Sementara itu, analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62 Tahun 2024, yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, memiliki dampak positif yang luar biasa bagi kesehatan demokrasi. Menurutnya, hal ini karena calon pemimpin bangsa tidak lagi tergantung pada nama besar orang tertentu, melainkan akan melahirkan sistem meritokrasi di partai politik.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62 Tahun 2024, yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sudah bersifat final dan mengikat. Meskipun DPR RI dan Pemerintah berencana melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, putusan MK tetap harus diakomodasi dan tidak bisa diubah.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil akan bergerak jika DPR nekat melakukan upaya perubahan, seperti yang terjadi pada upaya perubahan dalam Undang-Undang Pilkada sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada akhir pekan pertama di 2025. Namun, hal itu tak sejalan dengan nilai tukar rupiah yang justru melemah setelah sempat menguat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan pendidikan tentang saham dan bursa efek dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar. Sementara Presiden Prabowo mengingatkan Masyarakat akan risiko trading saham, hal ini ditunjukan agar Masyarakat lebih berhati-hati

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Perdana di 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kritiknya terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah. Vonis 6,5 tahun penjara yang diberikan majelis hakim dinilai menyakiti rasa keadilan masyarakat.

Desk Pencegahan Korupsi Selamatkan Uang Negara Rp6,7 T

Menteri Rosan Temui Presiden Prabowo Laporkan Target Investasi 2025-2029.

Mahkamah Konstitusi MK menjatuhkan putusan dengan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidenal thresold 20%.

Menko bidang pangan Zulkifli Hasan merespon kabar sejumlah pengusaha katering yang menjadi korban pungutan liar ormas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, Zulkifli Hasan memastikan program makan bergizi gratis bertujuan untuk membantu masyarakat dan tidak ada pungutan biaya apapun.