
Sign up to save your podcasts
Or


kepolisian belum lama ini mengumumkan penangkapan sejumlah orang di Jakarta dan Medan Sumatera Utara.Dari penelusuran redaksi delapan orang yang ditangkap merupakan anggota Komite. AksiMenyelamatkan Indonesia atau KAMI. KAMI merupakan organisasi sipil yang dibentuk bekas Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin pada Agustus lalu.Beberapa nama yang ditangkap polisi adalah Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida.Penangkapan itu terkait dengan aksi besar-besaran menolak Undang-undang Cipta Kerja, pekan lalu. Aksi terjadi di berbagai daerah, diwarnai kerusuhan dan perusakan. Saat itu polisi menangkap ribuan orang atas berbagai sangkaan, mulai dari memprovokasi massa hingga merusak fasilitas umum. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiyono dalam jumpa pers sore ini menyatakan akan segera menyampaikan keterangan mengenai penangkapan sejumlah anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Aksi demonstrasi massa menentang Undang-undang Cipta Kerja belum berakhir. Sejak pekan lalu hingga hari ini, massa terus bergerak di Jakarta dan berbagai daerah. Di Jakarta, hari ini giliran kelopok FPI dan Alumni 212 mendatangi Istana Mereka. Sementara itu, aliansi sipil yang terdiri Gerakan Buruh Bersama Rakyat hingga Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan lain-lain berencana kembali memadati jalan-jalan pada pekan depan. Begitu juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 32 federasi serikat pekerja lainnya, meski belum ditentukan waktunya. Menguatnya gerakan sipil menentang Undang-undang Cipta Kerja tak ditanggapi serius oleh pemerintah. Pemerinta justru mencurigai aksi itu tidak murni, dan ditunggangi pihak tertentu. Sebut saja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menuding ada pihak asing yang mendanai aksi massa di sejumlah daerah.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Hari ini KBR Sore menyoroti draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pekan lalu. Draf RUU diwarnai ketidakjelasan karena banyak versi beredar. Apa yang sesungguhnya terjadi?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Seribuan lebih pengunjuk rasa di Jakarta, ditangkap polisi. Di berbagai daerah, aksi menolak undang-undang omnibus lawa itu pecah. Misalnya di Bekasi, Serang (Banten), Semarang, Surabaya, Padang, Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Bandar Lampung dan masih banyak lagi.Tidak hanya ditangkap. Tapi banyak juga pengunjuk rasa terluka, ringan hingga berat. Termasuk dua mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Cikarang-Bekasi yang retak tengkorak kepala dan harus dioperasi.Bukan hanya pengunjuk rasa, jurnalis peliput aksi unjuk rasa juga tidak sedikit yang mengalami tindak kekerasan dan perusakan alat kerja oleh aparat keamanan. Tambah lagi sejak tadi malam, beredar kabar adanya jurnalis dan aktivis pers mahasiswa yang dinyatakan hilang kontak.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
aksi unjukrasa menolak Pengesahan RUU Cipta Kerja masih terus terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di jalan Daan Mogot, perbatasan antara Provinsi Banten dan Jakarta. Aksi siang tadi sempat diwarnai bentrokan lantaran para pendemo berupaya melanjutkan aksi di Jakartaaksi unjukrasa menolak Pengesahan RUU Cipta Kerja masih terus terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di jalan Daan Mogot, perbatasan antara Provinsi Banten dan Jakarta. Aksi siang tadi sempat diwarnai bentrokan lantaran para pendemo berupaya melanjutkan aksi di Jakarta.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Aksi berlangsung sejak Senin lalu dan berlanjut hingga hari ini. Aksi melibatkan berbagai kelompok masyarakat, baik buruh, mahasiswa, atau masyarakat sipil lainnya.Menanggapi kondisi itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta masyarakat menghentikan aksi demonstrasi. Ida menggunakan beralasan pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia akan membahayakan masyarakat yang turun ke jalan. Permintaan itu disampaikan melalui surat terbuka kepada serikat buruh di Indonesia.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Membahas kontroversi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan potensi terjadinya ketidakadilan pada sejumlah aspek terkait. Tidak hanya dari kalangan akademisi, kritikan juga datang kalangan pemuka agama. Apa dan bagaimana keprihatinan mereka menyusul pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu?
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada personil TNI beserta seluruh keluarga besarnya. Bertindak selaku inspektur upacara yang diselenggarakan secara terbatas di Istana Negara, Jakarta, dan dipancarteruskan secara virtual, Jokowi juga menyatakan apresiasinya atas peran TNI membantu menangani pandemi COVID-19. Terutama dalam upaya mendisiplinkan publik mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus korona.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah mengklaim hasil uji klinis fase 3 dari vaksin covid-19 menunjukkan hasil positif.Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas 30 September lalu yakin vaksin untuk virus korona akan tersedia dan bisa disuntikan ke masyarakat Indonesia pada akhir tahun atau awal 2021.Jokowi memerintahkan jajarannya membuat perencanaan produksi vaksin agar tidak menemui kendala saat pelaksanaan di lapangan. Berikut pernyataan Presiden Jokowi.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
kampanye tatap muka di masa pandemi virus korona menjadi sorotan karena masih dilakukan oleh para calon kepala daerah. Hal itu dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid-19.Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa melarang pertemuan tatap muka, karena ada undang-undang yang mengaturnya. Namun, penyelenggara pemilu mengklaim telah memperketat aturan kampanye di Peraturan KPU.Menurutnya KPU, selama pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperketat aturan kampanye, maka Peraturan KPU masih menjadi acuan dalam aturan Pilkada Serentak di 270 daerah. Berikut penjelasan Komisioner KPU, Ilham Saputra.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed