KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Mempertanyakan Ketegasan Hadapi Kerumunan FPI di Masa Pandemi

    Pemerintah dan aparat terkesan mengistimewakan pimpinan ormas FPI Rizieq Shihab dan massa pengikutnya. Beberapa kali acara yang mengundang kerumunan digelar tanpa ada penindakan. Terakhir, Rizieq hanya didenda 50 juta rupiah saat menggelar acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi. Seberapa kuat sebenarnya dampak kepulangan Rizieq terhadap kondisi sosial politik di Indonesia.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    26 min
  • Sekolah di Pelosok Sulit Akses Bantuan Pembelajaran Jarak Jauh

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus lalu merilis pedoman pelakanaan kurikulum sekolah dalam kondisi khusus atau darurat. Dengan pedoman ini, otoritas pendidikan di Indonesia memberikan keleluasaan bagi pendidik dalam menentukan kurikulum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan siswa. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.Pelaksana tugas Kepala Pusat Penelitian Kebijakan di Kementerian Pendidikan, Irsyad Zamjani mengatakan sebenarnya sudah banyak kebijakan dibuat untuk membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Termasuk bagi penyelenggara pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    21 min
  • Banyak Pemda Sepelekan Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sejak 2016 hingga 2018, kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Survei juga menyimpulkan, 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Kebanyakan kasusnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menteri PPPA I Gusti Bintang Puspayoga mengatakan saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bertambah rumit, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi. Karena kekerasan kini bukan hanya fisik saja, tapi juga kekerasan secara verbal dan daring. Kementerian PPPA mendorong agar pemerintah daerah segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Karena daerah yang sudah membentuk unit-unit teknis ini masih sangat sedikit, baru 17 persen saja.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Persiapan Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Sinabung.

    Aktivitas Gunung Merapi di Jawa Tengah semakin meningkat. Hal itu dikuatkan dengan seluruh hasil data pengamatan Merapi, yang parameternya terus menunjukkan di atas ambang normal. Kepala Badan penyelidikan dan pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida mengatakan sejak dua hari lalu ditemukan adanya gelembung dari perut gunung. Status Merapi kini sudah ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga atau level 3. Satu tingkat di bawah status Awas. Warga yang berada di radius lima kilometer dari kawah Merapi terus diungsikan. **Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    23 min
  • Hari Pahlawan dan Sosok Pahlawan Alternatif

    Generasi muda diingatkan untuk terus mengasah pikir lebih kreatif dan inovatif. Menteri Sosial Juliari Batubara meminta generasi masa kini tidak cepat merasa nyaman dengan apa yang sudah diperoleh. Sesuai dengan semangat peringatan Hari Pahlawan, generasi milenial harus terus berjuang meneruskan apa yang sudah diperoleh dari para pahlawan nasional sebelumnya.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    22 min
  • PSBB Diperpanjang dan Upaya Meningkatkan 3T

    Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, selama 2 pekan hingga 22 November mendatang. Sepanjang hari Minggu kemarin, ada penambahan 800-an kasus baru positif Covid-19 di ibu kota. Sehingga jumlah total kasus positif di DKI Jakarta lebih dari 112 ribu orang.Dalam sepekan terakhir di DKI Jakarta memeriksa 57 ribu orang melalui tes PCR. Hasilnya, lebih dari 9 persen dari yang diperiksa positif terinfeksi virus korona. Angka pemeriksaan ini jauh melampaui panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menargetkan minimal 10.600 orang diperiksa tiap pekan.Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, pelonggaran sejumlah sektor selama PSBB Transisi akan diimbangi dengan menggencarkan 3T atau testing, tracing, dan treatment untuk menangani pandemi Covid-19. Keputusan melakukan sejumlah pelonggaran selama PSBB Transisi juga dikarenakan tingkat kasus positif secara keseluruhan di DKI menurun. Terutama dalam dua pekan terakhir.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    23 min
  • Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Minoritas di Pilkada Serentak 2020

    Ratusan daerah akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.Antara lain di provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Kota Semarang, Jawa Tengah, Pasuruan, Jawa Timur, dan Manado, Sulawesi Utara. Kabupaten Tabanan, Bali, Serang, Banten, dan Merauke, Papua. Pada pilkada kali ini, KPU menetapkan jumlah pemilih mencapai lebih dari 100 juta.Saat ini penyelenggara pemilu memiliki waktu kurang lebih satu bulan untuk bisa memaksimalkan penyelenggaraan pilkada agar berjalan LUBER, jujur, adil dan inklusif. Sebab, hingga kini masih banyak masalah yang belum tuntas diselesaikan. Semisal soal pemenuhan hak-hak bagi kelompok minoritas, seperti Orang Rimba, masyarakat adat, dan kaum difabel. Padahal mereka memiliki hak sama, seperti termaktub di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Antara lain penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah diakses. Belum lagi, pilkada kali ini digelar di tengah kondisi pandemi Covid-19. Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI Heppy Sebayang mengakui program pemilu untuk disabilitas belum berjalan baik. Karena itu, ia mendesak untuk terus ditingkatkan dan diawasi pelaksanaannya.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected] 

    24 min
  • Resesi dan Dorongan Peningkatan Serapan Anggaran PEN

    awal bulan ini serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 51 persen lebih. Nilainya Rp366 triliun dari total anggaran Rp365 triliun. Dihitung dari sejak terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Mei lalu, hingga kini program sudah berjalan lima bulan.Menurut Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, serapan anggaran untuk sejumlah program mengalami peningkatan. Misalnya, program Bantuan Sosial yang sudah terserap 86 persen. Juga program bantuan untuk UMKM yang terserap 75 persen.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    21 min
  • Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 790 pelanggaran netralitas ASN terkait Pilkada. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, mayoritas temuan berasal dari laporan Komisi ASN. Kasusnya sendiri banyak ditemui di media-media sosial, berupa pemberian dukungan ke salah satu pasangan calon.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Arah Aksi Penolakan Pasca-Penandatanganan UU Ciptaker

    Undang-undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo, tapi masih banyak pertanyaan publik yang mencuat.Mulai dari jumlah halaman. Dari DPR, naskah Undang-undang itu hanya setebal 812 halaman. Namun begitu ditandatangani Presiden membengkak menjadi 11.87 halaman. Benarkah Istana hanya melakukan koreksi salah ketik saja? Betulkah ada pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus Istana?   

    Pemerintah sampai ini belum menyampaikan secara rinci apa saja yang dikoreksi hingga menjadi naskah final Undang-undang Cipta Kerja. Tapi menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan, dalam waktu dekat Menteri Sekretaris Negara akan menggelar konferensi pers. Untuk menjelaskan koreksi administratif apa saja di naskah Omnibus Law Cipta Kerja itu.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    22 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…