Orang tua siswa menyebut aturan tersebut dibikin sendiri oleh wali kelas, tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan kepala sekolah. Begitu viral, Juli Sari selaku kepala sekolah meminta maaf.

"Itu sebenarnya nggak ada peraturan sekolah, miskomunikasi saja sebenarnya. Anak itu kan tidak menerima rapor waktu pengambilan rapor dikarenakan dia belum lunas uang SPP," katanya.

Indonesia merupakan masyarakat majemuk baik dari aspek suku, agama,
ras maupun golongan. Perjalanan sejarah yang cukup panjang membuat
Indonesia memiliki keragaman kebudayaan. Keragaman budaya Indonesia
telah menjadi identitas masyarakat Indonesia. Namun, keragaman
kebudayaan juga memunculkan kerentanan. Perbedaan budaya antar
anak bangsa rentan dieksploitasi dan berpotensi melahirkan perpecahan
maupun konflik sosial. Untuk mengantisipasi disintegrasi, pendiri bangsa
membuat konsensus bersama tentang dasar negara yakni Pancasila,
sebagai dasar filosofi negara Indonesia.

Pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perdana ini, dijalankan di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Kemudian hingga akhir Januari nanti akan ditingkatkan menjadi 943 titik SPPG di seluruh Indonesia. Melalui program ini, Mendikdasmen ingin menanamkan pendidikan karakter kepada para peserta didik penerima manfaat.

Belajar antropologi tidak bisa dipisahkan kaitannya perkembangan keilmuan tersebut
dengan sejarah kehidupan manusianya. Tujuan pengajaran antropologi di SMA adalah
memahami dan meningkatkan keterampilan inquiry dalam ruang lingkup antropologi,
sehingga mampu menumbuhkan pemikiran kritis dan kesadaran kebhinekaan lokal
saat mencermati berbagai fenomena di sekitarnya. Diharapkan, melalui pemahaman
dan refleksi ini dapat menghasilkan praktik keadaban publik (civic virtue) dan
kegotongroyongan dengan menghormati kelompok dan entitas sosial primordialnya
sebagai bagian dari wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kementerian diklasifikasikan menjadi 4 kelompok berdasarkan urusan pemerintahan yang dibidanginya, yaitu: kementerian yang disebutkan dalam UUD 1945, kementerian yang membidangi urusan tertentu, kementerian koordinator, dan kementerian yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.