagai pelosok Tanah Air seperti periode sebelumnya. Orang nomor satu di Indonesia tersebut meyakini bila ketersediaan infrastruktur akan mempercepat ekspansi ekonomi.
Meski demikian, pengerjaan infrastruktur ada beberapa yang mengalami penundaan sementara. Hal tersebut karena pandemi Covid-19 menyerang Indonesia sejak Maret 2020. Salah satunya yang ditunda adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Akibat pandemi, pemerintah lantas melakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan prioritas pada penanganan dampak Covid-19.
Ekonom Fadhil Hasan mengatakan, dalam kurun 100 tahun, setidaknya adalah 30 negara di dunia yang memindahkan ibu kotanya, sehingga proyek ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah.Dalam hal ini, Fadhil meminta pemerintah melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan ibu kota di negara lain.
Artikel edisi Jumat (4/6/2021) di bacakan oleh Ahmadika di acara Lalapan siang.
Pesta olahraga nasionaly aitu Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan di gelar Oktober 2021 mendatang. Berbagai persiapan mulai dari venue olahraga hingga keamanan dan ketertiban untuk kelancaran jalannya pertandingan sudah dilakukan maksimal oleh pemerintah.
PON Papua 2021 akan dilakukan di wilayah Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, danTimika.
Masyarakat Papua menyambut gembira hajatan besar nasional ini. Dukungan masyarakat ini menjadi atmosfir luar biasa bagi terlaksananya PON XX. Nasionalisme di bumi cendrawasih juga terpatri dengan kuat melalui spirit PON XX.
Dukungan terlaksananya PON XX dengan sukses datang dari berbagaikalangan di Papua mulai dari Dewan Adat sampai Majelis Rakyat Papua.
Perwakilan Dewan Adat Papua, Yanto Eluai mengatakan, masyarakat adat siap mendukung pelaksanaan PON XX. Hal itu sesuai dengan prinsip 'YoYolonggo' dalam bahasa Sentani yang artinya kepala suku adalah pengayom, pelindung, penjaga bagi siapa saja yang datang kewilayah adatnya.
Euforia dukungan pelaksanaan PON XX juga dilakukan pemerintah dan masyarakat kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano menyatakan Pemkot Jayapura bersama pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR sedang menyiapkan 15 venue untuk 16 cabangolah raga yang akan dipertandingkan pada PON di wilayahitu.
Artikel Ngopi Edisi kamis (3/6/2021),di bacakan oleh Citra.
Pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan UU Cipta Kerja. Penyababnya karena UU ini merombak birokrasi yang ruwet dan memperlancar jalurnya pengusaha. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menarik minat investor asing, sehingga akan makin banyak proyek kerjasama di Indonesia.
Setelah dihantam badai pandemi selama setahun, maka 2021 ini adalah momen untuk kebangkitan, agar kita tidak terpuruk terlalu lama dalam kesuraman ekonomi. Pemerintah bergerak cepat dengan membuat program pemulihan ekonomi nasional dan meresmikan UU Cipta Kerja, yang akan menstimulasi agar pertumbuhan finansial negara makin membaik.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Dr. Firdaus Ismail menyatakan bahwa UU Cipta Kerja menjadi harapan bagi dunia investasi, karena ada aturan hukum yang menjadi jaminan kepastian dalam menjalankan usaha dan kepastian investasi di Indonesia. Dalam artian, bisa jadi selama ini investor asing agak malas untuk berbisinis di Indonesia karena peraturannya ruwet.
Artikel edisi 31/5/2021 di acara Gongseng Nasi, di bacakan oleh Ahmadika.
Oleh: Abdul Gani
Paham radikal kerap mengancam nilai-nilai ideologi Pancasila. Karena itu, dalam upaya menangkal radikalisme, maka penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila sudah menjadi pilihan dan kesepakatan para pendiri Negara sebagai ideology dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Ketahanan ideologi Pancasila diuji kembali ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideology trans nasional merasukI kedalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi.
Artikel edisi 30/5/2021, di acara Dangdang, Dengar Infonya nikmati musiknya.
Potensi lonjakan Covid-19 dipastikan akan terjadi pasca libur Idulfitri. Pasalnya, Masyarakat masih banyak yang memaksakan mudik meskipun Pemerintah tegas melarang kegiatan pulang kampung. Kini setiap fasilitas kesehatan diharapkan bersiap untuk mengantisipasi kenaikan kasus baru Covid-19.
Pasca lebaran rupanya angka kejadian terkonfirmasi Covid-19 mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat dalam tiga hari terakhir tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Rumah Sakit Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia mulai mengalami kenaikan.
Azhar Jaya selaku Sekretaris Direktorat Jenderal pelayanan Kemenkes juga mencatat rata-rata BOR rumah sakit Covid-19 di empat provinsi telah berada di atas 50%. Jumlah tersebut tentu saja telah mendekati ambang batas aman BOR RS yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebesar 60%.
Artikel Lalapan, edisi 29/5/2021, kuntring,
Sebanyak 1.271 pegawai KPK akan dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021. Mereka yang dilantik adalah pegawai yang lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sementara yang tidak lolos sebanyak 75 orang, dengan rincian 51 tidak lagi bisa bergabung dengan KPK dan 24 akan mengikuti asesmen ulang untuk menjadi ASN.
TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.Proses ini mendapat tanggapan kontra dari kelompok anti korupsi bahwa Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK. Sementara menurut kelompok yang pro bahwa TWK perlu dilakukan ketika pegawai sebuah lembaga/instansi pemerintah alih status menjadi ASN untuk mengukur integritas, netralitas, dan antiradikalisme.
Artikel edisi 28 Mei 2021, yang di bacakan oleh Ahmadika, di acara Ngobras, dengar Infonya dengar musiknya.
Penegakan hukum di Papua berusaha dilakukan oleh aparat dengan seadil-adilnya. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan rakyat Papua. Ketika ada kelompok separatis, maka akan dituntaskan pencariannya. Tujuannya agar tercipta perdamaian di Bumi Cendrawasih.
Indonesia adalah negara hukum, dan penegakannya berlaku di seluruh wilayah. Dalam artian, penegakan hukum dan peraturan yang adil tak hanya dilakukan di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa. Namun juga dilakukan di Papua. Karena di seluruh provinsi di Indonesia, harus ada penegakan hukum, agar tercipta rasa aman dan juga keadilan bagi seluruh rakyat di sana.
Setelah dinyatakan sebagai kelompok teroris, maka KKB diburu terus oleh Satgas Nemangkawi. Mengapa KKB…? Karena kelompok bersenjata ini sudah mencederai rakyat Papua, baik secara fisik maupun mental. Sehingga warga sipil hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena mereka diancam terus oleh KKB.
Dengarkan Infonya, dengarkan pula musiknya hanya di 107,8 fm Dapur Remaja radio, Kota Depok kembali meraih WTP yang ke 10 secara berturut-turut,
Adi Mahmudi reporter Dapur Remaja Radio Ngobrol bareng bersama kepala BKD kota Depok Pok Nina Suzana
Artikel Senin 24/5/2921, Ngobras sambil denger info dan musik asik..
artikel yang di tulis oleh Halimatussyadiah (Warganet Kota Depok)
Masyarakat Indonesia masih terus dihantui oleh adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan yang solutif kepada rakyat demi menekan penyebaran Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan 3M hingga larangan mudik pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Penanganan Covid-19 tentu bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membasmi virus mematikan ini. Sikap saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah juga harus selalu tertanam pada diri masing-masing orang, sehingga diharapkan tidak muncul provokator informasi hoaks yang justru menghambat percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Dilansir dari Liputan6.com, pada Jumat 29 April 2021 Kominfo menerangkan bahwa terdapat 1.556 isu hoaks seputar Covid-19 yang ditemukan di sosial media, dari isu tersebut tersebar menjadi 3.261 konten di platform media sosial. Kominfo juga menambahkan, bahwa terdapat 113 konten yang terkait isu hoaks Covid-19 yang dibawa ke ranah hukum.
Menanggapi kasus tersebut, pelaku pembuatan isu hoaks memang harus ditindak secara serius. Bukan hanya ditegur, namun diberi kesadaran dengan dibawa ke arah yang lebih serius, guna memberi efek jera dan peringatan bagi masyarakat lainnya.
Pembacaan artikel di acara Gongseng Nasi, dengar Infonya , di goyang lagunya.
Para anggota KKB mulai menyerahkan diri satu-persatu. Mereka melakukannya tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk aparat. Jika ada yang menyerahkan diri, maka mereka tidak akan masuk penjara dan justru dilindungi oleh TNI. Diharapkan, akan ada lebih banyak lagi anggota KKB yang sadar dan kembali ke pangkuan NKRI.
KKB adalah organisasi separatis yang baru saja diklaim sebagai teroris. Mereka memang selama ini meresahkan dan melakukan berbagai tindak kriminal, serta teror kepada masyarakat Papua. Tak heran ketika mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris, warga sipil menyetujuinya. Namun KKB malah kebakaran jenggot dan makin menggila dalam penyerangan.
Akan tetapi ada berita bagus ketika 3 orang anggota KKB yang merupakan anak buah Lekagak Telenggen, menyerahkan diri dengan sukarela ke anggota TNI dan Polri. Setelah menyerahkan diri, maka mereka tak akan dijebloskan ke panjara. Malah akan mendapatkan proteksi dari aparat.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa perlindungan ini diberikan karena bisa saja dari anggota pasukan Lekagek Telenggen yang lain tidak suka lalu melakukan penyerangan. Dalam artian jika ada aparat yang menjaga, akan menghindari dari konflik baru dan peperangan antar anggota.
From the publisher's feed