Eurasia Unfiltered. No Bullshit🔥🔥!!!

Arab Saudi menghapus kalimat "Umat Muslim tidak akan pernah menyerahkan Yerusalem" dari buku ajar sekolah. Bukan cuma itu — istilah "Zionist enemy" diganti "Israeli occupation," dan label "Palestine" hilang dari sejumlah peta.

Episode ini melanjutkan pembahasan reformasi kurikulum Saudi (lihat juga episode soal Khaybar) dengan fokus ke perubahan bahasa seputar Israel dan Palestina — dan pertanyaan apakah ini bagian dari mempersiapkan masyarakat Saudi menuju normalisasi dengan Israel.

Eurasia Unfiltered — dunia terlalu besar untuk dilihat dari satu sudut pandang.

Tudingan Arab Saudi hapus sejarah Pertempuran Khaybar dari buku pelajaran, ternyata faktanya lebih rumit. Khaybar masih ada di buku Studi Islam kelas 11, tapi narasinya berubah — dari penekanan konflik ke penekanan kesepakatan dan koeksistensi.

Episode ini membedah laporan IMPACT-se soal reformasi kurikulum Saudi, pujian pejabat AS yang mengaitkannya dengan semangat Abraham Accords dan pertanyaan yang lebih besar: apakah perubahan di buku pelajaran ini sinyal awal dari sesuatu yang lebih besar antara Saudi dan Israel?

Rusia, China, dan Iran punya sistem politik dan kepentingan yang berbeda — tapi semakin melihat keamanan mereka sebagai satu persoalan yang saling terkait. Episode ini membedah akar mulai dari sejarah abad penghinaan China pasca Perang Candu, pola destabilisasi politik sebagai alternatif invasi militer, sampai kenapa pembekuan aset Rusia pasca-2022 mengubah cara banyak negara memandang ketergantungan pada sistem keuangan Barat.

Ini bukan kesimpulan tunggal — tapi cara membaca kenapa poros Eurasia ini terbentuk bukan dari kesamaan ideologi, melainkan dari kalkulasi survival bersama.

Apa yang terjadi pada Rusia ketika Vladimir Putin tidak lagi memimpin? Suksesi kekuasaan bukan sekadar soal mencari pengganti, tetapi apakah elite dan institusi Rusia mampu menjaga keseimbangan ketika figur yang selama ini menjadi pusat kekuasaan tidak lagi memimpin.

Peringatan: Episode ini berisi kritik tajam. Cocok untuk pendengar yang bosan dengan kebijakan terserah gue.

🎙️ Tekan play, tapi jangan marah dulu — dengar dulu analisisnya.

Apakah Indonesia sedang kembali ke era monopoli berkedok BUMN?

Pemerintah Prabowo membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy. Tujuannya mulia: stop under-invoicing dan kebocoran devisa. Tapi benarkah?

Dalam episode ini, kami mengupas tuntas:

· Kenapa DSI sangat mirip dengan BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh) era Tommy Soeharto yang gagal total.

· Risiko korupsi, distorsi harga, dan gugatan internasional.

· Syarat mati agar DSI tidak jadi bencana.

Dengar kabar The Fed ganti ketua? Anggap urusan Amerika yang jauh? Kali ini beda. Kevin Warsh resmi memimpin. Dan sinyalnya: suku bunga tinggi bakal lebih lama. Terdengar sederhana. Tapi efeknya ke Indonesia bisa gak main-main. Dolar makin sulit didapat. Utang membengkak. Rupiah tertekan. Bank Indonesia pilih mati gaya. Pertanyaan paling mengganggunya, apakah kita cuma jadi penonton di rumah sendiri? Atau masih bisa gerak? Episode ini bukan untuk yang percaya Indonesia kebal krisis.

Dua hari pertama setelah 7 Oktober justru memperlihatkan kekacauan di dalam pemerintahan Israel.

Episode ini membongkar retaknya kabinet Benjamin Netanyahu: benturan keras antara sipil dan militer, rapat yang berubah jadi pertengkaran, serta keputusan perang yang lahir tanpa strategi jelas.

Bukan soal Gaza di luar sana, tapi krisis kepemimpinan dalam ruang rapat di Tel Aviv.

Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Keputusan ini bukan langkah ideologis, melainkan taruhan strategis dalam tatanan global yang tidak lagi punya pusat legitimasi tunggal.

Episode ini membedah posisi Indonesia secara dingin: apa yang sebenarnya didapat, apa yang dipertaruhkan, dan risiko jangka panjang dari duduk di forum ad-hoc yang tidak kita kendalikan.

Dari peran Indonesia sebagai pemberi legitimasi, bukan pengambil keputusan, hingga implikasi terhadap PBB, preseden geopolitik, dan kepentingan nasional ke depan. Ini bukan cerita tentang Gaza semata. Ini tentang bagaimana Indonesia mencoba bertahan, menimbang untung-rugi, dan mengelola kerentanan di dunia yang bergerak dari aturan menuju transaksi.

Indonesia ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Tidak membayar satu miliar dolar, tidak jadi aktor kunci, tapi tetap duduk di meja. Episode singkat ini mengajukan satu pertanyaan sederhana yang bikin gerah:

apakah Indonesia bergabung karena perhitungan strategis yang matang, atau karena takut tertinggal dari forum baru yang sedang dibentuk kekuatan besar?

Ketika dunia bergerak ke arah diplomasi ad-hoc dan transaksi, berada di luar forum bisa berarti kehilangan suara. Tapi berada di dalam forum yang tidak kita kendalikan juga punya harga.

Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump alias board of peace disebut sebagai jalan baru menuju perdamaian Gaza. Ironisnya, piagam dewan ini sama sekali tak menyebut Gaza. Tapi ada harga yang mengubah segalanya: kursi permanen bernilai satu miliar dolar.

Episode ini membedah bagaimana perdamaian mulai diperlakukan sebagai transaksi. Siapa yang membayar menentukan arah, siapa yang tidak membayar hanya memberi legitimasi. Rusia menawarkan uang, China memilih diam, sementara negara seperti Indonesia hadir tanpa daya tawar nyata.

Ini bukan sekadar soal Gaza, tapi tentang dunia yang bergerak menuju diplomasi berbayar, ketika perdamaian tak lagi soal keadilan, melainkan kemampuan membeli pengaruh.