
Sign up to save your podcasts
Or


Artikel edisi Minggu (25/7/2021) di acara Ngobras Rock Klasik
Di tulis Oleh :Andhito Bramantyo
Pemerintah terus menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Publik pun diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kualitasnya karenas emua vaksin efektif melawan Covid-19.
Progam vaksinasi nasional yang dimulai sejak awal tahun lalu sudah cukup berhasil. Setidaknya 20% WNI sudah 2 kali disuntik dan mendapatkan perlindungan dari Coronaa. Mereka antusias saat akan diinjeksi karena ingin imunitasnya meningkat dan vaksinasi juga menjadi salah satu syarat jika ingin bepergian jauh.
Ada banyak vaksin Covid yang diproduksi oleh pabrikan yang berbeda, misalnya Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZaneca. Pada periode pertama vaksinasi nasional yang diprioritaskan untuk para nakes, menggunakan vaksin Sinovac, sementara pada periode berikutnya memakai AstraZaneca.
Lantas mana vaksin yang paling ampuh? Haruskah kita pilih-pilih vaksin? Menurut Bill Powderly, pakar kesehatan dan direktur Institut Kesehatan Masyarakat di Washington University, vaksin-vaksin Coronaa sangat efektif dalam melakukan apa yang diinginkan, yakni melindungi orang dari penyakit serius dan mematikan.
Bill menambahkan, vaksin Coronaa juga mencegah hal terburuk seperti pada kasus di negara bagian Missouri, AS. Ketika ada kematian akibat virus Covid-19, terjadi karena pasien belum divaksin. Sementara yang sudah divaksin, meski harus dirawat inap, selamat dan cepat sembuh.
Artikel edisi Sabtu (24/7/2021) d1 acara Ngobras.
Oleh : Quratul Aini
Jumlah orang yang sembuh Covid-19 terus meningkat. Hal ini menjadi kabar menggembirakan dan membawa harapan positif dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.
Pernahkah Anda menghitung berapa lama kita mengalami pandemi Covid-19? Selama lebih dari 12 bulan rasanya seperti mimpi buruk. Namun kita tetap harus optimis karena tiap penyakit pasti ada obatnya dan badai akan segera berlalu. Pemerintah terus membuat berbagai gebrakan untuk menangani Corona dan menyelamatkan nyawa tiap WNI.
Program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani Corona akhirnya berbuah manis. Menurut data Worldmeters, per 13 Juli 2021 ada penambahan 34.754 pasien yang sembuh dalam sehari. Ini adalah kabar yang sangat baik, karena mencetak rekor sebagai peringkat ketiga angka kesembuhan di seluruh dunia, setelah Brazil dan India.
Menurut data dari Tim Satgas Covid-19, pertambahan jumlah pasien Corona yang sembuh, yang tertinggi, rekornya dipegang oleh provinsi DKI Jakarta. Da 6.597 pasien sembuh per harinya. Sementara yang kedua adalah provinsi Jawa Barat, yakni 1.666 pasien yang sudah bebas Corona.
Jika angka ini bertahan, bahkan bertambah, maka kita optimis akan mengatasi pandemi lebih cepat. Pemerintah, para nakes, Tim Satgas Covid-19 dan petugas lain berkerja keras agar jumlah pasien yang sembuh makin meningkat. Kita semua ingin sehat dan bebas dari cengkraman Corona secepatnya, dan kembali beraktivitas seperti biasa seperti saat sebelum dihantam oleh pandemi.
Artikel edisi kamis (22/7/2021) acara Ngobras
Oleh : Kanya Saphira
Pemerintah telah menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja yang mempermudah masuknya investor. Dengan adanya investasi yang masuk, maka program pembangunan akan bisa berjalan dan membuat lapangan kerja baru.
Pemerintah berusaha keras agar negara terselamatkan dari resesi dan krisis ekonomi akibat serangan pandemi. Memang gara-gara corona semua sektor jadi kacau-balau, terutama ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat membuat sektor finansial jadi menurun juga.
Untuk menyelamatkan keadaan ini maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Pada UU ini ada sektor investasi dan kemudahan berusaha, yang akan memudahkan pada investor untuk masuk ke Indonesia. Sehingga proyek-proyek infrastruktur akan berjalan dengan lancar tanpa harus menambah hutang negara.
Sri Adiningsih, ekonom senior UGM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang red carpet bagi para investor untuk dunia usaha Indonesia, termasuk pula aturan turunannya. Namun dengan syarat, kebijakan fiskal tidak membuatnya menjadi berat. Reformasi perpajakan diharap membuat semua jadi lebih baik.
