KBR Sore

KBR Sore

By KBR PrimeNews
Download on the App Store

KBR Sore episodes

  • Relokasi Depot Pertamina atau warga Plumpang?

    Kebakaran depot Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, menjadi momen evaluasi dan pembenahan objek vital nasional.

    Pembenahan itu salah satunya terkait tata ruang dan letak depot, agar tidak ada lagi permukiman penduduk di sekitar lokasi tersebut.

    Sebab, dalam kejadian kebakaran pada Jumat pekan lalu, terdapat belasan warga di sekitar lokasi menjadi korban tewas. Kebakaran juga menyebabkan puluhan korban luka-luka, dan puluhan rumah terbakar.

    Melihat kondisi di Plumpang, mana yang harus direlokasi, warga di sekitar atau depot Plumpang? Lalu, bagaimana mitigasi agar kejadian serupa tak terulang? Apa saja standar penempatan depot BBM Pertamina? 

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore.

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Menganalisis Putusan PN Jakpus Menunda Pemilu 2024

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), kemarin. 

    Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama dua tahun empat bulan.

    Putusan ini menuai kritik dari banyak pihak, mulai pakar hukum, menteri, hingga lembaga pemantau pemilu. Rerata menyebut putusan PN Jakpus melanggar konstitusi, cacat hukum dan mengacaukan sistem ketatanegaraan. 

    Sebagian pihak, mencurigai putusan itu bagian dari desain besar melanggengkan kekuasaan saat ini.

    Benarkah semua itu? Lantas bagaimana seharusnya publik merespons putusan tersebut? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Menelisik Dugaan Harta Janggal Rafael Alun Trisambodo

    Saudara, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

    Rafael diperiksa terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia sampaikan ke KPK. 

    Pasalnya, ia diduga tak melaporkan seluruh kekayaan yang dia miliki, salah satunya rumah dan kendaran mewah. Itu sebab, ia dicurigai terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Benarkah kecurigaan itu? Mampukah penegak hukum menindaklanjuti dan menemukan fakta tersebut?

    Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    24 min
  • Menganalisis Putusan MK Menolak Uji Materi KUHP

    Saudara, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perkara terkait uji materi sejumlah pasal di Undang-Undang tentang KUHP. 

    Pasal-pasal yang ditolak antara lain pasal soal ancaman hukuman bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

    Dalam putusannya, MK menilai dasar pengujian pasal-pasal itu prematur dan belum mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap para pemohon.

    Lantas, tepatkah putusan MK itu? Apa dampaknya nanti bagi hak konstitusional dan situasi demokrasi nasional? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Mewujudkan Pemilu 2024 yang Murah, Efektif dan Efisien

    Saudara, uji materi sistem pemilihan umum proporsional terbuka masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Meski demikian, sebagian besar publik masih menginginkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, ketimbang sistem tertutup. 

    Salah satu alasannya ialah, pemilih bisa memilih langsung siapa calon legislatif pilihannya. Sedangkan pada sistem tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, sementara calonnya ditentukan parpol. 

    Lantas, bagaimana merumuskan sistem pemilu yang lebih baik, murah, efektif, efisien dan tidak mengorbankan hak pilih masyarakat? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    22 min
  • Audit Kekayaan Pegawai Pajak

    Saudara, sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. 

    Besaran harta tersebut mencuat ke publik, setelah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap David Latumahina. Mario adalah anak  pejabat eselon III di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan II. 

    Miliaran harta pejabat pajak tersebut memantik perdebatan, dan menimbulkan pertanyaan sebagian besar masyarakat, karena dinilai tak sebanding dengan gaji pokok dan tunjangan kinerja yang mereka terima.

    Lantas, wajarkah harta puluhan miliar yang mereka miliki? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    23 min
  • Mendorong Sanksi Tegas Pejabat Tak Sampaikan LHKPN

    Saudara, pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mendadak disorot publik, usai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra dari pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. 

    Sorotan publik itu di antaranya gaya hidup mewah pejabat pajak, hingga tidak tertibnya pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan itu melaporkan harta kekayaan mereka.

    Bahkan, dari laman pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sekitar 13 ribu atau 43 persen pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. 

    Lantas, apakah ada potensi korupsi, bagi mereka pejabat dan pegawai yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka? Apa pula sanksi bagi pejabat pemerintah, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga lembaga pemerintah lainnya yang tidak patuh melaporkan LHKPN mereka? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    24 min
  • Menakar Keputusan Etik Polri Bharada Eliezer

    Saudara, sore ini kita menyoroti keputusan institusi Polri yang mempertahankan Richard Eliezer atau Bharada E sebagai anggota polisi. Sidang etik Polri memutuskan tidak memecat Eliezer, meski yang bersangkutan adalah pelaku penembakan anggota Polri Brigadir Yosua Hutabarat.

    Dalam sidang etik itu, Eliezer hanya diberikan hukuman administratif berupa mutasi dan demosi 1 tahun.

    Tepatkah keputusan Polri itu? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. 

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]



    25 min
  • Upaya Pemerintah Kendalikan Inflasi Jelang Puasa

    Saudara, pemerintah mewaspadai kenaikan harga komoditas pangan, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri.

    Saat ini, harga sejumlah komoditas pangan naik seperti beras, gandum dan telur. Naiknya harga komoditas pangan itu bisa memicu lonjakan inflasi. 

    Apa upaya pemerintah mengatasi hal itu? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    26 min
  • Siapa Untung di Balik Subsidi Kendaraan Listrik

    Saudara, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat subsidi kendaraan listrik, awal Maret ini. Dalam aturan itu nantinya, pembelian kendaraan listrik akan disubsidi pemerintah. Selain subsidi, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pemerintah yang membeli kendaraan listrik itu.

    Hanya saja, guyuran subsidi dan insentif itu dirasa belum tepat sasaran. Apalagi mayoritas pengguna kendaraan listrik berasal dari kalangan menengah ke atas.

    Lantas siapa yang akhirnya diuntungkan dari guyuran subsidi dan insentif kendaraan listrik ini? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore

    *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]


    21 min

About KBR Sore

From the publisher's feed

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang…