Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya, menyampaikan pandangannya mengenai relokasi PKL Cifor oleh Pemerintah Kota Bogor pada saat Audiensi bersama antara DPRD Kota Bogor dengan PKL Cifor.

Proses perancangan APBD 2023 sendiri sudah dimulai dengan diawali oleh pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang saat ini sedang dibahas antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor. KUA PPAS ini akan menjadi pedoman nantinya dalam penyusunan APBD 2023 sehingga pembahasan KUA PPAS menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan pengawasan dalam perencanaan penganggaran pembangunan di Kota Bogor.
Lantas Bagaimana Pembangunan Kota Bogor Tahun 2023 nantinya ?
Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema
* "PROYEKSI PEMBANGUNAN KOTA BOGOR TAHUN 2023"*
     
Bersama
     
Angga Alan Surawijaya, S.Pi, M.Si
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor
     
Host
     
M. Afrizal Asmoro, S.Ikom
Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Pemerintah telah menetapkan perizinan berbasis risiko bagi para pelaku usaha, dimana perizinan izin usaha ini masih menjadi polemik di masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan, misalnya terkait dengan tanah dan lingkungan, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum tentu akhir muaranya. Koordinasi antar instansi dalam implementasi aturan baru perizinan usaha ini sangat diperlukan agar berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak tertentu.  

Di Kota Bogor sendiri, banyak terobosan yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam memudahkan akses warga untuk mengurus perizinan usaha seperti dengan adanya Mal Pelayanan Publik yang salah satunya memberikan pelayanan terkait dengan perizinan usaha.  Lantas bagaimana dinamika perizinan usaha yang ada di Kota Bogor ?  

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

*DINAMIKA PERIZINAN USAHA DI KOTA BOGOR*  

Rabu, 10 November 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

Mardiyanto, S.Pi 

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor  

Host  

M. Herfan Nofandra, S.Pt 

Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

1 Tahun yang lalu, publik digemparkan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR yang menjadi polemik dari berbagai kalangan lintas sektor. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut berdampak kepada berbagai bidang sektor yang ada, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, investasi dll.  

Undang-Undang Cipta Kerja ini beserta aturan turunannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) memberikan konsekuensi yang harus ditanggung oleh daerah, yakni perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terkait berbagai regulasi dan prosedur yang diatur untuk berbagai bidang dan sektor terdampak Undang-Undang tersebut.  

Lantas, sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaruh nyata terhadap legislasi daerah di Kota Bogor ?    

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP LEGISLASI DAERAH  

Rabu, 3 November 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor  

Host  

Siti Ulfah Hasanah, S.Si 

Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor sedang membahas Raperda terkait dengan yang akan mengatur terkait dengan bidang kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bogor. Perda tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial ini terakhir disahkan pada tahun 2009 sehingga harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi terkini Kesejahteraan Sosial Kota Bogor saat ini.  

Apakah Raperda ini akan memberikan dampak terhadap Kesejahteraan Sosial warga Kota Bogor ?  

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema : 

 KUPAS TUNTAS RAPERDA PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (P2KS) KOTA BOGOR  

Rabu, 27 Oktober 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

H. M. Dody Hikmawan, SE 

Ketua Pansus Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (P2KS) DPRD Kota Bogor  

Host  Gunawan, SE 

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Kasus pembunuhan seorang pelajar di Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara menjadi sorotan lantaran pembunuhan tersebut melibatkan pelajar yang memiliki rasa dendam karena kekerasan yang dialami sebelumnya. Ini menjadi bagian dari sejarah panjang permasalahan kekerasan pelajar yang sudah menjadi permasalahan serius sejak lama di Kota Bogor.  

Di Bulan Juli 2021, Kota Bogor meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat madya ketiga kalinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun nyatanya, penghargaan yang didapat nyatanya di lapangan masih banyak permasalahan terkait anak yang perlu diselesaikan, salah satunya terkait dengan kekerasan dan tawuran di kalangan pelajar.  

Kekerasan dan tawuran pelajar seolah menjadi permasalahan klasik yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan yang ada di Kota Bogor. Bagaimana tidak, hampir setiap tahun kasus kekerasan dan tawuran pelajar muncul ke permukaan publik dan menimbulkan korban dari kalangan pelajar itu sendiri. Berbagai hal upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen, baik dari pemerintah daerah, sekolah maupun yang lainnya belum memberikan dampak yang signifikan untuk memutus mata rantai kekerasan dan tawuran pelajar di Kota Bogor.  

Lantas bagaimana Kota Bogor dapat lepas dari mata rantai kekerasan dan tawuran pelajar kedepannya ?  

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  "KEKERASAN PELAJAR, POTRET PENDIDIKAN KELAM ?"  

