KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Menerka Arah Politik 'Koalisi Besar'

    Sore ini kita membahas, akan kemana Arah Politik “Koalisi Besar”. Ini adalah Koalisi yang dihuni lima partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yaitu, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB.

    Meski pembentukannya banyak menuai dukungan, termasuk dari Presiden Joko Widodo, tapi arah manuver politik “Koalisi Besar” masih jadi tanda tanya. Kalaupun misalnya ingin sepakat mengusung calon presiden Ganjar Pranowo Gerindra mengunggulkan Prabowo Subianto. Belum lagi Golkar, yang sesuai hasil Munas menjagokan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

    “Koalisi Besar” kini dikabarkan siap melakukan pertemuan. Para ketua umum terutama dari lima partai politik disebut-sebut akan diundang Presiden Joko Widodo. Undangan ngopi-ngopi yang bisa saja diartikan sebagai “silaturahmi politik”, atau justru “politik makan siang” khas Jokowi.

    Akankah silaturahmi politik “Koalisi Besar” semata untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sekaligus menandingi pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem, PKS dan Demokrat?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    24 min
  • Hambatan dan Penanganan Arus Balik 2023

    Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) baru terkait pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus balik tahun ini.

    SKB ini merupakan tambahan dari SKB sebelumnya yang telah diterbitkan 5 April lalu. SKB baru ini menambah pengaturan lalu lintas di tanggal-tanggal yang belum ditetapkan sebelumnya.

    SKB antara Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri ini memperbarui jadwal penerapan tiga rekayasa lalu lintas. Yaitu contra-flow, ganjil-genap, dan sistem satu arah atau one way.

    Lantas, apa saja tiga rekayasa lalu lintas baru selama masa arus balik itu? Bagaimana pula aparat berwenang mengantisipasi kemacetan lalu lintas arus balik pada jalur-jalur arteri atau non-tol? Kita akan membahasnya di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    25 min
  • Arus Mudik: Sistem One Way, Contra Flow, Gage Dimulai

    Hari ini rekayasa lalu lintas arus mudik mulai dilakukan, khususnya di jalur tol Trans-Jawa untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik. Ada sistem satu arah atau one-way, sistem lawan arah atau contra-flow hingga ganjil genap.

    Berbagai rekayasa pengendalian lalu lintas arus mudik ini dilaksanakan, guna mewujudkan slogan pemerintah yakni "Mudik Aman dan Berkesan 2023". 

    Selain kebijakan rekayasa lalu lintas, apa lagi yang sudah disiapkan demi kelancaran arus mudik?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

    25 min
  • Bantuan Tempur atau Jeda Kemanusiaan di Papua

    Sore ini kita membahas situasi di Papua, setelah seorang anggota TNI tewas akibat tembakan kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka.

    Peristiwa terjadi ketika tim gabungan melakukan operasi penyelamatan pilot maskapai Susi Air, yang disandera kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan akhir pekan lalu.

    Pasca-serangan kelompok bersenjata itu, Panglima TNI Yudo Margono langsung menyiapkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal.

    Lantas, bagaimana nasib warga sipil bila kedua pihak yaitu KKB dan TNI bertempur? Perlukah jeda kemanusiaan diberlakukan kembali?

    25 min
  • THR 2023, Kasus dan Penyelesaiannya.

    Sore ini kita membahas pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja.

    Saudara, Kementerian Ketenagakerjaan menerima ratusan aduan terkait pekerja yang belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Sejak 28 Maret hingga 13 April kemarin, Posko THR mencatat ada 450-an pengaduan.

    Tenggat waktu perusahaan membayarkan THR jatuh pada Sabtu besok, 15 April 2023. Namun jumlah perusahaan yang belum bisa memberikan THR justru semakin bertambah.

    Bagaimana mempercepat penyelesaian kasus pembayaran THR ini?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    22 min
  • Prahara Konflik Agraria di Negeri Agraria

    Sore ini kita akan menyoroti konflik agraria di Indonesia yang masih memprihatinkan.

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat konflik agraria menempati posisi kedua kasus terbanyak yang diadukan masyarakat ke lembaga mereka.

    Fakta ini menguatkan temuan LSM Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA dimana jumlah kasus konflik terus meningkat. Begitu juga cakupan luas wilayah yang terdampak konflik agraria naik hingga 100 persen.

    Mengapa konflik agraria masih menjadi prahara yang tak kunjung reda?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    25 min
  • Konten Media Sosial, Ancaman Pemilu 2024

    Sore ini kita menyoroti buzzer politik yang diperkirakan akan kembali meramaikan agenda politik, yaitu Pemilu.

    Saudara, menjelang Pemilihan Umum 2024, kampanye negatif semakin banyak ditemukan di berbagai kanal media sosial. Bila temuan-temuan seperti ini tidak dicegah sejak dini, dampaknya akan semakin memperparah perpecahan atau polarisasi masyarakat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

    Apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk mengantisipasi konten-konten media sosial yang menabrak aturan, jelang Pemilu 2024? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Harapan Besar pada Revisi Kedua UU ITE

    Sore ini kita menyoroti revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut Undang-undang ITE. Pemerintah dan DPR pada Senin kemarin sepakat untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-undang ITE mulai April ini.

    Pemerintah bertekad menghapus sejumlah pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Dua dari 10 pasal yang akan dihapus adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, pemerintah akan memperjuangkan dimasukkannya proses keadilan restoratif atau restorative justice dalam Undang-Undang ITE. Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

    Seberapa besar harapan publik terhadap revisi Undang-undang ITE ini?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Rendahnya Kepercayaan Publik untuk DPR

    Saudara, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Partai Politik masih menjadi dua lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah. Kesimpulan ini terlihat dari hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), periode 31 Maret hingga 4 April 2023.

    Hasil buruk yang diperoleh DPR dan Partai Politik ini, tidak jauh beda dengan capaian survei satu bulan sebelumnya. Ketika itu, Partai Politik masih mengungguli DPR dalam meraih tingkat kepercayaan publik.

    Mengapa DPR dan Partai Politik terus-menerus menempati dasar jurang tingkat kepercayaan publik?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Belajar Toleransi dari Lumajang Jawa Timur

    Saudara, kasus-kasus intoleran masih kerap terjadi di tanah air. Kasus terakhir misalnya soal penutupan patung “Bunda Maria” menggunakan terpal di Desa Bumirejo, Kulon Progo, Yogyakarta.

    Penutupan itu menyusul permintaan sekelompok orang dari organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik Islam. Alasannya, patung “Bunda Maria” berukuran besar di rumah doa itu, mengganggu kekhusyukan ibadah puasa umat muslim.

    Kasus intoleran lain terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Purwakarta justru dilakukan Bupati Anne Ratna Mustika. Alasan penyegelan, karena bangunan gereja itu tidak mengantongi izin.

    Di tengah maraknya kasus-kasus intoleran, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur justru menelurkan kebijakan yang dinilai lebih toleran. Apa dan bagaimana kebijakan itu?

    Selengkapnya kita bahas di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    25 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…