Semenjak tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah Kota Bogor memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mengikuti arahan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, di tanggal 25 Juli 2021, Pemerintah Pusat memberlakukan PPKM Level 3 dan 4 dimulai tanggal 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 di beberapa daerah. Kota Bogor sendiri termasuk ke dalam daerah yang diberlakukan PPKM Level 4.  

Pemerintah Kota Bogor selama pemberlakukan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sudah mengeluarkan beberapa kebijakan turunan, seperti penyekatan ruas jalan di beberapa titik dan pemberlakuan ganjil genap di seluruh ruas jalan di Kota Bogor. Namun, apakah kebijakan tersebut dirasa efektif dan efisien dalam mengurangi mobilitas warga Kota Bogor ?  

Selain itu, masih banyak ditemukan dampak lain dengan adanya pemberlakukan PPKM ini, seperti kelangkaan oksigen dan obat-obatan, Bed Occupancy Ratio yang masih tinggi, banyak UMKM dan pelaku pekerjaan lain yang terdampak, hingga banyaknya pelajar yang masih kesulitan dalam melaksanakan PJJ di awal tahun ajaran baru.  

Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor akan efektif ?  

Sudah sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor?  

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema : PPKM NEXT LEVEL, MAMPUKAH COVID-19 TURUN LEVEL ?  

Rabu, 28 Juli 2021 16.00 s.d 17.00 WIB  

Bersama  

H. Atang Trisnanto, S.Hut, M.Si 

Ketua DPRD Kota Bogor  

Host  

Gunawan, SE 

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Kasus covid-19 di Kota Bogor dalam sebulan terakhir mengalami ledakan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bogor, jumlah kasus Covid-19 saat ini yang diisolasi menyentuh angka  4941. Selain itu, Bed Occupancy Ratio (BOR) dar 21 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor sudah menyentuh angka 84%  atau dari 1.099 tempat tidur menyisakan 176 tempat tidur.  Semenjak tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah Kota Bogor memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mengikuti arahan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Kemudian, pusat isolasi di setiap wilayah mulai coba dibuka, baik di tingkat wilayah kecamatan dan kelurahan maupun pusat isolasi di tingkat Kota, seperti di BPKP Ciawi, asrama IPB, Rumah Sakit Lapangan, BNN Lido, dll. Selain itu, upaya vaksinasi gencar dilakukan di Kota Bogor agar persentase warga Kota Bogor yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 semakin meningkat.   

Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor akan efektif ?  

Sudah sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor?  

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema : 

COVID-19 KOTA BOGOR KRITIS, SUDAHKAH PEMKOT LAKUKAN LANGKAH TAKTIS ?  

Rabu, 7 Juli 2021 

16.00 s.d 17.00 WIB 

Bersama  

Endah Purwanti, S.Pi 

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor 

Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Bogor  

Host  

Gunawan, SE 

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

Air merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh warga untuk aktivitas sehari-harii. Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki salah satu BUMD yang berfokus kepada pelayanan air minum, yakni Perumda Air Tirta Pakuan Kota Bogor. Namun, pelayanan air minum masih dikatakan masih banyak beberapa permasalahan yang ditemukan di masyarakat, seperti belum meratanya pelayanan, air yang masih terkadang tidak tersalurkan ke rumah-rumah warga, hingga kebutuhan infrastruktur pelayanan air yang masih perlu ada peningkatan.

DPRD Kota Bogor sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Raperda) Pelayanan Air Minum pada Selasa, 29 Juni 2021. Pengesahan Perda ini diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Bogor yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, khususnya Perumda Air Tirta Pakuan.

Akan sejauh mana Perda tersebut nantinya akan berdampak dalam upaya perbaikan pelayanan air minum untuk masyarakat Kota Bogor ?

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :

PERDA PELAYANAN AIR MINUM, ALAT BASUH PELAYANAN YANG KERUH

Bersama

Ir. H. Muaz HD

(Anggota Pansus Raperda Pelayanan Air Minum DPRD Kota Bogor)

Host

Gunawan, SE

(Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)

DPRD Kota Bogor merancang Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat miskin. Pembentukan raperda tersebut bertujuan dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin yang berada dalam kondisi berduka setelah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya.  

Raperda tersebut saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. Di dalam Perda tersebut, ada tiga poin utama yang dimuat antara lain terkait sasaran dan penerima santunan kematian, mekanisme pemberian santunan kematian, serta jenis dan besaran santunan kematian.  

Akan sejauh mana Perda tersebut akan berdampak kepada masyarakat Kota Bogor?   

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

RAPERDA SANTUNAN KEMATIAN UNTUK SIAPA ?  

Bersama  

Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si 

(Ketua Pansus Raperda tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin DPRD Kota Bogor)

Host  

Febri Nur Aini, S.Pt 

(Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)

DPRD Kota Bogor dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga fungsi penting dalam roda pemerintahan di Kota Bogor, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD Kota Bogor dalam hal perumusan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) maupun pengawasan pelaksanaan Perda oleh Pemerinah Kota Bogor.

Dalam pengawalan legislasi daerah, banyak sekali PR yang masih harus diselesaikan, baik oleh DPRD Kota Bogor maupun Pemerintah Kota Bogor. Beberapa permasalahan tersebut antara lain seperti masih banyaknya Perda yang belum memiliki aturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwali), ataupun terkait dengan sosialisasi serta pelaksanaan di lapangan yang masih jauh dari kondisi ideal seperti yang diamanatkan dalam Perda.

Bagaimanakah peran DPRD Kota Bogor dalam mengawal itu semua ?

Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :

JALAN PANJANG MENGAWAL LEGISLASI DAERAH

Bersama

Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor

Host

Gunawan, SE

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor merancang Raperda inisiatif tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Pembentukan raperda tersebut bertujuan dalam dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah Kota.

Walikota Bogor telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor tanggal 31 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut juga ditetapkan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020.

Walikota Bogor telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor tanggal 31 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut juga ditetapkan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor tanggal 31 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut juga ditetapkan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020. Kemudian, dari tanggal 5-7 April 2021 dilaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020 antara Komisi-komisi dengan OPD Mitra.

Sepanjang tahun 2020, pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap sektor ekonomi di Kota Bogor dikarenakan berbagai kebijakan pembatasan yang berdampak langsung kepada sektor ekonomi. Pemerintah Kota Bogor tidak diam dalam menghadapi permasalahan tersebut. Berbagai program dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat diluncurkan demi perekonomian Kota Bogor bangkit kembali.

Walikota Bogor telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor tanggal 31 Maret 2021. Dalam kesempatan tersebut juga ditetapkan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2020.  

Sepanjang tahun 2020, pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap sektor ekonomi di Kota Bogor dikarenakan berbagai kebijakan pembatasan yang berdampak langsung kepada sektor ekonomi. 

Pemerintah Kota Bogor tidak diam dalam menghadapi permasalahan tersebut. Berbagai program dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat diluncurkan demi perekonomian Kota Bogor bangkit kembali.  

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor memiliki 4 (empat) BUMD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor, antara lain Perumda Air Tirta Pakuan yang bergerak di bidang pelayanan air minum, PDJT dalam bidang transportasi, Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam hal pengelolaan pasar, serta Bank Kota Bogor dalam sektor keuangan dan pembiyaaan.   

Sudah sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola hal-hal tersebut sepanjang tahun 2020?  Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner bersama Narasumber dengan tema :  

KUPAS TUNTAS LKPJ WALIKOTA BOGOR 2020 

SESI 2 : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN