Peringatan: Episode ini berisi kritik tajam. Cocok untuk pendengar yang bosan dengan kebijakan terserah gue.

🎙️ Tekan play, tapi jangan marah dulu — dengar dulu analisisnya.

Apakah Indonesia sedang kembali ke era monopoli berkedok BUMN?

Pemerintah Prabowo membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy. Tujuannya mulia: stop under-invoicing dan kebocoran devisa. Tapi benarkah?

Dalam episode ini, kami mengupas tuntas:

· Kenapa DSI sangat mirip dengan BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh) era Tommy Soeharto yang gagal total.

· Risiko korupsi, distorsi harga, dan gugatan internasional.

· Syarat mati agar DSI tidak jadi bencana.

Dengar kabar The Fed ganti ketua? Anggap urusan Amerika yang jauh? Kali ini beda. Kevin Warsh resmi memimpin. Dan sinyalnya: suku bunga tinggi bakal lebih lama. Terdengar sederhana. Tapi efeknya ke Indonesia bisa gak main-main. Dolar makin sulit didapat. Utang membengkak. Rupiah tertekan. Bank Indonesia pilih mati gaya. Pertanyaan paling mengganggunya, apakah kita cuma jadi penonton di rumah sendiri? Atau masih bisa gerak? Episode ini bukan untuk yang percaya Indonesia kebal krisis.

Dua hari pertama setelah 7 Oktober justru memperlihatkan kekacauan di dalam pemerintahan Israel.

Episode ini membongkar retaknya kabinet Benjamin Netanyahu: benturan keras antara sipil dan militer, rapat yang berubah jadi pertengkaran, serta keputusan perang yang lahir tanpa strategi jelas.

Bukan soal Gaza di luar sana, tapi krisis kepemimpinan dalam ruang rapat di Tel Aviv.

Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Keputusan ini bukan langkah ideologis, melainkan taruhan strategis dalam tatanan global yang tidak lagi punya pusat legitimasi tunggal.

Episode ini membedah posisi Indonesia secara dingin: apa yang sebenarnya didapat, apa yang dipertaruhkan, dan risiko jangka panjang dari duduk di forum ad-hoc yang tidak kita kendalikan.

Dari peran Indonesia sebagai pemberi legitimasi, bukan pengambil keputusan, hingga implikasi terhadap PBB, preseden geopolitik, dan kepentingan nasional ke depan. Ini bukan cerita tentang Gaza semata. Ini tentang bagaimana Indonesia mencoba bertahan, menimbang untung-rugi, dan mengelola kerentanan di dunia yang bergerak dari aturan menuju transaksi.

Indonesia ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Tidak membayar satu miliar dolar, tidak jadi aktor kunci, tapi tetap duduk di meja. Episode singkat ini mengajukan satu pertanyaan sederhana yang bikin gerah:

apakah Indonesia bergabung karena perhitungan strategis yang matang, atau karena takut tertinggal dari forum baru yang sedang dibentuk kekuatan besar?

Ketika dunia bergerak ke arah diplomasi ad-hoc dan transaksi, berada di luar forum bisa berarti kehilangan suara. Tapi berada di dalam forum yang tidak kita kendalikan juga punya harga.

Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump alias board of peace disebut sebagai jalan baru menuju perdamaian Gaza. Ironisnya, piagam dewan ini sama sekali tak menyebut Gaza. Tapi ada harga yang mengubah segalanya: kursi permanen bernilai satu miliar dolar.

Episode ini membedah bagaimana perdamaian mulai diperlakukan sebagai transaksi. Siapa yang membayar menentukan arah, siapa yang tidak membayar hanya memberi legitimasi. Rusia menawarkan uang, China memilih diam, sementara negara seperti Indonesia hadir tanpa daya tawar nyata.

Ini bukan sekadar soal Gaza, tapi tentang dunia yang bergerak menuju diplomasi berbayar, ketika perdamaian tak lagi soal keadilan, melainkan kemampuan membeli pengaruh.

Amerika Serikat mengerahkan kapal induk, sanksi, dan ancaman terbuka terhadap Iran.

Respons yang muncul justru memperlihatkan batas kekuatan Washington. Iran tidak mundur.

Rusia dan China memberi sinyal penangkal yang jelas. Negara-negara Arab mulai membatasi ruang gerak militer AS. Eropa memilih menjaga jarak.

Di tengah tekanan ekonomi, risiko energi, dan kalkulasi politik domestik, Amerika menunda langkah militernya.

Episode ini membedah bagaimana krisis Iran membuka satu fakta penting: Amerika tidak lagi bisa memaksakan kehendak secara sepihak di sistem internasional yang semakin multipolar.

Kedigjayaan Starlink beserta mitosnya dipatahkan di Iran, negara yang hampir 5 dekade di cekik sanksi Amerika Serikat. Starlink yang kini menjadi alat geopolitik AS, justru memandu penangkapan ratusan sel Mossad di Iran. Simak bagaimana Iran bisa menyabotase Starlink dan menggagalkan pergantian rezim.

Arab Saudi tidak menginginkan terjadi perang Iran–AS–Israel. Bagi Riyadh, perang bukan soal keamanan, tapi soal harga minyak.

Iran yang keluar dari sanksi berarti pasokan global meningkat dan harga turun. Harga rendah berarti tekanan anggaran dan risiko ketidakstabilan fiskal bagi Arab Saudi.

Episode ini membahas bagaimana sanksi, pasokan minyak, dan tekanan pasar membuat Arab Saudi terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berisiko.

Target PLTN Indonesia adalah 2032. Pembangunan butuh waktu 4–5 tahun. Artinya, keputusan vendor harus diambil paling lambat 2027.

Namun mulai 2028, Amerika Serikat akan menerapkan sanksi uranium secara penuh, termasuk tarif tinggi bagi negara yang bekerja sama dengan Rusia.

Saat ini, hanya Rosatom yang memiliki teknologi, bahan bakar, dan pengalaman operasional yang sesuai dengan target 2032.
Vendor lain tidak memiliki pasokan bahan bakar yang dibutuhkan, belum memiliki reaktor modular yang terbukti, atau tidak realistis secara waktu.

Memilih Rosatom berarti menghadapi risiko tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat. Menunda keputusan berarti target PLTN 2032 gagal dan posisi teknologi nuklir Indonesia melemah.

Pemerintah fokus pada narasi keberterimaan publik.
Namun faktor geopolitik dan jadwal global justru menjadi penentu utama. Ini bukan soal Rusia atau Amerika.
Ini soal apakah Indonesia masih memiliki kendali atas keputusan strategisnya sendiri sebelum 2028.