Sri menambahkan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kerja sama ekonomi yang sudah dilakukan dengan berbagai negara. Hal itu merupakan salah satu pintu masuk investor datang ke Indonesia. Dalam artian, sebenarnya sudah banyak penanam modal asing yang akan masuk ke negeri kita dan langkah mereka makin dimudahkan dengan aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja.
Kerja sama ekonomi memang sudah terjalin antara Indonesia dengan negara lain, seperti RRC. Mereka bahkan menyiapkan dana hingga 20 trilyun rupiah untuk membangun pabrik furnitur. Kerja sama ini jelas menguntungkan karena akan menambah lowongan kerja baru. Apalagi banyak WNI yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka bisa melamar kerja di sana.
Selain itu, Swiss dan Singapura juga akan menambah investasinya di Indonesia. Penyebabnya karena di negeri kita ada banyak potensi SDA yang bisa digali, dan SDM-nya juga berkualitas tinggi. Sehingga akan tercapai kerja sama yang saling menguntungkan.
Sudah jelas bahwa UU Cipta Kerja akan memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia, karena aturan akan dipermudah. Misalnya untuk masalah perizinan, jika dulu haus menunggu sampai berbulan-bulan, sekarang hanya 7 hari kerja. Pengurusan juga bisa via online sehingga sangat praktis, hemat waktu, biaya, dan juga ongkos transportasi. Juga bisa diurus jarak jauh ketika investor masih ada di negerinya sendiri.
Masyarakat tidak perlu khawatir akan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia dan berpikiran macam-macam, karena akan diatur oleh Badan Pengelola Investasi, sehingga akan lebih memiliki manajemen yang baik dan terstruktur. Badan yang dikepalai oleh Menteri Luhut B Pandjaitan juga bertugas untuk mengawasi investasi, sehingga tidak ada kebocoran atau hal-hal buruk lainnya.
Dengan adanya badan pengelola investasi maka akan bisa mengawasi investor lebih ketat. Sehingga kerja sama akan dipastikan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi anggapan bahwa investasi adalah perbudakan modern sangat salah, karena harus menguntungkan satu sama lain. Ketika ada yang mulai error maka akan langsung disemprit oleh badan pengelola investasi.
Artikel edisi senin ( 19/7/2021) di acara Dangdut berdengdang.
Oleh : Aldia Putra
Pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan sebagian oknum masyarakat untuk membuat surat hasil tes dan vaksinasi Covid-19 palsu untuk mencari keuntungan pribadi. Masyarakat pun mendukung pemberantasan sindikat tersebut karena dapat membahayakan nyawa orang lain.
Pandemi Covid-19 masih belum menemukan titik kapan akan berakhir, banyak masyarakat mulai tidak sabar dengan segala kebijakan yang ada. Bahkan beberapa oknum menawarkan jasa pemalsuan surat hasil tes Covid-19 baik dengan metode PCR maupun antigen serta surat keterangan vaksinasi.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mencokok sindikat pemalsuan surat hasil tes Covid, baik dengan metode PCR maupun antigen serta surat keterangan vaksinasi. Total ada empat tersangka yang ditangkap yakni ESVD, BS, AR dan satu orang yang masih dibawah umur. Selain itu, polisi juga masih memburu satu orang DPO dari sindikat ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, meunuturkan, ada tiga tempat kejadian perkara yang sudah diamankan. Dalam aksinya, para tersangka mempromosikan surat hasil tes dan keterangan vaksinasi itu di media sosial. Mereka juga mematok tarif yang bervariasi untuk setiap surat keterangan.
Yusri mengatakan, untuk surat keterangan swab antigen dijual dengan harga Rp. 60 ribu, surat swab PCR dijual dengan harga Rp. 100 ribu, sedangkan kartu vaksinasi dihargai senilai Rp. 100 ribu.Dirinya mengungkapkan sindikat ini telah melakukan aksinya sejak bulan Maret lalu. Diperkirakan, sudah ratusan orang yang menggunakan jasa para tersangka.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa sindikat ini menyasar orang-orang yang akan melakukan perjalanan, tapi enggan untuk melakukan tes. Seperti yang kita tahu, bahwa sertifikat vaksinasi menjadi syarat penting saat akan melakukan perjalanan selama masa PPKM Darurat. Sayangnya, momentum ini kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Tubagus berujar, pelaku menawarkan jasanya melalui media sosial, lalu orang memesan surat yang menyatakan swab antigen ataupun PCR negatif. Menurut Tubagus, aksi pemalsuan yang dilakukan oleh para tersangka ini tentu saja berdampak pada upaya penanggulangan Covid-19. Sebab, surat hasil negatif yang menjadi syarat perjalanan dimaksudkan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 karena pergerakan orang.
