KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • UMP 2021 dan Daya Beli Masyarakat

    Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan, keputusan tidak menaikkan UMP tahun depan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengklaim, tidak naiknya UMP tahun depan sudah sesuai masukan dari kalangan pekerja dan pengusaha.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    25 min
  • Demo UU Cipta Kerja: Bagaimana Nasib Anak yang Ditangkap

    Sore ini kita membahas proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap pelajar atau anak-anak dibawah umur, yang terlibat aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya saja, hingga saat ini ada 143 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 67 orang ditahan, dan 31 diantaranya merupakan PELAJAR. Bagaimana proses dan penegakan hukum terhadap pelajar atau anak-anak dibawah umur yang ditangkap terkait demonstrasi menentang Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja? Apakah penegakan hukum terhadap mereka sudah sesuai aturan yaitu Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Krisis Demokrasi, Publik Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Sore ini kita membahas hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia, yang menyimpulkan masyarakat kini semakin takut menyampaikan pendapatnya. Hasil survei juga menunjukkan masyarakat lebih banyak yang menilai Indonesia semakin tidak demokratis.

    Mengapa kini masyarakat semakin takut menyatakan pendapatnya?

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Masih Berlanjut, Misteri Kontroversi Draf UU Cipta Kerja

    Sore ini kita kembali membahas kontroversi naskah Undang-undang Cipta Kerja yang memiliki sejumlah versi, dengan masing-masing versi memiliki jumlah halaman berbeda-beda. Saat Sekjen DPR menyerahkannya ke Sekretariat Negara pertengahan Oktober lalu, jumlah halamannya dinyatakan 812 halaman. Tapi saat Pemerintah mendistribusikan draf itu ke sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti PBNU, PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, draf itu bertambah tebal menjadi 1.187 halaman. Mengapa sampai ada lagi versi draf Undang-undang Cipta Kerja dengan jumlah halaman berbeda?

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    25 min
  • Hari Santri Nasional Di Tengah Pandemi Global

    Kali ini kita membahas Hari Santri Nasional yang jatuh tepat pada hari ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Hari Santri tahun ini diperingati di tengah keprihatinan pandemi COVID-19. Sudah banyak santri tertular virus korona. Bahkan ada pondok pesantren yang terpaksa dikarantina wilayah untuk sementara, demi menghindari penyebaran COVID-19. Mengapa klaster pesantren semakin bermunculan? Begitu minimkah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilaksanakan oleh pesantren? Atau, apakah klaster pesantren menjamur karena sarana dan prasarana pemondokan yang kurang higienis?

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Teka-Teki Program Vaksinasi COVID-19

    Sore ini kita membahas peta jalan atau roadmap vaksinasi COVID-19. Sebelumnya pemerintah berencana mempercepat program vaksinasi COVID-19. Dari sebelumnya awal tahun depan menjadi sekitar November atau Desember tahun ini. Namun belakangan banyak pihak termasuk para epidemiolog meminta vaksinasi tidak terburu-buru. Jadi bagaimana kepastian rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia?

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • setahun usia pemerintahan Jokowi-Maruf

    LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf banyak membatasi kebebasan sipil bahkan sekaligus membungkamnya. Kontras menyebut, buruknya kondisi kebebasan sipil itu menjadi bentuk Resesi Demokrasi. Menurut catatan Kontras, dalam kurun satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, ada lebih dari 150 kasus pembatasan sipil. Mulai dari pembatasan kebebasan berkumpul, hak kebebasan berkelompok, dan kebebasan berekspresi. Dari ratusan kasus itu, polisi menjadi aktor yang paling banyak melakukan pembatasan kebebasan sipil, disusul pemerintah.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Habis UU Cipta Kerja, Terbitlah Pembangkangan Sipil

    Sejak pekan lalu, sejumlah pihak menyuarakan wacana pembangkangan sipil sebagai upaya perlawanan terhadap pemerintah dan DPR yang ngotot mempertahankan Undang-undang Cipta Kerja. Istilah pembangkangan sipil disebutkan pertama kali oleh penulis Amerika Serikat, Henry David Thoreau, sekitar 170-an tahun lalu. Ketika itu, Henry menegaskan penolakannya terhadap pajak yang dikenakan pemerintah Amerika untuk membiayai perang di Meksiko. Pajak itu juga untuk memperluas praktik perbudakan melalui Hukum Perbudakan. Definisi pembangkangan sipil terus berkembang. Sejumlah ilmuwan menyebut pembangkangan sipil merupakan gerakan tanpa kekerasan yang dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya untuk membawa perubahan dalam hukum atau kebijakan pemerintah.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    23 min
  • Tindakan Hukum bagi Aparat Pelaku Kekerasan terhadap Demonstran

    Institusi kepolisian hari-hari ini dihujani kritik publik atas kinerja mereka menghadapi aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja. Itu tidak lepas dari berbagai laporan kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran. Bahkan sasaran kekerasan tidak hanya buruh, mahasiswa dan pelajar, tapi juga jurnalis. Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Polri menindak anggotanya yang terbukti melakukan tindak kekerasan saat menangani aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Kontroversi Penanganan Pelajar Peserta Demo UU Cipta

    aparat kepolisian menangkap ribuan orang di berbagai daerah terkait aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja. Sebagian besar pelajar SMA atau SMK. Bahkan di Jakarta, ada diantaranya siswa Sekolah Dasar dan SMP. Polda Metro Jaya mengklaim sudah memulangkan sebagian besar pelajar yang tertangkap itu. Saat jumpa pers kemarin, juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus menjelaskan, ada 1.300-an pemuda ditangkap di ibu kota dan 800-an diantaranya merupakan pelajar. Mereka yang ditangkap bukan hanya berasal dari Jakarta saja, tapi juga Depok, Tangerang dan Bogor.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    23 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…