Rabu, 13 Oktober 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

H. Atang Trisnanto, S.Hut, M.Si 

Ketua DPRD Kota Bogor  

Host  

Gunawan, SE 

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang terkena dampak secara signifikan akibat adanya Pandemi Covid-19. Pola pembelajaran yang biasanya dilaksanakan dengan tatap muka kini berganti metode menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain itu, semua elemen di dunia pendidikan, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa maupun orang tua dituntut beradaptasi secara cepat agar pembelajaran di masa pandemi tetap optimal.   

Namun masih banyak ditemukan berbagai permasalahan di dunia pendidikan yang belum bisa ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Bogor. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu media merilis bahwasannya Gedung SD Otista di Kota Bogor ambruk. Permasalahan kondisi bangunan sekolah seperti yang dialami oleh SD Otista mungkin dialami oleh sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Bogor dan baru satu dari sekian masalah di dunia pendidikan yang harus ditangani segera oleh Pemkot Bogor. Belum lagi terkait dengan persiapan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kondisi kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, kualitas guru, infrastruktur penunjang pendidikan, PPDB, dan lain sebagainya perlu segera diselesaikan dan dituntaskan agar pendidikan di Kota Bogor menjadi lebih baik lagi.  

Fraksi PKS DPRD Kota Bogor akan mengupas tuntas isu tersebut di acara PKS Legislative Corner dengan tema :  

POTRET PENDIDIKAN DI ERA NEW NORMAL : POLEMIK ATAU MEMBAIK ?  

Rabu, 21 September 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor  

Host  Siti Ulfah Hasanah, S.Si 

Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga perlu adanya penyesuain indikator dan rencana pembangunan di sisa tahun RPJMD 2019-2024 berlaku. Selain itu, adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031, Revisi Perda RPJMD Jawa Barat 2018-2023, serta beberapa aturan lainnya turut melatarbelakangi perubahan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024.  

Namun rencana tersebut terkendala dikarenakan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor belum tuntas. Padahal, Perda RTRW sudah disahkan oleh DPRD Kota Bogor dalam Rapat paripurna pada 9 Juni 2021 dan menjadi salah satu landasan penting bagi rencana Pemkot untuk melakukan Revisi RPJMD Kota Bogor 2019-2024.  Jikalau Pemkot Bogor tidak segera untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan tidak mungkin Rencana Revisi Perda RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 akan batal terlaksana.  

Mampukah Pemkot menyelesaikan kedua Perda tersebut di sisa bulan di tahun 2021 ini ?  

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

REVISI RPJMD TERPASUNG, PERDA RTRW TAK KUNJUNG RAMPUNG  

Rabu, 1 September 2021 16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor  

Host  

Gunawan, SE 

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

UMKM menjadi salah satu aktor penting dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut mengingat di Indonesia, pelaku usaha yang ada di Indonesia 99,99% merupakan para pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun.   

Walaupun begitu, UMKM memiliki beberapa permasalahan untuk menjalankan usahanya. Salah satunya terkait dengan pencatatan keuangan yang masih belum rapi dan sistematis sehingga pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan tidak terdata dengan maksimal. Padahal, pencatatan keuangan menjadi sangat penting dalam menjalankan usaha dikarenakan sehat atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari kinerja keuangannya.  

Dalam Rangka Dirgahayu Republik Indonesia Ke-76 serta Hari UMKM Nasional, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor akan membahas tuntas program 1000 Subsidi Aplikasi di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

" AKSI PEDULI UNTUK NEGERI, 1000 SUBSIDI APLIKASI DALAM RANGKA DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA DAN HARI UMKM NASIONAL”  

Rabu, 18 Agustus 2021 16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

Mardiyanto, S.Pi 

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor  

Host 

Siti Ulfah Hasanah, S.Si 

Staff Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Walikota Bogor telah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) Kota Bogor Tahun 2020 kepada DPRD Kota Bogor. Sepanjang bulan Juli 2021, DPRD Kota Bogor melaksanakan pembahasan PP APBD 2020, baik antara komisi-komisi dengan OPD mitra maupun pembahasan di Badan Anggaran.   

Dalam pelaksanaan APBD 2020, DPRD Kota Bogor mencatat ada beberapa permasalahan dalam realisasi APBD 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Salah satunya terkait dengan Sisa Lebih Pagu Anggaran (SILPA) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang menyentuh angka Rp 327 Miliar. Hal tersebut memperlihatkan kinerja buruk dari Pemkot Bogor, padahal banyak program pembangun yang dapat dilakukan oleh Pemkot Bogor. Apalagi Kota Bogor sepanjang tahun 2020 masih menghadapi pandemi Covid-19.  

Sudah sejauh manakah penyerapan dan pelaksanaan APBD 2020 yang dilaksanakan oleh Pemkot Bogor ?   

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

PP APBD 2020, OPTIMIS ATAU PESIMIS ?  

Rabu, 4 Agustus 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

Adityawarman Adil, S.Si, M.Si 

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor  

Host  

Gunawan, SE 

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor