Fraksi PKS Kota Bogor

Menjadi tua di Indonesia merupakan tahapan kehidupan yang berisiko. Seiring menurunnya kemampuan kerja penduduk lanjut usia (lansia) akibat usia tua ataupun disabilitas, mereka semakin rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, banyak penduduk lansia, khususnya perempuan lansia, harus bergantung pada anggota keluarganya yang sebenarnya juga harus berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana Kota Bogor berperan dalam melaksanakan perlindungan terhadap lansia ?
Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :
*"PERLINDUNGAN UNTUK LANSIA, KOTA BOGOR SUDAH SAMPAI MANA?"*
 
 Senin, 25 September 2023
16.00 WIB
     
Bersama
     
Hj. Sri Kusnaeni, S.TP, M.E.I
Wakil Ketua Pansus Raperda Perlindungan Lansia DPRD Kota Bogor
     
Host
     
Hanifah Nur Saadah, S.Hut
Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor
     

[POINT OF VIEW] TESTIMONI KETUA DPRD KOTA BOGOR, ATANG TRISNANTO, TERKAIT KEGIATAN FPKS SAPA WARGA KELURAHAN SUKASARI, KECAMATAN BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR

[POINT OF VIEW] TANGGAPAN MARDIYANTO SOAL BENCANA LONGSOR DI BOGOR SELATAN

[POINT OF VIEW] INFO DISKON PAJAK BUMI & BANGUNAN KOTA BOGOR 2023

[POINT OF VIEW] INFO DISKON PAJAK BUMI & BANGUNAN KOTA BOGOR 2023

Makna merdeka sesungguhnya di era saat ini apa sih ?

Yuk simak makna merdeka menurut 10 anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mendukung aspirasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor dalam menyuarakan perjuangan buruh.

Namun demikian, kata dia, yang perlu digarisbawahi adalah pengawasan ketenagakerjaan itu tupoksinya ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Ini penting untuk dikomunikasikan di tingkat provinsi agar, poin-poin strategis yang jadi gagasan SPN Kota Bogor bisa tersampaikan di tingkat provinsi Jawa Barat,” jelas Karnain.

Kemudian, ia menyebut, aspirasi SPN Kota Bogor mengenai penolakan undang- undang cipta kerja juga sejalan dengan pihaknya yang turut menyuarakan hal tersebut.

“Kita tentunya senafas dengan SPN Kota Bogor yang menolak undang-undang cipta kerja. Kenapa kita tolak? karena dari sisi waktu pembahasan tenaga kerja hanya dalam durasi waktu tiga hari,” papar dia.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Muaz HD, memberikan pandangannya terkait dengan program konversi angkot pada Rapat Kerja Komisi 2 bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya, menyampaikan pandangannya mengenai relokasi PKL Cifor oleh Pemerintah Kota Bogor pada saat Audiensi bersama antara DPRD Kota Bogor dengan PKL Cifor.