Saudara, pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 akan berlangsung selama dua pekan, yakni mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023.

Batas waktu ini sesuai amanat Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, KPU harus menerima daftar bacaleg sembilan bulan sebelum pemungutan suara. Sesuai jadwal pemungutan suara calon legislatif akan digelar Rabu, 14 Februari 2024.

Lantas, bagaimana partai politik menjaring bakal caleg yang berkualitas? Apakah penyusunan daftar bakal caleg itu terkendala, lantaran belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu, terbuka atau tertutup?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, jumlah pemudik Idulfitri tahun ini meningkat hingga 44 persen. Yakni, dari 95 juta pada 2022 menjadi 123 juta pada 2023. Mayoritas pemudik atau 99 juta orang akan menggunakan transportasi darat. Rinciannya, 27 juta orang naik mobil pribadi, 22 juta orang naik bus, dan 9 juta orang naik mobil sewa.

Sama seperti tahun lalu, lebih dari separuh pemudik dipastikan melintasi jalan tol Trans-Jawa. Sebab, daerah tujuan pemudik terbanyak adalah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Yogyakarta.

Lantas bagaimana pemerintah mengantisipasi kemacetan arus mudik tahun ini? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, dua aktivis hak asasi manusia (HAM) yakni Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini.

Keduanya akan menjalani sidang perkara dugaan pencemaran nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kasus ini mencuat dan berlanjut hingga ke persidangan, lantaran kritik dari Haris dan Fatia terhadap jejak jenderal dan purnawirawan TNI dalam bisnis militer di Blok Wabu, Papua.

Kritik yang mereka sampaikan di YouTube Haris Azhar itu merujuk riset sejumlah lembaga masyarakat sipil. Alih-alih menelusuri hasil riset tersebut, keduanya justru dilaporkan ke polisi oleh Luhut dengan menggunakan pasal di UU ITE.

Bagaimana jalannya persidangan Haris dan Fatia? Apa saja dakwaan Tim Jaksa? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, sejumlah daerah masih belum mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai aturan. Masih ada banyak kabupaten-kota yang memiliki anggaran kesehatan kurang dari 4 persen APBD. Padahal mulai tahun ini, pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan minimal 10 persen APBD-nya untuk kesehatan.

Mengapa belum semua daerah memenuhi kewajiban mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai aturan? Apa yang harus dilakukan, agar pemerintah daerah memenuhi alokasi minimal dana kesehatan di wilayahnya?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Pernyataan itu dikeluarkan Federasi sepak bola dunia, FIFA, usai pertemuan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

FIFA beralasan, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena kondisi terkini, antara lain penolakan kehadiran Timnas Israel. FIFA juga akan memberikan sanksi kepada PSSI setelah keputusan pembatalan.

Lantas, apa saja dampak dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20? Apa langkah selanjutnya?

Selengkapnya kita bahas di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saudara, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersedia di Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Karena itu, pemerintah memutuskan mengimpor beras dari sejumlah negara sebanyak dua juta ton.

Sekira 500 ribu ton di antaranya akan dipercepat prosesnya, karena bakal digunakan untuk bantuan sosial, stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Langkah impor ini dipertanyakan sejumlah pihak, terlebih dilakukan di masa panen raya.

Lantas, mengapa serapan beras petani tidak maksimal? Apa saja kendala pemerintah menyerap beras dari petani? Apakah impor jadi solusi utama?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Indonesia terancam sejumlah sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) jika gagal menyelenggarakan Piala Dunia U-20 tahun ini. Salah satu masalah yang bisa memicu FIFA menjatuhkan sanksi adalah terkait penolakan Timnas Israel di ajang dua tahunan tersebut.

Berbagai penolakan yang muncul membuat FIFA membatalkan pengundian grup atau drawing Piala Dunia U-20 yang sedianya digelar di Bali, akhir Maret.

Kini berbagai upaya dilakukan pemerintah dan PSSI agar piala dunia bisa tetap digelar sesuai jadwal. Namun, di satu sisi, suara penolakan juga masih terus disuarakan.

Lalu, bagaimana solusinya? Apa yang akan dilakukan pemerintah menyikapi prokontra tersebut. Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pengundian grup atau drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali dibatalkan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Sedianya pengundian akan dilakukan pada 31 Maret. Pasca-pembatalan, belum diketahui kapan pengundian akan kembali digelar.

Pembatalan itu terjadi karena ada penolakan dari berbagai pihak terkait keikutsertaan Tim Nasional Israel dalam pertandingan yang akan digelar di Indonesia. Tak hanya oleh kelompok masyarakat, penolakan juga disampaikan sejumlah kepala daerah, salah satunya Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Gubernur Wayan Koster menolak kehadiran Timnas Israel U-20 di Bali saat Piala Dunia U-20 2023.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Bisakah Indonesia fokus menjadi penyelenggara dan tidak terjebak di pusaran politik? Bolehkah olahraga dicampur-adukkan dengan politik? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung hingga kini. Selain aksi unjuk rasa, penolakan masyarakat terhadap Perpu Cipta Kerja juga akan dilakukan dalam bentuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh salah satunya yang akan menguji beleid tersebut.

Apa saja uji materi yang akan diajukan Partai Buruh? Akankah hasilnya nanti sama dengan sekelompok masyarakat yang mengagalkan Omnibus Law Cipta Kerja, dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ngotot mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, hari ini.

Pengesahan dilakukan di tengah gelombang penolakan yang dilakukan di berbagai daerah. Penolakan bahkan muncul sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan perpu, 30 Desember tahun lalu.

Lantas, apa langkah atau upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan publik untuk membatalkan undang-undang ini?

Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]