Pemerintah optimistis upaya untuk mengembalikan defisit fiskal ke bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan.

Pemerintah resmi mengenakan PPN dan PPh untuk transaksi aset kripto mulai 1 Mei 2022.

Menteri Keuangan menetapkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN 11 persen untuk penyelenggara inovasi digital pada bidang jasa keuangan seperti dompet digital atau e-wallet.

DJP menegaskan pemerintah tidak mengenakan pungutan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah keagamaan lainnya.

Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada 1 April 2022. Tujuan kenaikan tarif PPN ini adalah untuk memperbaiki tata kelola sistem perpajakan tanah air.

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kampanye simpatik Spectaxcular 2022 dalam rangka meningkatkan animo masyarakat terhadap informasi perpajakan.

Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penerapan aturan kenaikan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2021 secara elektronik melalui e-filing.

Pemerintah menurunkan tarif PPh final atasjasa konstruksi melalui PP Nomor 9 Tahun 2022 yang mulai berlaku 21 Februari 2022.