KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Efektifkah Mini Lockdown ala Jokowi Tekan Kasus Covid-19?

    Presiden Joko Widodo memerintahkan Komite Percepatan Penanganan Covid-19 menerapkan metode intervensi lokal alias mini lockdown di berbagai wilayah di Indonesia. Metode intervensi itu diterapkan untuk menekan laju penyebaran virus korona.Menurut Presiden, mini lockdown jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan disesuaikan dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil. Berikut penjelasan Presiden Jokowi saat rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka,**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    23 min
  • Mungkinkah Tes Usap PCR Satu Harga?

    Masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tes usap atau tes swab, yang menjadi sarana mendeteksi apakah terinfeksi virus korona atau tidak. Permintaan standarisasi harga untuk swab tes pun semakin menguat, meski pada Juni lalu, keluhan ini juga sempat disuarakan.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklaim masih merumuskan standarisasi atau batas tertinggi biaya tes usap atau swab menggunakan polymerase chain reaction (PCR). Berikut pernyataan Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    25 min
  • Bagaimana Ketersediaan Tenaga Medis untuk Penanganan Covid-19

    ketersediaan tenaga kesehatan untuk penanganan covid-19 di tanah air mulai mengkhawatirkan. Banyaknya tenaga kesehatan yang gugur, imbas menangani pasien covid-19 juga semakin meningkat setiap hari ini. Hal tersebut juga yang disampaikan Dokter Faisal Matondang saat dihubungi Presiden Joko Widodo.Faisal Matondang merupakan salah satu dokter paru yang baru saja menjalani beberapa pekan dalam perawatan akibat covid-19. Faisal menyebutkan, jumlah dokter spesialis paru di Indonesia kurang dari 2 ribu orang, dan sebanyak 135 ribu penduduk Indonesia menggantungkan pelayanan kesehatan paru. Berikut pernyataan Faisal Matondang**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    20 min
  • Peringatan Hari Tani Indonesia

    Hari Tani ditetapkan oleh Presiden pertama RI, yakni Soekarno, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Tani. Pemilihan tanggal itu dilakukan karena bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria, 1960 silam. Namun, meski sudah puluhan tahun dirayakan dan diperingati, hingga kini nasib petani masih jauh dari harapan.Bagai Mana Mendorong pertanian menjadi Penyokong perekonomian Indonesia di tengah pandemi**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    22 min
  • Jelang 2 Minggu, BagaimanaEvaluasi PSBB ?

    penularan kasus covid-19 masih terus meningkat saban hari, meski penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB jilid II di DKI Jakarta telah berlangsung hampir dua pekan. Di tengah penerapan itu, klaster-klaster baru bermunculan, di antaranya klaster hiburan malam, hotel dan pernikahan.Saat ini di Jakarta total kasus positif Covid-19 mencapai 66.500-an orang. Total meninggal 1.650 orang, dan total sembuh lebih dari 51 ribu orang.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim terus berupaya maksimal untuk menurunkan kasus positif virus korona di ibu kota. Berikut penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dilansir dari salah satu acara di televisi swasta.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    27 min
  • Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Golput Mencuat

    Pemerintah tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini meski keputusan itu menuai kontroversi di tengah masyarakat.Silang pendapat antara yang pro dan kontra, terkait perhelatan Pilkada di sejumlah daerah kian menyeruak, bahkan melibatkan ormas-ormas besar keagamaan.Tak ayal, Pemerintah, KPU, Bawaslu akhirnya bersepakat dengan DPR, bahwa Pilkada tetap dilanjutkan, kendati risiko terkena virus corona tetap mengintai.Berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    26 min
  • DPD: Menunda Pilkada Lebih Baik Ketimbang Keluarkan Perpu

    Pemerintah memastikan akan tetap menggelar pemilihan kepala daerah, Pilkada serentak 2020, 9 Desember mendatang, di tengah tren peningkatan kasus covid-19 di Indonesia. Bahkan, keputusan tetap menggelar pesta demokrasi saat pandemi itu juga terjadi di tengah desakan dari berbagai pihak untuk menunda Pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah.Dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi Pemilu DPR, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beralasan tidak ada kepastian bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir di tahun depan, sehingga Pilkada tidak bisa ditunda. Ia menyebut, Indonesia akan mengikuti langkah dari beberapa negara di dunia terkait pelaksanaan Pemilu, seperti Korea Selatan yang tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Berikut pernyataan Mendagri, Tito Karnavian.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    27 min
  • Desakan Menunda Pilkada Serentak

    Pemilihan kepala daerah, Pilkada akan memasuki tahapan penetapan pasangan calon, Rabu mendatang. Seruan maupun pendapat dari pelbagai pihak terkait permintaan penundaan Pilkada tahun ini pun terus menguat.Di tengah banyaknya desakan, Pemerintah justru bersikeras menyelenggarakan Pilkada sesuai jadwal, 9 Desember 2020 mendatang. Juru bicara Presiden, M. Fadjroel Rahman dalam keterangan tertulisnya beralasan Pilkada dilakukan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih. Namun, kata dia, semua dilakukan dengan tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan yang ketat, untuk mencegah munculnya klaster pilkada. Kementerian Dalam Negeri malah tengah menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Opsi pertama, perpu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah virus korona, mulai pencegahan hingga penegakan hukum. Opsi kedua ialah perpu spesifik yang mengatur protokol Covid-19 untuk Pilkada 2020 dan pemilihan kepala desa. Berikut penjelasan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sebuah webinar daring, Minggu kemarin.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    28 min
  • Mengusung Pilkada yang Sehat dan Berkualitas

    Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB di Provinsi DKI Jakarta memasuki waktu hampir sepekan. Kebijakan ini dibarengi dengan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, baik perorangan maupun perusahaan selama masa itu pun banyak ditemukan di ibu kota. Dari data yang kami terima, selama tiga hari penerapan PSBB, sudah 8 ribuan pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran terbanyak yakni terkait penggunaan masker. Sekitar 7.800-an orang ditindak karena terjaring razia tidak mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui bahwa tantangan saat ini adalah menertibkan masyarakat untuk mengenakan masker, termasuk saat di dalam mobil. Berikut penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dikutip dari program di salah satu televisi swasta nasional.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    23 min
  • Pilkada di Tengah Pandemi, Lanjut atau Ditunda?

    pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2020 terus mendapat sorotan dari berbagai lapisan masyarakat. Terutama mengenai aspek kesehatan, lantara digelar saat pandemi virus korona masih belum jelas kapan berakhirnya.Ini memunculkan kecemasan masyarakat mengenai ancaman bertambahnya klaster baru Covid-19. Terutama karena ada sejumlah tahapan yang berpotensi memunculkan kerumunan massa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan Pilkada 2020 akan tetap digelar, meski dalam kondisi pandemi. Pemerintah mengklaim sudah mempersiapkan segalanya secara matang: mulai dari anggaran, protokol kesehatan, hingga aturan ketat bahkan sanksi bagi yangmelanggar.Berikut penjelasan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Bahtiar dalam diskusi yang diadakan KPU, kemarin.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    26 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…