
Sign up to save your podcasts
Or


Kementerian Ketenagakerjaan mengizinkan pengusaha memotong upah buruh maksimal hingga 25 persen.
Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.
Kemenaker beralasan, aturan yang dikeluarkan itu bisa mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, kalangan buruh menolak permenaker tersebut. Alasannya, lantaran situasi ekspor Indonesia sudah pulih dan membaik pasca-pandemi.
Lantas, bagaimana jalan tengah masalah ini? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, Rabu pekan ini. Inpres itu diterbitkan dua bulan setelah Presiden Jokowi mengakui dan menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.
Selain Inpres, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.
Dalam beleid itu, tim diberikan waktu hingga Desember 2023, untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mampukah tim tersebut menyelesaikan tugas dari Presiden Jokowi tepat waktu? Lalu, bagaimana hak mengetahui kebenaran dan hak mendapat keadilan bagi korban dan keluarga korban?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah telah mengumumkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKG) dan gabah kering giling (GKG).
HPP akan berlaku untuk gabah kering panen di tingkat petani, penggilingan, hingga di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).
Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk kelas medium hingga premium.
Penetapan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan bakal segera diberlakukan.
Lalu, mampukah HPP dan HET baru menyejahterakan petani dan terjangkau oleh masyarakat?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, berbagai pihak berupaya meminimalkan polarisasi yang berpotensi terjadi pada saat atau sesudah Pemilu 2024.
Upaya itu digalakkan berkaca dari polarisasi atau perpecahan yang terjadi pada Pemilu 2019. Saat itu, masyarakat terbelah menjadi dua, karena berbeda dukungan dan pilihan politik.
Sejumlah hal yang bisa memicu perpecahan saat pemilu antara lain berita bohong, disinformasi, dan misinformasi. Kemudian ada pula karena politik indentitas, isu SARA, kampanye hitam, hingga politik intimidasi.
Lalu, apa saja upaya penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk mencegah perpecahan saat Pemilu 2024? Mampukah Indonesia mewujudkan Pemilu Damai di 2024?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Saudara, DPR telah menyerahkan Draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ke pemerintah untuk dibahas bersama.
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU bersama DPR.
RUU Kesehatan ini telah disetujui sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-16 pertengahan Februari lalu. Dengan penyerahan tersebut, kini proses menghimpun partisipasi publik juga telah dimulai.
Sebelum itu, pro-kontra terkait draf RUU telah mencuat dari berbagai kalangan. Akankah beleid ini bisa dengan mudah disahkan, dan menjawab kebutuhan masyarakat soal hak memperoleh kesehatan?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Lima personel polisi dijatuhi hukuman demosi dan penempatan di tempat khusus, karena terbukti menjadi calo penerimaan bintara. Tak ada sanksi pidana penjara bagi mereka.
Putusan itu dijatuhkan Komisi Kode Etik Profesi Polri di Mapolda Jawa Tengah, pekan lalu. Menurut komisi etik, lima polisi itu dianggap melakukan perbuatan tercela.
Vonis ini menuai kritik, karena dinilai terlalu ringan. Putusan itu juga tak sesuai janji Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang getol ingin melakukan reformasi struktural, dan kultural di tubuh Polri?
Mampukah hukuman tersebut memberi efek jera, dan memperbaiki pola rekrutmen di kepolisian?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Harga beras di tanah air masih mahal, sementara harga gabah di tingkat petani menurun.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga beras. Antara lain dengan mengimpor, dan mencabut Surat Edaran Batas Atas Harga Gabah. Namun, upaya itu belum berhasil membuat harga turun.
Presiden Joko Widodo akan segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) dalam waktu dekat. Salah satu tujuannya, agar harga bisa terjangkau, dan tak merugikan sebagian kalangan, baik petani, maupun konsumen.
Pertanyaannya, mampukah HPP itu nanti meredam tingginya harga beras dan mencegah inflasi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan hingga 300 triliun di Direktorat Jenderal Pajal dan Bea Cukai.
Mahfud mendorong agar temuan itu ditindaklanjuti, karena dikhawatirkan ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi tersebut.
Lantas, mampukah aparat penegak hukum mengungkap transaksi ratusan triliun rupiah itu? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Rumah sakit daerah di Indonesia diminta berbenah, pasca-serangkaian kasus pasien yang ditolak saat berobat. Beberapa di antaranya merupakan pasien gawat darurat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu kasus terjadi di RSUD Subang, Jawa Barat. Di sana, ada seorang ibu dan bayinya meninggal karena diduga ditolak rumah sakit dengan dalih belum menerima rujukan dari puskesmas.
Lantas, apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan rumah sakit di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, agar kejadian serupa tak berulang?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
Pemerintah akan menggulirkan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mulai 20 Maret 2023.
Salah satu alasan percepatan adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, dan konservasi energi di sektor transportasi.
Lantas, apakah insentif mampu mewujudkan cita-cita Indonesia mengurangi dan menekan pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil?
Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]
From the publisher's feed