Atas perbuatan pemalsuan dokumen tersebut, para tersangka akan dijerat dengan pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP dan Pasal 268 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Perlu diketahui pula bahwa sertifikat vaksin juga telah dikemas sedemikian rupa. Karena di depan sertifikat tersebut terdapat pula barcode, sehingga mirip sekali dengan sertifikat vaksin asli.
Artikel Edisi (18/7/2021) Lalapan Siang
Oleh : Prita Mulyasari
Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam mengakhiri pandemi Covid-19, Selain vaksin berbayar, pemerintah juga melakukan vaksinasi gratis kepada sejumlah masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi ketersediaan vaksin gratis yang aman dan halal dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.
Pemerintah telah berkomitmen untuk mendiakan vaksin gratis yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan atas upaya pemerintah yang memberikan vaksinasi secara gratis.
Syarief mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis, setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat.Untuk menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat, pemerintah pun melakukan realokasi anggaran Kementerian dan Lembaga tahun 2021.
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adosasmito menyebutkan bahwa tujuan utama memberikan vaksinasi secara gratis ke seluruh rakyat Indonesia guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap suatu penularan virus.
Dalam mewujudkan herd immunity, pemerintah menargetkan akan memberiksan suntikan vaksin covid-19 terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 182 juta orang, sehingga 30 persen warga lainnya tidak perlu menjalani vaksin.Wiku menegaskan, tujuan utama vaksin gratis adalah capaian minimal jumlah populasi yang tervaksinasi, untuk dapat mencapai herd immunity.
Artikel edisi Sabtu (17/72021) Acara Ngobras Rock Klasik
Di tulis oleh Oleh : Kelvin Krei
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan UU Otsus Papua. Regulasi tersebut diyakini menjadi upaya negara untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Pembangunan di Papua adalah hajat pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang Indonesiasentris alias menyeluruh. Wilayah yang terletak di paling timur Indonesia tersebut memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus, karena pembangunan infrastrukturnya yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya khususnya di Pulau Jawa.
Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua, Trifena M Tinal berharap agar perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat mendorong pembangunan di Papua. Dirinya ingin agar nantinya UU Otsus yang baru dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.
Anggota Pansus Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Guspardi Gaus berharap agaraturan tersebut dapat mengatasi permasalahan konflik dan mempercepat pembangunan di Papua.Dirinya menilai, dengan selesainya revisi UU Otsus Papua, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua.Selain itu dia berharap terwujudnya keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di tanah Papua.
Edisi Jumat, (16/7/2021) Ngopi Pagi Ini.
Oleh : Taufiq Kausar
Dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) lainnya sangat beresiko tinggi tertular Corona dari pasien. Masyarakat mengapresiasi rencana Pemerintah akan menambahkan vaksinasibagi para Nakeragar mereka memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap Corona.
Keganasan Corona makin terasa ketika jumlah pasien Covid melonjak jadi lebih dari 34.000 kasus per harinya. Rumah Sakit penuh lagi dan para pasien yang akan dirawat di wisma atlet, yang jadi RS sementara di Jakarta, juga rebutan ranjang. Penyebab dari banyaknya pasien ini karena Corona varian delta yang menyerang 2 kali lebih ganas dan lebih cepat menular.
Pihak yang paling rawan tertular Corona adalah dokter, perawat, dan Nakes lainnya. Meski sudah disuntik vaksin tetapi mereka juga beresiko kena Corona walau gejalanya ringan. Penyebabnya karena jam kerja yang melebihi 1 shift (8 jam) sehingga mereka kelelahan, kurang tidur, dan akhirnya imunitas tubuhnya menurun.
Padahal Nakes adalah ujung tombak untuk memerangi pandemi, sehingga kesehatan mereka harus benar-benar dijaga. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan 1 dosis vaksin Corona lagi untuk para tenaga kesehatan.
Edisi Jumat (16/7/2021) Ngobras.
Oleh :Faldiaz Anggayana
Untuk mengatasi dampak pandemi, maka rakyat harus bekerja sama dengan pemerintah, agar tidak ada lagi yang terkena corona. Jika semua kalangan masyarakat mau menaati protokol kesehatan dan bertindak proaktif, maka virus akan mundur teratur dan tidak akan menyerang mereka. Kekebalan tubuh dan higienitas lingkungan juga harus dijaga.
Penyebaran Covid-19 tinggi ditandai dengan kenaikan siginifikan kasus baru Covid-19,.Keadaan ini membuat masyarakat makin ngeri karena takut menjadi pasien berikutnya. Apalagi virus covid-19 sudah bermutasi, sehingga serangannya lebih cepat dan menyebar ke seluruh organ tubuh.
Segenap rakyat Indonesia harus proaktif untuk menangkal penularan corona, agar mereka juga tidak terkena virus yang berbahaya.
Mengapa harus proaktif? Karena selama ini banyak yang pasif saat menunjukkan gejala corona, misalnya pusing berat, sesak nafas, badan lemas, dan hilang indra penciuman. Padahal ada banyak RS dan klinik, tetapi mereka takut tertular corona. Alangkah sedihnya karena sebagai warga sipil dan bukan dokter malah memvonis dirinya sendiri dan katanya hanya flu biasa.
Artikel edisi (9/7/2021) di acara Ngopi, oleh Engkir Alam.
Pemerintah menggulirkan kembali Bantuan Sosial Tunai (BST) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Masyarakat mengapresiasi kebijakan tersebut seiring banyaknya kegiatan ekonomi yang bertumbangan.
PPKM mikro darurat yang diberlakukan tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 membuat masyarakat kaget, karena aturannya jauh lebih ketat dibandingkan dengan periode lalu. Pembatasan mobilitas juga diberlakukan dengan ketat. Aturan-aturan ini membuat masyarakat yang akan berdagang ke luar kota harus menunjukkan kartu vaksin yang valid.
Selama PPKM mikro darurat tak perlu takut kondisi perekonomian akan terguling, karena ini bukan lockdown total, hanya membatasi mobilitas. Untuk mengatasi kemungkinan terburuk, maka pemerintah akan mencairkan BST (bantuan sosial tunai) lagi pada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya agar mereka bisa terselamatkan ekonominya saat PPKM mikro darurat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan menyatakan bahwa bansos diberikan lagi untuk membantu masyarakat. Besarannya adalah 600.000 rupiah (untuk 2 bulan). Tujuan bansos adalah agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan akibat pandemi covid, apalagi ditambah dengan PPKM mikro darurat.
Mengapa harus bansos? Pemerintah ingin menolong masyarakat yang kondisi ekonominya lemah selama pandemi. Penyebabnya karena kemiskinan akan membawa ke berbagai masalah sosial baru. Jangan sampai keadaan pandemi diperparah oleh berbagai masalah sosial akibat ketimpangan ekonomi di masyarakat.
Jika ada bantuan sosial, maka rakyat akan tenang karena punya pegangan untuk sementara. Sehingga diharap jika mereka menerimanya, perutnya kenyang dan bisa semangat kerja lagi, walau berada di tengah pandemi covid. Bantuan ini bukan untuk memanjakan rakyat, tetapi merupakan perhatian untuk pemerintah agar mereka tidak mati kelaparan.
Bantuan juga diberikan secara tunai karena lebih praktis, tinggal transfer ke rekening bank BUMN atau diberikan pada masyarakat langsung jika mereka tidak ada nomor rekening di bank. Pemerintah menganggarkan 2,3 trilyun rupiah yang akan diberikan pada rakyat yang membutuhkan, dan akan disalurkan mulai minggu depan.
Artikel Edisi 7/7/2021 di acara Lalapan Saiang.
Seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang dilanda kesulitan akibat pandemi Covid-19. Ditengah upaya pemerintah untuk cepat mengakhiri pandemic ini, banyak terdapat sebaran informasi hoax seputar Covid-19. Hal tersebut tentu saja merugikan publik, oleh sebab itu, masyarakat harus bersatu lawan hoax Covid-19 dan saling member semangat, agar menumbuhkan sikap optimism bahwa pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.
Pada November 2020 lalu, Bareskrim Polri mencatat terdapat 104 orang yang dijadikan tersangka karena menyebarkan berita hoax terkait Covid-19. Dimana sebanyak 17 orang ditahan, sedangkan 87 orang lainnya tidak ditahan.
Data tersebut merupakan gabungan dari seluruh jajaran Polda secara nasional. Data dikumpulkan dalam kurun waktu 30 Januari - 24 November 2020.Tentu kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan para pembuat hoaks seperti itu. Namun, informasi sesat atau Hoax tersebut akan membuat masyarakat semakin resah dan menambah ketakutan di tengah wabah yang belum berakhir.
Untuk menghentikan tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut, pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) akan memberikan sanksi tegas pada siapapun yang terbukti membuat dan menyebarkan hoax dengan sengaja.
Dalam keterangan tertulisnya, Kemenkominfo menyatakan bahwa pelaku penyebar hoax secara sengaja dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE.Tak tanggung-tanggung, pelaku akan diancam dengan hukuman penjara atau denda hingga mencapai Rp 1 miliar.
Dalam pasal 4 5A ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
From the publisher's feed