Artikel edisi Minggu (7/4/2021) di acara Ngobras .

Oleh: Achmad Faisal

Pekan Olahraga Nasional  (PON) XX 2021 siap digelar pada 1-15 Oktober 2021 di Papua.Pesta olah raga nasional ini dinilai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Papua yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga optimistis pelaksanaan PON XX akan berkontribus iterhadap pertumbuhan ekonomi di Papua sebesar 0,8 persen hingga 1,2 persen secara tahunan.

Estimasi tersebut berdasarkan hitungan gelaran PON XX melibatkan kurang lebih 25 ribu atlet, ofisial, dan panitia pelaksana.Pertimbangan lainnya adalah PON XX berlangsung di empat klaster, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

Menurut Naek, pertumbuhan ekonomi Papua didominasi disumbang oleh aktivitas sector konstruksi atas pembangunan sarana dan prasarana pendukung PON XX. Sektor lainnya yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Papua berupa penyedia amakomodasi dan makan minum, sector transportasi, komunikasi, informasi, dan perdagangan.

Pernyataan Naek diamini oleh Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto, Eko menyebut venue olahraga PON XX Papua menciptakan multiplier effect ekonomi.Pasalnya, infrastruktur olahraga dapat memfasilitasi pertemuan kegiatan masyarakat dalam bentuk olahraga dengan ekonomi.

Eko juga mengatakan, pembangunan venue olahraga PON XX di Papua sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan infrastruktur terkait saran olahraga di Indonesia Timur.

Optimisme yang sama untuk pertumbuhan ekonomi Papua datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua. PHRI berharap PON XX menjadi ajang peningkatan perekonomian di Papua.

Ketua PHRI Papua Sahril Salim menyatakan, dari sisi PHRI, PON Papua XX membawa sisi positif karena pembangunan hotel mulai marak pasca matisuri akibat pandemi Covid-19.Sebagai contoh di Kota danKabupaten Jayapura, sejumlah hotel baru

Artikel edisi Selasa (29/2021) di bacakan oleh hengkir di acara Ngopi .

Jumlah pasien corona makin semakin meningkat karena banyak yang tidak disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu, para pelanggar diberi sanksi yang lebih tegas. Hal ini bukanlah suatu kekejaman, melainkan cara untuk mendisiplinkan masyarakatsesuaiaturan demi percepatanpengendalianpandemi Covid-19.

Pada awal pandemi kita semua panik dan berburu masker hingga benda itu langka di pasaran. Orang-orang mendekam di rumah dan benar-benar menjaga jarak. Namun setahun setelah pandemi, mereka mulai lalai dan malas pakai masker, lalu membuat acara hajatan yang jelas mengundang keramaian. Entah apa alasannya, yang jelas makin banyak pelanggaran protokol kesehatan di mana-mana.

Bagaimana bisa sehat jika tidak disiplin pakai masker dan melanggar protokol kesehatan? Padahal jika banyak yang melanggar, maka akan meningkatkan penularan corona. Karena ada peningkatan mobilitas masyarakat dan kerumunan.

Oleh karena itu, pemerintah akan bertindak lebih tegas untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan bahwa sudah ada tim pemburu (pelanggar) yang dipersiapkan. Mereka akan menindak klaster dan membantu masyarakat. Jika sudah ada pihak RT, RW, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, maka tim dari Polri akan menguatkan.

Irjen Pol Fadil Imran menambahkan, tim akan diturunkan jika ada kerumunan yang tidak menuruti Perda dan Pergub, akan langsung ditindak.

Artikel edisi Senin (28/6/2021), di acara Ngobras  dan di bacakan oelh Ahmadika.

Generasi muda merupakan sasaran yang rawan akan paham radikalisme dan terorisme. Hal tersebut harus diwaspadai dan segera di antisipasi, karena paham radikal dan terorisme adalah ancaman bagi bangsa dan merusak NKRI.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai yang lahir dan berkembang di Indonesia ini, terbukti mampu menjadi banteng dari segala pengaruh buruk.

Memang tak dipungkiri, perkembangan teknologi telah membuat masyarakat bias mengadopsi pandangan dari luar yang belum tentu cocok jika diterapkan di Indonesia.  Salah satunya adalah khilafah yang sering digaungkan oleh kelompok radikal, jelas tidak tepat dan bertentangan dengan Pancasila. Paham semacam ini harus terus dilawan, agar tidak merubah generasi penerus menjadi generasi yang intoleran dan radikal.

Untuk mencegah penyebaran ideology ekstrimisme dan radikalisme, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024. RAN PE ini bias menjadi upaya untuk membendung gelombang provokasi radikalisme dan ekstrimisme di ruang-ruang public seperti media sosial.

Survei dari BNPT terbaru, bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme dan Media social memang telah dianggap menjadi salah satu incubator radikalisme. Sementara itu, indeks potensi radikalisme  pada tahun 2020 mencapai 14,0 dari skala 0 -100.

Penyebaran bibit radikalisme dan ekstrimisme terus terjadi di era digital seperti sekarang ini. Tinggal kliksaja, proganda radikalisme bias langsung disebarkan melalui internet.

Artikel edisi Sabtu 26/6/2021 di acara lalapansiang.

Oleh: Asep Maulana 

Presiden Jokowi dengan tegas menolak usulan jabatan 3 periode. Pasalnya, menurut UU, seorang presiden maksimal menjabat selama 2 periode. Aturan itu tidak bisa diubah demi kepentingan politik tertentu. Jangan sampai isu ini dibesar-besarkan sebab bukan usulan dari presiden sendiri.

Indonesia adalah negara demokrasi tetapi demokrasi malah dikoyak saat masa orde baru, ketika seorang pemimpin negara menjabat selama 32 tahun. Sehingga pada tahun 70-90-an kepemimpinan menjadi otoriter. Memang pada UU disebut bahwa seorang presiden bisa menjabat kembali setelah terpilih. Namun setelah orde baru tumbang, ada revisi sehingga maksimal jabatan presiden adalah 2 periode.

Akan tetapi, belakangan muncul isu bagai bola panas yang berkata bahwa akan ada revisi UU yang menyatakan bahwa seorang presiden bisa dipilih sampai 3 periode. Spontan publik kaget, apalagi masa jabatan Presiden Jokowi berakhir tahun 2024 dan ini adalah periode kedua. Sehingga jika ini benar, beliau bisa bertarung lagi pada pilpres mendatang.

Juru bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rahman menyatakan bahwa Presiden Jokowi menolak jabatan 3 periode. Penyebabnya beliau mematuhi Konstitusi UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode. Beliau juga setia kepada reformasi 1998. Dalam artian, tidak mungkin untuk mengubah UUD demi menambah masa jabatan presiden.

Fadjroel menambahkan, memang ada komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) yang katanya akan meramaikan pilpres 2021, dan sedang viral di media sosial. Akan tetapi, presiden tidak ada kaitannya dengan komunitas ini. Dalam artian, ini hanya bentuk kecintaan masyarakat melihat betapa harmonisnya bapak Jokowi dengan Prabowo, padahal di 2 kali pilpres mereka bersebrangan.

Polemik tentang  masa jabatan RI-1 memang langsung membuat adanya tuduhan bahwa presiden ingin menjabat kembali. Padahal beliau tidak pernah mengusulkannya. Bisa jadi isu ini hanya lemparan dari oposisi yang ingin agar citra Presiden Jokowi menurun di mata masyarakat, dengan membuat gosip dan hoaks yang tidak jelas.

Bisa jadi munculnya usulan penambahan masa jabatan presiden adalah dari rakyat sendiri. Penyebabnya mereka sangat mencintai sosok Presiden Jokowi yang penyayang dan kebapakan, serta sangat perhatian kepada rakyat. Buktinya ketika Presiden mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, disambut dengan sangat baik dan dielu-elukan oleh semua pihak.

Baru kali ini Indonesia memiliki presiden yang sangat memahami jeritan suara hati masyarakat dan cepat tanggap dalam menghadapi problema di Indonesia, serta membuat keputusan yang adil. Sehingga bisa jadi rakyat ingin agar presidennya adalah bapak Jokowi, lagi dan lagi. Saking cintanya kepada bapak presiden kita.

Akan tetapi, Presiden dengan tegas menolak usulan jabatan 3 periode. Walau beliau mengerti bahwa ini adalah bentuk perhatian dari rakyat, tetapi sebagai warga negara yang baik, akan tetap menuruti UUD. Sehingga mustahil untuk mengamendemen UUD 1945 hanya demi penambahan masa jabatan.

Mari kita hentikan polemik masa jabatan presiden 3 periode, mengingat ini bukanlah ide dari bapak presiden Jokowi atau orang-orang di istana. Presiden akan tetap kukuh untuk mengakhiri jabatannya pada tahun 2024 dan pensiun dari posisi RI-1 dengan bahagia. Biarkan orang lain yang menjadi Presiden, agar ada regenerasi pemimpin bangsa.

Artikel Edisi Jumat (25/6/2021) di acara Ngobras Klasik Rock dapur remaja Radio 107,8 fm.

Oleh , Mayra Hariesty.

Vaksin dan Prokes masih menjadi pelindung utama warga dari penularan Covid-19. Dengan taat terhadap langkah pencegahan tersebut, ledakan kasus baru virus Corona diharapkan dapat dihindari.

Melonjaknya jumlah pasien corona di Indonesia adalah hal yang sangat menyedihkan. Menurut data tim satgas covid, per 24 Juni 2021, tercatat 20.574 kasus baru positif Covid-19. Angka ini yang tertinggi selama pandemi.

Kenaikan jumlah pasien corona juga disebabkan oleh mutasi virus dan saat ini sudah ada beberapa varian baru seperti tipe B 117 dan corona india. Mutasi ganda tentu menyerang 2 kali lipat dan menyebabkan penularan berlangsung lebih cepat. Sehingga para banyak daerah berubah statusnya dari zona oranye menjadi zona merah, bahkan hitam.

Lonjakan pasien ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para epidemiolog, ketika mereka sudah mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik dan tidak sembarangan pergi ke tempat umum. Namun karena masih bandel, mereka merasakan akibatnya, dan akhirnya terkapar karena corona. Sungguh miris karena penyakit ini sebenarnya bisa dicegah..

Dokter Wiki Adisasmito, juru bicara tim satgas covid menyatakan bahwa upaya terbaik menghindari penularan corona adalah dengan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi.

Vaksinasi amat penting karena setelah 2 kali disuntik, kita akan mendapatkan imunitas yang lebih kuat. Sehingga tidak mudah tertular virus Covid-19 dari droplet yang menyebar dari OTG, dan saat ini siapa saja bisa dicurigai sebagai OTG. Oleh karena itu, vaksin wajib hukumnya dan ketika dilanggar, terancam denda jutaan rupiah.

Program Unggulan Mingguan Dapur Remaja Radio, gelas yang di kemas secara apik dengan nuansa kocak obrolan betawi Depok, penasaran nyook denger acaranya...

Dengar kan infonya sembari denger musiknya di acara Ngobras edisi Senin (21/6/2021) di acara Ngobras, bareng Ahmadika, Onez dan Kapt Arm Erwin Syaputra.

Talkshow Interaktif Brsama Kapt Arm Erwin Syaputra.

Ngobras, Program radio dapur Remaja Radio 107,8 FM atau www.dapurremaja.net/radio yang di kemas secara apik untuk pendengar yang ingin mendengarkan musik era 1990 an, hadir setiap Minggu sore dari pukul 17:00-20:00 wib.

Artikel edisi Minggu (20/6/2021) di acara Ngobras Klasik Rock Indonesia di bacakan oleh Ahmadika.

KPK sebagai lembaga yang istimewa karena ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada pemberitaan terhadap lembaga antirasuah ini, maka akan langsung dipantau oleh publik. Terutama saat ada tes wawasan kebangsaan yang harus dilakukan oleh semua pegawai KPK, sebelum mereka jadi ASN.

KPK merupakan lembaga negara sehingga wajar jika pegawai-pegawainya diangkat jadi abdi negara. Seorang ASN yang baik harus antipati terhadap radikalisme, terorisme, organisasi terlarang, sayap kiri, dll. Sehingga jika ada TWK maka ini adalah saringan yang amat baik untuk mengetahui apakah mereka setia pada negara, atau jangan-jangan simpatisan organisasi teroris

Pengangkatan para pegawai KPK jadi ASN sesuai dengan prosedur yakni harus dites wawasan kebangsaan. Setiap CPNS harus mengerjakan soal-soal dalam TWK, bukan hanya pegawai KPK saja.

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute menyatakan bahwa proses pelaksanaan asesmen TWK sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam artian, pengangkatan mereka sudah memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan aturan di Indonesia.

Jadi, tidak ada lagi yang dipermasalahkan dalam hasil tes TWK, karena sudah sesuai dengan prosedur. Jika para pegawai KPK diangkat jadi ASN tanpa ujian, maka adalah sebuah pelanggaran. Karena aturannya, tiap orang yang mau jadi abdi negara harus menjalani tes wawasan kebangsaana dan lolos dengan hasil yang memuaskan.

Tes wawasan Kebangsaan atau TWK, menjadi momen penting karena menunjukkan siapa yang masih cinta NKRI. Sedangkan yang lain entah berapa kadar cintanya sehingga tidak lolos TWK.

Lagipula, materi soal juga menanyakan tentang nasionalisme, keberagaman, pluralisme, dan apakah para pegawai KPK terlibat radikalisme dan organisasi terlarang? Sudah jelas bahwa radikalismesangat terlarang, sehingga jika ada pegawai KPK yang ketahuan, akan langsung dipinggirkan. Ia akan gagal total jadi ASN karena terbukti tidak setia pada negara.

Masyarakat juga percaya bahwa para pegawai KPK yang lolos tes bertindak dengan jujur, karena di lembaga antirasuah ini, kejujuran adalah nomor 1. Mereka tidak mungkin jadi penghianat negara dengan memanfaatkan jabatan atau pangkatnya.

Tes wawasan kebangsaan adalah satu cara seleksi agar tahu siapa saja pegawai KPK yang loyal, karena jika diangkat jadi abdi negara, mereka harus profesional, independent danmencintai negaranya. Jangan sampai ada yang lolos dan ternyata pro radikalisme, karena tidak ada seleksi sebelum pengangkatan pegawai KPK jadi ASN. Karena semua pegawai harus cinta NKRI jika ingin jadi ASN.

Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute